Kejaksaan Negeri Pemalang Serahkan Uang Sitaan Kasus Korupsi

PEMALANG — Bharindojakartaindonesia.com/- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang menyerahkan uang sitaan dalam kasus korupsi mantan Sekda Pemalang berinisial MA.
Uang sebanyak mencapai Rp 500 juta itu diserahkan oleh Kepala Kejari Fanny Widiastuti kepada Plt Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Aji Harjono.

Serah terima dilakukan di Kejari.
Senin, (19/6/2023). Sementara uang yang diserahkan tersebut oleh DPPKAD langsung disimpan di bank Jateng.

Kepala Kejari, Fanny Widiastuti mengatakan,” sesuai keputusan nomor 4/pid.sus-ptpk/2023 PN Semarang tanggal 24 Mei 2023 dalam kasus korupsi tersebut, amar putusan pidananya adalah terdakwa MA divonis 1 tahun 6 bulan dipotong masa tahanan dengan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan.

“Kemudian ada pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta,”kata Fanny didampingi Kasi Intel Ermawan dan Kasi Pidsus Rizal Sanusi.

Penyitaan terhadap uang tersebut lanjut dia dilakukan secara sah berdasarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Semarang nomor 14/pen.pid.sus-tpk/7/2022/PN Semarang tanggal 25 juli 2022.
Adapun uang yang disita oleh penyidik sebesar Rp 500 juta.

“Sesuai keputusan tersebut uang diserahkan ke pemerintah daerah, uang tadi adalah barang bukti dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa, dalam keputusan itu disertai dengan perintah kepada penuntut umum untuk menyetorkan ke rekening kas Pemerintah Kabupaten Pemalang,”ujarnya.

Dengan penyerahan uang tersebut lanjut dia berarti Kejaksaan Negeri Pemalang sudah memulihkan keuangan negara sebesar Rp 500 juta.

Plt Kepala DPPKAD, Aji Harjono mengatakan adanya pemberitahuan dari Kejari mengenai penyerahan uang sitaan dari terdakwa yang sudah divonis.
“Sudah ada koordinasi dengan pimpinan dan juga dengan Bank Jateng bahwa uang ini masuk ke rekening pemerintah daerah,”kata dia.

Menurutnya penyerahan uang ini adalah salah satu hal yang baik yaitu kerjasama pimpinan di daerah untuk bersama-sama mengamankan dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hukum.

Nantinya uang tersebut kata dia masuk dalam jenis pendapatan yaitu pendapatan lain-lain dicatat masuk di tahun 2023. Namun demikian sesuai regulasi uang akan digunakan pada tahun depan (2024) salah satunya untuk belanja pembangunan.

MA sendiri terjerat kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2010 saat menjabat sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang. Tindak pidana yang dilakukan adalah dalam kegiatan pembangunan jalan Kabupaten Pemalang paket 1 Belik- Watukumpul dan Comal-Bodeh senilai lebih kurang Rp 6 milar dan negara dirugikan Rp 1 miliar.

   (qo/One)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *