Puluha Masa LSM SIRA Mendesak Kejati Sumsel Terkait Dugaa Korupsi dilingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu ( OKU) Sumsel.

Palembang – Bharindojakartaindonesia.com/- Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) Mendesak dan  melakukan Aksi Demo di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (04/09/23).

Aksi demo Dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif Lembaga Suara informasi Rakyat Sriwijaya Sumsel yaitu Rahmad Sandi Iqbal, SH sebagai Koordinator Aksi (Korak) di dampingi oleh Rahmad Hidayat, SE sebagai Koordinator Lapangan (Korlap),  dengan ketat  dalam  pengawasan dari pihak Kepolisian, para Aksi Demo berjalan tertib dan damai dilapangan Kejati Sumsel.

Dalam Orasinya Rahmad Sandi Iqbal sebagai koordinator lapangan,
– Korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa.
– korupsi musuh kita bersama.
–¬† tidak ada tempat bagi koruptor di Negeri ini yang kita cintai Indonesia
dalam orasinya

Pada orasinya juga Rahmad Sandi Iqbal, bermacam kasus tindak pidana korupsi di Sumsel, satu – persatu akan  berhasil diungkap oleh pihak Kejati Sumsel, dibawah kepemimpinan Sarjono Turin, SH.,MH Kejati Sumsel tidak pandang bulu dan menunjukan taringnya sebagai penegak hukum dalam memerangi para koruptor,” tegas Shandi

Sebagai Lembaga penggiat anti korupsi di Sumsel,  LSM SIRA akan terus menyuarakan melalui Aksi Demonya ,akan  tentang bahaya korupsi bagi Negeri yang kita cintai.

Pada hari ini kami datang dikejati Sumsel Menyuarakan dan siap  mendukung pihak Kejati Sumsel dalam melakukan pemberantasan korupsi yang diduga terjadi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU),” ujar Rahmad Sandi Iqbal.

Rahmad Sandi Iqbal mengatakan, Aksi Demo kali ini menyuarakan hal  yang terkait adanya dugaan penyalah gunaan wewenang dan jabatan yang diduga dilakukan oleh segelintir oknum di LPSE Kabupaten OKU pada Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ), diduga adanya kecurangan serta terjadi praktek monopoli pada proses lelang di LPSE Pemkab OKU, sehingga kuat dugaan bahwa proyek-proyek di Pemkab OKU telah di kondisikan. Hal ini  dikhawatirkan berpotensi terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikemudian hari sehingga dapat berimbas pada kerugian keuangan Negara.

“Diduga adanya tindak pidana KKN di Pemkab OKU, maka hari ini kami meminta kepada Kejati Sumsel, pertama, lakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Pemkab OKU, kedua, panggil dan periksa “DF”¬† alias “A” selaku Subkon PBJ (LPSE) BLPBJ termasuk juga “AN” alias “A” selaku Kabid aplikasi informatika Diskominfo Kabupaten OKU untuk diperiksa dan dimintai keterangan serta diproses sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, untuk mencegah terjadinya praktek-praktek tindak pidana KKN di Kabupaten¬† OKU, kami berharap kepada Kejati Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan kami hari ini,” tuturnya.

Ditempat dan waktu yang sama pihak Kejati Sumsel dalam hal ini diwakili oleh  Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH menjumpai para Aksi Demo dengan baik, bila surat atau laporan
Masuk ke PTSP Kejati Sumsel akan ditindak lanjuti secepatnya.baik  secara jawaban atau secara tulisan,dan juga  laporan atau surat ini  akan  dilaporkan kepimpinan kami,” tutup.

Pewarta : BUNYAMIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *