Diduga Beraroma Korupsi Kekurangan Volume Atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pada Dinas Kesehatan di Pemkab Bolmut Disorot LSM Inakor

Bolmut – BahrindoJakartaIndonesia.com/ – Upaya pemerintah pusat dalam menggelontorkan Ratusan hingga Milyaran rupiah alokasi dana APBN DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun DAU (Dana Alokasi Umum) untuk membantu pembangunan sarana Infrastruktur di setiap Daerah demi kepentingan masyarakat masi sering digelincirkan oleh ketidak transparanan para oknum pelaksana kegiatan baik itu program Fisik maupun Non Fisik,hingga akhirnya ulah dari para oknum tersebut berdampak pada kerugian Negara alias terjadi perbuatan Korupsi yang dampaknyapun turut dirasakan oleh masyarakat umum sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan program.

Tentunya masalah seperti ini perlu adanya keseriusan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada setiap instansi yang mengelolah anggaran dana yang digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur dimaksud demi terciptanya stabilitas pembangunan yang bersih dari paraktek Korupsi ,Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta dapat memberikan efek jerah bagi para oknum penjahat-penjahat Birokrasi yang memanfaatkan program pemerintah dengan melakukan sulap-selip alokasi dana ratusan hingga milyaran rupiah dimaksud.

Dari temuan data Lembaga Swadaya Masyarakat LSM INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi) BMR khususnya yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik di lapangan diketahui terdapat permasalahan kekurangan volume atas belanja modal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.343.141.996,93 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Di ketahui bahwa pembagunan infastruktur daerah bolaang mongondow utara dalam hal ini dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara pada tahun Anggaran 2021 – 2022 terdapat enam Paket Pekerjaan Belanja Modal yang mengalami devisit kekurangan volume sesuai data audit BPK update 2022 silam.

Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan dari Perwakilan DPD LSM INAKOR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang merupakan bagian dari empat pilar demokrasi dalam keikutsertaannya sebagai control social Mengawasi Kinerja Pemerintah daerah dimana terdapat masalah yang hari ini belum di publikasikan oleh pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara (Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara )
Sebagaimana dalam data temuan investigasi Tim LSM Inakor BMR, dari 35 dinas dan Badan diinternal Pemkab BOLMUT khusus di Dinas Kesehatan di dapati sejumlah ketimpangan pelaksanaan pekerjaan sesuai hasil Audit BPK , Kekurang Volume pada pekerjaan mengakibatkan Kerugian Daerah yang berdampak pada kwalitas fisik infrastruktur yang layak di gunakan dalam jangka panjang justru berbanding terbalik .

Ketua DPD INAKOR Bolmut ‘Patris Andi, pada media ini menyampaikan, ada kurang lebih 35 Dinas dan Badan diinternal Pemkab Bolaang Mongondow Utara data yang berhasil kami dapatkan berdasarkan Audit BPK terdapat sejumlah ketimpangan diantaranya kekurangan Volume pada sejumlah pekerjaan yang mana hal ini mengakibatkan kerugian Negara dan berdampak terhadap kepentingan masyarakat, dan hal ini sangat menjadi perhatian kami khususnya sebagai lembaga control untuk memintakan keseriusan dari APH (Aparat Penegak Hukum) segerah melakukan penyelidikan dan penyidikan’.

“Kami meminta keseriusan dari Aparat Penegak Hukum untuk menseriusi hal ini tentunya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek pekerjaan sarana Infrastruktur diinternal Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow,’ Tegas Andi.

‘Adapun tambah Ketua DPD INAKOR Bolmut, kaitan data-data temuan tersebut, sebahagian sudah dilaporkan oleh pihaknya ke APH, dan masalah penyelesaian TGR bukan jadi jaminan terlepasnyan jeratan hukum bagi para oknum pelaku tindak korupsi.’

Kami menilai, WTP bolaang Bolaang Mongodow Utara terkesan Pencitraan belaka, dimana masi banyak tindakan Korupsi di Bumi bolaang Mongondow Utara yang terselubung , masyarakat mengiginkan Daerah Bolaang Mongondow Utara menjadi suatu daerah yang maju bersinergii dan menjadikan mmasyarakatnya sejahterah dan bukannya justru membuat masyarakat dibodohi, hak-haknya di salahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.’Sesal Ketua DPD INAKOR Bolmut.(Tri/R01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *