Terkait Adanya Dugaan Lahan Tanah Yang Diduga Kuat Dilakukan Oleh Kelompok Mafia Tanah Tersebut.

Palembang- Bharindojakartaindonesia.com/- Konflik akibat adanya dugaan praktek mafia tanah yg sering terjadi di wilayah kelurahan tersebut yg salah satu objeknya terletak di lokasi RT. 14 Kampung Serang Kelurahan Sukamulya kecamatan Sematang Borang RT. 14 Kota Palembang. Minggu 03/09/2023.

Diantara warga masyarakat pemilik tanah seluas lebih kurang 48 hektar : Hartono dan Mudakir mengatakan sampai saat ini belum ada solusi konkrit terhadap persoalan dimaksud,. Adapun permasalahannya terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, walaupun beberapa upaya termasuk mediasi dan upaya hukum sdh dilakukan, karena memang sulit untuk menghadapi mafia tanah,’ Tuturnya.

Bahwa sertifikat ( SHM ) ganda diterbitkan lebih dahulu oleh BPN Palembang untuk warga masyarakat setempat dan 3 bulan kemudian BPN Banyuasin menerbitkan pula SHM di lokasi yang sama ( wilayah Kota Palembang ) untuk pihak yang diduga mafia tanah diketahui berinisial JP dan JS.

Dalam hal ini para awak Media Menemui Andi Kadir SH sebagai pengacara dari pihak Masyarakat  kampung serang kota Palembang Sumatra Selatan,Terkait adanya dugaan Mafia tanah menjelaskan Janji pihak Pemerintahan RI (Presiden Ir. Joko Widodo) yg akan menindak tegas praktek mafia tanah. Kami sampaikan ke publik bahwa ini salah satu kejadian praktek mafia tanah yg melibatkan pihak Developer PT. SGI kota Palembang Sumatra Selatan.


Oknum perwira di Polda Sumsel, oknum BPN/ATR Palembang dan Banyuasin dan pihak lainnya. Dimana pihak tersebut sudah berani melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981. Sudah ada bukti saksi dan bukti formal yg cukup,” tegas Andi Kadir.

Sebenarnya permasalahan ini sdh diketahui oleh banyak pihak termasuk Pemprov Sumsel, Polda Sumsel, BPN / ATR Sumsel, DPRD Sumsel, DPR RI, Hukum dan Ham Sumsel bahkan Kemendagri termasuk Ombudsman RI dan sekarang ini tinggal menunggu Tindak Tegas langsung dari yth bapak Presiden Ir. Joko Widodo (Pihak Kepresidenan RI).

Andi Kadir SH mewakili warga Rt 14 Sukamulya Sematang Borang Palembang pemilik lahan kurang lebih 48 hektar yg merasa terdzolimi oleh perbuatan mafia tanah dimaksud memohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk  menindak tegas praktek mafia tersebut (sesuai dengan keinginan bapak),

Karena penyerobotan hak atas tanah tersebut juga sudah dilaporkan ke Polda Sumsel namun tindak lanjutnya nihil, dikarenakan ada dugaan keterlibatan oknum perwira Polisi di Polda Sumsel dimaksud,” imbuhnya.

Bahwa beberapa orang warga masyarakat setempat ada yg sudah  terpaksa menjual bidang tanahnya kepada mafia tersebut dengan harga sangat tidak sesuai yaitu Rp. 5000 per meter, padahal harga umum tanah setempat saat ini Rp. 25.000 per meter,” Imbuhnya

Pihak Ombudsman Sumsel pun secara tertulis menyarankan untuk gugat ke pengadilan (PTUN), karena setelah melakukan pemeriksaan menyatakan bahwa Sertifikat (SHM) yg dimiliki oleh mafia tersebut ternyata cacat hukum dan harus dimintakan pembatalannya di Pengadilan (PTUN) melalui gugatan,


Namun masyarakat yang tersebut sudah merasa pesimis menghadapi mafia tanah tersebut karena semua ini sepertinya sudah dikuasai mereka dengan kekuatan uang dan koneksi mereka.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan dzolim termasuk yg berdiam diri padahal dia tahu kejadian tersebut

Bilamana pihak penegak hukum dan pihak Pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap praktek Mafia tanah , maka kami akan melakukan aksi demo di depan kantor ATR/BPN tersebut dan pihak terkait lainnya,” Pungkasnya.

Pewarta : Bunyamin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *