Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pelabuhan Batang, Kejari Tahan Dua Tersangka

BATANG-Bharindojakartaindonesia.com/- Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pelabuhan Batang terus berlanjut.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang,13 juli 2023. menetapkan dua orang tersangka, yakni HO dan MS.

Tidak hanya menetapkan tersangka, Kejari juga langsung tahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Batang tahap VIII tahun 2015 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang itu.

“Jaksa penyidik sejak 18 Oktober 2019 lalu, telah melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, dan hari ini  baru bisa ditetapkan para tersangkanya,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batang, Mukharom didampingi Kasi Intel Ridwan Gaos Natasukmana (13/7/2023).

Satu tersangka inisial HO, adalah perempuan berusia 46 tahun asal Lampung yang menjabat sebagai Pembuat Komitmen. Tersangka lainnya, inisial MS, pria berusia 52 tahun, asal Jakarta yang menjabat sebagai pelaksana pekerjaan.

Penetapan para tersangka, menurut Kajari, setelah tim penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang cukup, yang dilanjutkan dengan gelar perkara (ekspose)

“Setelah penetapan tersangka, keduanya harus ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Batang.
Karena dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan /atau mengulangi tindak pidana,” terangnya.

Dibeberkan Kajari, dari hasil penyidikan diketahui pada 2015 lalu, kedua tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan.

Pada tahun 2015 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang melelang pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII yang bersumber dari dana APBN tahun 2015 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp27.314.548.000.

“Jadi, berdasarkan hasil penyidikan, pada tahun 2015 kedua tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pengerjaan konstruksi lanjutan pembangunan Pelabuhan Batang tahap VIII,” terangnya.

Lelang tersebut, masih kata Kajari, dimenangkan PT Pharma Kasih Sentosa dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp25.589.716.000.

“Namun terungkap, bahwa faktanya pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh PT Pharma Kasih Sentosa melainkan dikerjakan oleh tersangka MS, dengan modus operandi meminjam perusahaan tersebut untuk memenuhi syarat administrasi pelelangan,” jelasnya.

Kemudian dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek lanjutan tersebut, tidak seluruh item-item dikerjakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak pekerjaan.

“Yang mana hal tersebut diketahui dan diinsafi oleh tersangka HO, hingga terdapat selisih antara progres pekerjaan di lapangan dengan realisasi pembayaran yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12.552.427.788,94 berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik,” paparnya.

Atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, tersangka HO dan MS disangka melanggar Primair ​: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000, dan paling banyak Rp1.000.000.000.

Serta Subsidair ​: Pasal 3  Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000, dan paling banyak Rp1.000.000.000.

“Setelah penetapan dan penahanan kedua tersangka ini juga, penyidik akan melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan diperoleh alat bukti baru.
Dan tidak menutup kemungkinan juga adanya tersangka lain selain tersangka HO dan MS yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait peristiwa tersebut,” tandasnya. 

(ugl/One/awy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *