BPKP Babel Mengapresiasikan Komitmen Pemkab Beltim Tentang Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

Manggar, Beltim –Bharindojakartaindonesia.com/-  Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov Kep Babel) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah, dan penandatanganan langsung oleh Bupati Belitung Timur Burhanudin dan Kepala BPKP Prov Kep Babel Faeshol Cahyo Nugroho di Ruang Kerja Bupati, Senin (19/6/23).

Dalam Nota Kesepahaman tertuang salah satu pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan di Pemkab Belitung Timur oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov Kep Babel.

Burhanudin mengatakan bahwa nota Kesepahaman atau MoU ini merupakan pelaksanaan pembinaan tata Kelola keuangan di Pemerintah Kabupaten, dari yang sebelumnya hanya kepada sistem keuangan Pemerintah Desa (Siskeudes) di Kabupaten Belitung Timur.

“Penandatangan MoU hari ini nanti akan diimplementasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah, dengan melakukan pembinaan secara internal oleh BPKP yaitu Inspektorat, BAPPELITBANGDA, BAKUDA, dan DINSOSPMD Beltim,” ucap Bupati dengan sapaan Aan ini menerangkan.

Lebih lanjut Bupati akan mengundang perangkat Desa untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan langsung dari BPKP.

“Ini merupakan upaya untuk menekan kesalahan administrasi, kita berupaya memperbaiki, baik manusianya maupun administrasi, ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka peningkatan kinerja terhadap tata Kelola keuangan di daerah,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPKP Prov. Kep. Bangka Belitung Faeshol Cahyo Nugroho mengapresiasi komitmen Pemkab Beltim selama ini tentang perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Hari ini kita lakukan penyegaran Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini, harapannya kedepan kita bisa lebih bagus lagi,” kata Faeshol.

Faeshol berharap target terkait perbaikan tata Kelola keuangan baik di Desa maupun di Daerah dapat terealisasikan.

“Dengan tercapainya target tata Kelola keuangan maka akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja  baik level Kabupaten maupun level Desa bisa kita tingkatkan,” harap Faeshol.

Selain berisi tentang pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, Nota Kesepahaman ini juga berisi tentang pendampingan terhadap Pengelolaan aset daerah, Pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem akuntansi keuangan dan aset daerah, Pengembangan dan implementasi Aplikasi Simda Web (FMIS), Pengembangan dan implementasi aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes dan Peningkatan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah daerah.

(Rel.Wr/Den/Aris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *