Merugikan Negara 1,2 Milyar Lebih Kejaksaan Negeri Belitung Lakukan Penetapan & Penahanan 2 Tersangka Korupsi PT. PTBBI

Tanjungpandan, Belitung – Bharindojakartaindonesia.com/ – Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia (PTBBI) dari tahun 2015 hingga 2019. Kejaksaan Negeri Belitung telah melakukan penetapan dan penahanan terhadap dua orang tersangka, IR (58) dan YH (40), Rabu (23/8/2023).

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Belitung, dengan dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Anggoro Arif Wicaksono, S.H., M.H., dalam Penetapan dan penahanan IR (58) dan YH (40) yang merupakan Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan BUMD tersebut.

Dalam kasus ini, IR (58) dan YH (40) diduga melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia. Mereka diduga menggunakan dana penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari pemerintah Kabupaten Belitung dan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pihak swasta, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggerakan perekonomian daerah. Namun, dana tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan perusahaan lain yaitu: PT.  Mega Karya Cemindo (MKC), PT. Billiton Industrial Global (BIG), PT. Next Biliton Indonesia (NBI), KOP dan kepentingan pribadi Direktur Utama PT. PTBBI.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kerugian keuangan negara akibat tindak pidana ini mencapai Rp. 1.285.902.356,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

IR (58) dan YH (40) diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, kedua tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan.(PR/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *