Masyarakat Tuntut Mundur, Sekdes Asemrudung Grobogan yang Akhirnya Akui Palsukan Tanda Tangan Kades

Sabtu, (8 Juli 2023).
GROBOGAN – Bharindojakartaindonesia.com/ – Terkuak, tak hanya mengakui menyelewengkan atau korupsi uang di BUMDes, oknum Sekdes Asemrudung Suraji juga melakukan pelanggaran lain.
Berupa pemalsuan tandatangan kepala desa. Hal tersebut bahkan diakui yang bersangkutan secara langsung. 

Kepala Desa Asemrudung Wita menjelaskan perbuatan sekdesnya itu ia ketahui seiring berjalannya waktu. Lantaran ada pengakuan dari Suraji sendiri.
Tak hanya kades, ulah Suraji juga sudah diketahui Camat Geyer Oetojo. 
“Iya beberapa kali memalsukan tanda tangan. Terkait hal itu sudah saya sampaikan ke Pak Camat. Dan bahkan sudah diakui oleh sekdes sendiri di hadapan Pak Camat, kapolsek, Danramil, dan sekcam,” jelasnya. 

Pemalsuan tanda tangan sendiri tergolong dalam bentuk pemalsuan surat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal tersebut berbunyi, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. 

Meski demikian, sejauh ini pihaknya belum pernah melaporkan Suraji ke kepolisian terkait hal tersebut.
Wita menambahkan belakangan masyarakat memang menuntut Sekdes Asemrudung itu dicopot.
Hal itu disampaikan masyarakat saat protes di depan balai desa pada
Rabu, (5/7/23) lalu. 

Meski begitu, Wita belum mengusulkan pencopotan Suraji pada Camat Geyer Oetojo.
Wita memilih menunggu masyarakat sendiri yang membuka dugaan pelanggaran itu. 
Namun bila berkaca pada Undang-Undang No 06 Tahun 2014, sebenarnya pihak desa bisa memberhentikan perangkat desa.

Melalui surat yang ditetapkan kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat atas nama bupati atau walikota. 
Sekdes yang juga disebut sebagai perangkat desa, dalam undang-undang tersebut bisa diberhentikan kepala desa dengan ketentuan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. 

Kemudian dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, tertangkap tangan dan ditahan, dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan perangkat desa tersebut di antaranya merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, hak, dan atau kewajiban, melakukan tindak meresahkan kelompok masyarakat; terlibat KKN dan lain-lain. 

(qo/One/awi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *