Sampaikan Aspirasi, Gabungan LSM Sumsel Aksi Demo Di PUPR Palembang

Palembang, Bharindojakartaindonesia.com/- Himpunan Demokrasi yang tergabung dalam Gabungan LSM Sumsel melakukan aksi demo di kantor Dinas PUPR Palembang untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan indikasi KKN pada beberapa Paket Pekerjaan APBD Tahun 2022, pada Rabu (21/06/23).

Aksi yang dimotori oleh Heriyadi/Duk, Iman dan Herman Nago serta Hendri, Almuhdi serta Yopi dan Munson Pasaribu ini dalam orasinya mendesak setiap Pejabat Publik untuk terbuka dan transparan sesuai dengan UU. KIP dan meminta Aparat Penegak Hukum membongkar semua pekerjaan Pejabat Publik khususnya di Dinas PUPR Kota Palembang.

Heriyadi/Duk menjelaskan, Pengadaan Pipa dan Aksesoris Jaringan Air Limbah Perkotaan Program PCSP senilai Rp. 2.850.000.000,- yang dikerjakan oleh CV. Benni Permai tahun anggaran APBD 2022 dan Pengembangan Jaringan Air Bersih sebesar Rp. 33.000.000.000,- dikerjakan oleh PT. Jaya Kita Bersama tahun 2022, dimana Dinas PUPR Palembang mulai dari tahap lelang maupun tahap perhitungan proyek diduga terindikasi mark-up harga baik itu dari upah tukang, biaya material dan biaya lainnya yang merugikan keuangan Negara Milyaran Rupiah, jelasnya.

“Selain dua pekerjaan itu, ada juga dugaan indikasi melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi pendirian kos-kosan dengan tidak mengantongi Sertifikat Laik Fungsi atau SLF seperti Amelia kost dan Living Kost,” ujar Duk.

Munson Pasaribu juga turut menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa pihaknya meminta Kepala Dinas PUPR Palembang agar kiranya menyerahkan laporan yang dibuat oleh pihak perusahaan terkait RAB, HPS dan Daftar harga kwalitas harga pasaran karena ini mengingat keterbukaan informasi publik sebab jika terdapat indikasi yang mengarah pada dugaan mark-up maka akan dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri untuk segera diproses sebagaimana mestinya.

“Kami juga mendesak Kepala Dinas PUPR serta rekanan agar terbuka dan transparan terkait semua informasi pekerjaan tersebut. Dan untuk Sertifikat Laik Fungsi Kost-kostan sekiranya pihak Dinas memanggil pemilik Kostan yang melanggar SLF. Bila perlu pihak Dinas bersama Aparat Penegak Hukum segera melakukan penutupan atau mensegel Police Line bagi Kostan yang tidak mengantongi Sertifikat Laik Fungsi,” imbuhnya.

Faisal Riza selaku Sekretaris Dinas PUPR Palembang, saat menjumpai massa aksi menyampaikan pendapatnya dengan menanggapi bahwa terkait proyek yang sudah disampaikan oleh LSM tadi itu sudah di audit dan keterlambatan sudah dibayarkan semua.

“Jikalau ada bukti dugaan silahkan disampaikan langsung ke Walikota Palembang atau Inspektorat dan kami siap untuk di audit,” kata Faisal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *