Terkait PPDB SMPN Palembang, FPGS Akan Sampaikan Aspirasi Di Kantor Walikota

Palembang- Bharindojakartaindonesia.com/- Forum Pemuda Garuda Sumsel atau FPGS dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Walikota Palembang untuk menyampaikan aspirasi terkait PPDB SMPN se-Kota Palembang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah FPGS, Iqbal Tawakal yang juga akan merangkap sebagai Koordinator Aksi dan didampingi oleh Arianto selaku Koordinator Lapangan saat menjumpai awak media pada, Rabu (26/07/23) mengatakan bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Baik lisan dan tulisan, lembaganya akan melakukan aksi demo di kantor Walikota Palembang dalam waktu dekat ini.  Adapun aksi ini dilakukan sebagai penyampaian aspirasi terkait PPDB SMPN se-Kota Palembang yang diduga terindikasi tidak transparan dan diduga adanya penyelewengan jabatan.

“Kami akan menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi pendapat di muka umum dihalaman depan kantor Walikota Palembang. Aksi unjuk rasa yang Insya Allah akan di laksanakan di  tanggal 31 Juli 2023 ini  untuk meminta bapak Walikota segera mencopot KADISDIK, Plt Sekretaris Dinas, KABID SMP dan Kepsek SMP.N.15, Kepsek SMP N. 40 dan Kepsek SMP N. 46 serta SMPN 55 yang di duga telah melanggar Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 6998/A5/HK.01,04/2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB TA 2023/2024 SMP Sekota Palembang,” ujarnya.

Iqbal menambahkan bahwa seharusnya kegiatan PPDB itu dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa diskriminasi sesuai Permendikbudristek No.1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA DAN SMK.

Iqbal menjelaskan bahwa dalam aksinya nanti Forum Pemuda Garuda Sumsel mendesak Walikota ( H.HARNOJOYO ) untuk segera copot Kadisdik Kota Palembang  sebagai Kepala Dinas karena tidak memahami dan tidak berpengalaman di bidang pendidikan sehingga setiap mengambil keputusan selalu kordinasi dengan Kabid GTK yang sekaligus merangkap sebagai Plt Sekretaris Dinas yang di anggap sudah senior dan paling lama tugas di Dinas. Serta Kabid SMP itu bukan bidangnya karena tidak mengerti dunia pendidikan apalagi PPDB, lalu Kadis dan Sekdis serta Kabid baru kali pertama ini menangani PPDB tersebut namun mengambil alih kebijakan dan keputusan Kepsek yang seharusnya keputusan, Kebijakan dan wewenang menjadi hak Kepsek dalam penerimaan siswa baru, jelasnya.

“Kami akan meminta MONEV atau Monitoring Evaluasi terkait PPDB dan mendesak Walikota Palembang agar  segera copot KADISDIK, Plt Sekretaris Diknas, KABID SMP yang tidak berpengalaman serta baru kali ini menangani PPDB. Dan copot juga  KEPSEK SMP N. 15 , SMP 40 dan SMP N 46 serta SMPN 55 diduga telah melanggar Surat Edaran Sekretari Jenderal Kemendikbudristek No. 6998/A5/HK.01,04/2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB TA 2023/2024 SMP Negeri Sekota Palembang harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel tanpa diskriminasi sesuai permendikbudristek No.1 Tahun 2021,” imbuhnya.

Selain itu, Iqbal Tawakal yang didampingi oleh Arianto menuturkan pula bahwa berdasarkan informasi yang didapat, diduga Empat sekolahan tersebut terindikasi kuat adanya Pungli 2-5 Juta untuk bisa masuk ke sekolahan tersebut. Terus disini, Kepala Sekolah SMPN 46 diduga terindikasi Mark-up harga paket baju sekolahan seperti  baju batik, baju olahraga serta baju muslim berkisar 200 persen dari harga penyedia jasa untuk keuntungan pribadi.

“Untuk itulah dalam aksi nanti kami meminta Pemkot Palembang agar melakukan Monev  untuk bisa mengusut tuntas adanya dugaan indikasi Pungli disekolahan itu dan apabila kami tidak mendapat tanggapan untuk melakukan Monev maka kami akan melaporkan dugaan indikasi pungli tersebut,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *