LSM CACA ( Corporation Anti Coruption Aggency)Mendesak Kejati Sumsel Terkait Dugaan Indikasi Korupsi dan KKN.

Palembang-Bbarindojakartaindonesia.com/- Puluhan anggota LSM Corporation Anti Coruption Agency (CACA) Sumatera Selatan (Sumsel) di halaman kejaksaan tinggi ( Kejati) Sumsel  di Jl. Gub.H.Bastari Jakabaring kota Palembang Sumsel,pertanyakan Terkait Dugaan adanya Indikasi KKN Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Senin (11/09/2023).

Massa yang dipimpin oleh Reza Fahlepie sebagai Koordinator Aksi (Korak),Mukri AS  sebagai Koordinator Lapangan 1(Korlap1) dan Dasril sebagai koordinator lapangan 2 (korlap2) mempertanyakan progres tindak lanjut laporan yang ditangani oleh Kejati Sumsel, terkait adanya dugaan indikasi korupsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2022 pada pekerjaannya:

* Peningkatan jalan Burai -Sakotigo
Pagu sebesar Rp 8.733.600.000,00
Pemenang CV Trida Sarana.

* Peningkatan jalan Ruas Kota Daro-Sungai lebung pagu Sebesar Rp 4.956.000.000,00 Pemenang CV  Rizky Fitria Marisya.

*Pemeliharaan Berkala Ulak Aur Standing – Jakabaring Pagu Sebesar Rp 2.963.800.000,00.

Dasri Nurhamidi  sebagai Sekjen Caca dalam orasinya mengatakan
Kami percaya dengan kejati Sumsel  independen dan netral
tidak  pandang buluh dalam memberantas korupsi di sumatera selatan  dan pihak  Kejati Sumsel harus bertindak tegas bilamana ada dugaan KKN dilingkungan instansi Pemerintah PUPR.
kami dari  lembaga Swadaya Masyarakat Caca Sumsel tetap terus mengawal  laporan  dan mengawasi Korupsi dan KKN yang ada dibumi sriwijaya kita cintai ini,” tegasnya.

Dalam wawancaranya bersama beberapa awak media, Reza Fahlepie Menyampaikan dalam tuntutannya yaitu :

1.Meminta pihak kejaksaan tinggi( Kejati) Sumsel Segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR ,PPK dan pihak ketiga Kontraktor untuk diminta penjelasan dan klarifikasi di Kabupaten Ogan Ilir( OI).

2. Mempertanyakan Progres tindak lanjutan laporan yang ditangani pihak kejaksaan tinggi ( Kejati) Sumsel terkait adanya dugaan indikasi korupsi kekurangan Volume atas 36 pekerjaan belanja modal pada Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebesar Rp 8.432.125.878.56 dan juga Mutu 6 paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PUPR yang tidak sesuai
Spesifikasi kontrak Sebesar Rp 4.485.894.926.92.

“Saya minta kepada Kejati Sumsel, segera panggil dan periksa Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKI, termasuk pihak ketiga,” ujar Reza Fahlepie.

Sementara ditempat dan waktu yang sama, mewakili Kasipenkum Kejati Sumsel, Burnia menjumpai para Aksi Demo LSM caca, menyampaikan bahwasanya
surat yang masuk ke PTSP akan ditindak lanjuti dan disampaikan secara tertulis dan jawaba,yang mana surat ini akan di sampaikan dengan pimpin kami,” pungkasnya.

Pewarta : BUNYAMIN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *