LSM BPI KPNPA Aksi Damai Datangi Kejati Sumsel Usut Tuntas Tipikor di Lingkungan Pemprov Sumsel

Palembang – bharindojakartaindonesia.com/- Lembaga Swadaya masyarakat BPI KPNPA (Badan peneliti independen kekayaan penyelenggara negara dan pengawas anggaran republik indonesia) menggelar aksi damai di halaman Kejati Sumsel Jakabaring Palembang, Jum’at (15/9/23).

Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel Feriyandi, dalam siaran persnya mengatakan, Kami meminta Bapak Kajati Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Selatan yang diduga banyak anggaran yang tidak sesuai realisasi.

• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 1. 275. 000. 000.

• Dukungan Pelaksanaan system Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD sebesar Rp. 415.000.000.

• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
kendaraan Dinas Operaisonal atau Lapangan sebesar Rp. 846.500.000.

• Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya sebesar
Rp. 972.459.065.

• Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung
Pertanian sebesar Rp. 18.579.330.596.

• Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih sebesar Rp. 385.000.000.

• Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
sebesar Rp. 1.523.900.000.

• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di tingkat usaha tani sebesar Rp. 400.000.000.

• Pengembangan Kompetensi Penyuluh pertanian ASN sebesar Rp. 690.000.000.

• Pengembangan penerapan Penyuluhan pertanian sebesar Rp. 34.974.832.250

• Diseminasi Informasi Teknis Sosial ekonomi dan Inovasi sebesar
Rp. 2.779.782.000.

• Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani sebesar Rp. 32.195.050.250.

Begitu juga terhadap Dinas-Dinas
yang hasil temuan BPK untuk melakukan Pemanggilan dan penagihan karena sudah terbukti 60 hari Temuan BPK harus segera dikembalikan.

Salah satu contoh Dinas PUPR adanya Temuan BPK Kekurangan
Rp. 26.868.950.154.59 pada 129 Paket Pekerjaan, menurut Informasi yang kami dapat temuan BPK tersebut harus segera dikembalikan namun ternyata belum dikembalikan.

Temuan BPK Tahun 2022 Pemeriksaan 13 April 2023 Nomor 23.B/LHP/XVIIL.PLG/04/2023 mencapai Rp. 50 M, keseluruhan ataupun global di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemudian di dinas PSDA TA Angggaran 2022 di Sumatera Selatan yang tidak sesuairealisasi karena banyak laporan dari masyarakat pembangunan PSDA tersebut tidak sesuai RAB.

Terakhir di dinas perkebunan Sumatera Selatan yang diduga banyak anggaran tidak sesuai realisasi.

Mengakhiri wawancara dengan awak media Feriyandi mengatakan, KORUPSI BUKAN REZEKI !!, KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA!!!”, pungkasnya.

Pewarta : Lily

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *