Tanjungpandan, Belitung – Bharindojakartaindonesia.com/ – Ikatan Keluarga Penyandang Disabilitas Belitung (IKPDB) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Juru Bicara Isyarat (JBI) Program Gesit 2023-2024. Untuk kegiatan ini,diikuti oleh 20 peserta di ruang pertemuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Belitung, Senin (12/06/2023).

Drs. Mustapa Ketua Tim Pelaksana Pelatihan JBI, mengatakan,” kegiatan Pelatihan akan diselenggarakan selama 10 hari kerja sejak tanggal 12 – 23 Juni 2023 diikuti oleh anggota IKPDB dan sejumlah perwakilan OPD kabupaten Belitung yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perkindungan Anak, RSUD, Kemenag Belitung dan BPS Kabupaten Belitung,”.

” untuk peserta kami prioritaskan untuk meningkatkan kemampuan bicara isyarat penyandang disabilitas dan kami juga mengundang sejumlah instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik, supaya hak pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas dapat terpenuhi nantinya, ” jelas Mustapa.

Menurut Mustafa, Kabupaten Belitung menjadi salah satu dari 5 kabupaten yang menerima dana hibah dari program  Penyetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Infrastruktur ( GESIT) dari Kemitraan Indonesia – Australia Untuk Insfrastruktur (KIAT).

“Di Kabupaten Belitung ada 2 organisasi yang menerima dana hibah, yakni organisasi masyarakat sipil dan IKPDB sebagai organisasi penyandang disabilitas, ” ungkap Mustapa

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, MZ. Hendra Caya, SE, M.Si mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan pelatihan Juru Bicara Isyarat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Belitung.

“Semoga melalui pelatihan ini, penyandang disabilitas semakin percaya diri karena mereka juga memiliki hak yang sama, ” ujar Sekda yang juga mantan Ketua KONI Kabupaten Belitung ini.

Lebih lanjut, Sekda Hendra Caya menyebut bahwa pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tidak hanya dari segi infrastruktur tetapi juga akses informasi layanan publik dan perkembangan pembangunan.

” Kita akan terus memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di tempat-tempat publik atau pun pelayanan publik pemerintah,” tegas Hendra.

(TIM)