Anggota DPRD Pati Diberi Sosialisasi Anti Korupsi

PATI-Bharindojakartaindonesia.com/- Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah. menerima sosialisasi antikorupsi.
Jumat, (14/7/2023).

Sosialisasi disampaikan oleh Penyuluh Antikorupsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, Zainal Arifin.
Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD Pati sebelum pelaksanaan rapat paripurna.
Zainal menjelaskan, kegiatan sosialisasi antikorupsi ini merupakan amanah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk memenuhi indikator pengisian Monitoring Center for Prevention (MCP).

Dia mengatakan,” MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.

MCP dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Di dalam MCP ada indikator pengendalian dan pengawasan yang punya subindikator sosialisasi antikorupsi,” jelas dia.

Menurut Zainal, secara umum ada tiga strategi pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Sosialisasi masuk kategori pendidikan.
“Dilakukan supaya orang tidak mau melakukan korupsi karena mereka tahu akibat dan dampaknya yang merugikan,” kata dia.

Menurut Zainal, baru kali ini sosialisasi antikorupsi menyasar anggota dan Pimpinan DPRD Pati.
Sebab, hal ini baru muncul di indikator MCP pada 2023.

“Kalau di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tiap tahun kami laksanakan. Bahkan di tiap OPD kami bentuk unit pengendalian gratifikasi.
Kali ini 
menyasar dewan karena selama ini belum tersentuh,” papar dia.

Di hadapan anggota DPRD Pati, Zainal memaparkan pengertian korupsi dan bentuk-bentuknya.
Ia menjelaskan, secara umum ada tujuh bentuk korupsi, yakni benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, perbuatan curang, dan pemerasan.
Dari ketujuh bentuk tersebut, gratifikasi dinilai paling rentan dilakukan penyelenggara pemerintahan.

“Gratifikasi adalah kasus peringkat satu yang ditangani KPK.
Jumlahnya paling besar dibanding jenis korupsi yang lain,” tutur dia.

Dia menjelaskan, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas.
Bentuknya bermacam-macam, bisa uang, barang, hingga diskon khusus.
“Dalam praktik gratifikasi, biasanya si pegawai (pemerintah) pasif, yang aktif si pemberi.
Tujuannya ingin menanam budi.
Misalnya di pelayanan publik, supaya kalau mengajukan izin lagi dipermudah, masyarakat memberi sesuatu sebagai imbalan atau tanda terima kasih.
Menurut undang-undang itu tidak boleh,” kata dia.

Zainal mengatakan, pejabat yang terlibat kasus gratifikasi bisa diancam hukuman 4 tahun sampai 20 tahun penjara dan denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyambut baik terlaksananya sosialisasi antikorupsi yang merupakan amanah dari KPK RI ini.
“Ini suatu langkah agar kami lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kami kan wakil rakyat, diamanati oleh rakyat, yang kami pakai pun uang rakyat,” ucap dia.

Dia berharap, sosialisasi ini bermanfaat bagi segenap anggota DPRD Pati agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan amanat dari rakyat. 

    (qo/awy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *