FARP Geruduk Kantor Walikota Palembang Tolak Keras Penggusuran Pasar 16 Ilir

Palembang -Bharindojakartaindonesia. Com/ Front Aksi Rakyat Palembang (FARP) menggelar aksi demo Menolak Keras Penggusuran yang terjadi terhadap pedagang Pasar 16, aksi tersebut di lakukan di depan halaman Kantor Walikota Palembang, Selasa (27/06/2023).

Beberapa organisasi turut bergabung dalam FARP diantaranya, KAWALI Sumsel, Gencar Sumsel, Forum Masyarakat Berdaya, LMND, IKAPPI, KAR, PPAM I, AuK Nusantara, LHS, IKABA, HBB, HIMPKA Tamsis, BEM Tamsis dan PPCP

Dalam UUD 1945 pasal 33 menyebutkan perekonomian nasional mengamanatkan bahwa ekonomi rakyat harus ditopang penuh, di antaranya sumber utama nadi ekonomi rakyat adalah pedagang pasar, tradisional dan UMKM.

“Pasar 16 Ilir adalah nadi ekonomi masyarakat Kota palembang, di sana ada ribuan orang menggantungkan hidup dan kehidupannya,” Ujar Ki Edi Susilo selaku Juru Bicara FARP.

Dalam hal ini kehidupan pedagang di lokasi tersebut telah terusik dengan hadirnya surat pemberitahuan dari Perumda Pasar Palembang Jaya nomor 511.2/430.PUD.PSR/2003 tentang rencana revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang, dimana pedagang kaki lima [PKL] harus mengosongkan tempat berjualan di area kawasan itu pada 19 Juni 2023, sementara surat tertuang di 16 Juni 2023.

“Jadi pedagang hanya diberi waktu 4 (empat) hari untuk mengosongkan lapak-lapak mereka, pemerintah dan PD Pasar seolah melakukan praktik buang badan. Hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari Pemkot terkait persoalan,” Ungkapnya.

Ditempat yang sama, Charma Afrianto mendesak Pemkot, Perumda Pasar Palembang Jaya [PPJ] untuk mengkaji ulang dan membatalkan kerja sama operasi [KSO] atau Build Operate Transfer [BOT] yang dinilai ilegal.

“Dalam dalam hal KSO, bertujuan untuk Pendapatan Asli Daerah [PAD] namun, satu rupiah pun belum ada yang masuk,” Terangnya.

Saat diminta tanggapan terkait aksi demo, Perumda PPJ Dewan Pengawas [Dewas] M Sangi Rswanto mengatakan, terkait dengan tuntutan rekan-rekan hari ini saya selaku Dewas akan mengajak jajaran Direksi Perumda PPJ untuk rapat segera.

“Mengingat, ada beberapa poin penting yang disuarakan akan dibawa dalam rapat dan hasilnya akan disampaikan kepada Walikota,” ucapnya.

Namun disela penyampaian Dewas PPJ, terdapat pernyataan Charma “silakan lakukan rapat tapi sebelum dilaksanakan kami meminta dibukanya perjanjian antara Perumda PPJ dengan PT Bima Citra Realty [BCR] secara transparan.

“Karena, hal itu menyangkut aset Pemkot Palembang yang nilainya di atas Rp5 miliar, dimana telah diatur dalam UU Aset Daerah berbunyi bahwa setiap perjanjian aset daerah di atas lima miliar wajib dan harus diketahui rakyat, kami minta hasilnya dalam kurun 1×24 jam,” Tegasnya.

Penasihat Hukum FARP, Bagoes Edy Gunawan menegaskan, Jangan hanya angin surga yang disampaikan, kami minta setelah hasil rapat segerakan hasilnya.

“Siapakah yang menentukan kebijakan apakah Walikota atau Perumda,” Timpalnya singkat ke pada Dewas PPJ.

Pewarta : Lily

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *