KPK Tahan Sekretaris DPRD Pemalang di Kasus Jual Beli Jabatan

Sabtu, (8 juli 2023).
Jakarta – Bharindojakartaindonesia.com/ – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang Propinsi jawa tengah, Sodik Ismanto terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan.
Terdapat 13 tersangka dalam kasus ini, satu di antaranya ialah Bupati Pemalang periode (2021-2026).
Mukti Agung Wibowo yang telah lebih dulu diproses hukum oleh KPK.
“Tim penyidik menahan tersangka (SI) selama 20 hari pertama mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 25 Juli 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung KPK
Jakarta, (7/7/23).

Kasus ini bermula saat Mukti selaku Bupati mengubah komposisi dan rotasi pada beberapa level jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.
Mukti mempercayakan Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo untuk mengurus pengaturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi dan promosi para ASN di Pemkab Pemalang Propinsi jawa tengah.

Mukti, kata Asep, selanjutnya memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan eselon IV, eselon III dan eselon II.

“Ada beberapa level jabatan yang dikondisikan bagi para ASN yang berkeinginan untuk
menduduki jabatan eselon IV, eselon III dan eselon II dengan kisaran tarif bervariasi mulai Rp15 juta sampai dengan Rp100 juta,” ucapnya.

“Tersangka (SI) memberikan Rp100 juta dalam rangka mengikuti seleksi untuk posisi jabatan eselon II sebagaimana tawaran dari Adi Jumal Widodo agar dapat dinyatakan lulus,” sambungnya.

Dengan penyerahan uang tersebut, Sodik dinyatakan lulus dan menduduki jabatan eselon II.
Adapun uang yang terkumpul dari jual beli jabatan ini diistilahkan sebagai ‘uang syukuran’ dan selanjutnya digunakan Adi Jumal untuk membiayai berbagai kebutuhan Mukti.

Atas perbuatannya, Sodik selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(hjrn/One/awi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *