LSM Gabungan Penggiat Anti korupsi Sumatra Selatan mendesak Kejati Sumsel.

Palembang-Bharindojakartaindonesia.com/-Lembaga Swadaya Masyarakat Gabungan Penggiat Anti Korupsi Sumatra Selatan melaksanakan Aksi demo dihalaman  Kejati Sumsel terkait adanya dugaan indikasi korupsi di KONI ,KORMI , Senin (02/10/2023).

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Rahmad Shandy iqbal SH dan Feriyandi yang didampingi oleh Rahmad Hidayat SE dan Alex Kazjuda SE sesaat  melakukan orasinya.

Rahmad Shandy iqbal SH menanyakan pihak Kejati harus bertindak tegas terhadap korupsi dan KKN  yang ada di bumi Sumatra Selatan.Dalam hal merupakan temuan dari informasi dan hasil investigas LSM Gabungan Penggiat Anti korupsi  Sumatra Selatan terkait adanya temuan indikasi KKN pada KONI  dan KORMI,” tegas Shandy.

Para awak media konfermasi Feriyandi SH Menjelaskan, bahwasanya koruptor merupakan bahaya laten yang buruk, yang telah membudaya, menjadi kebiasaan. Korupsi yang pada awalnya tersembunyi, tapi sekarang muncul secara terang-terangan diberbagai tempat hampir di seluruh Indonesia,” tutur  Feriyandi.

Koruptor harus dilawan karena merupakan musuh bersama dan jangan kita biarkan dimuka bumi ini dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara karena jika perilaku ini dibiarkan maka lambat laun akan menghancurkan tatanan negara.

Khususnya di Sumatera Selatan, perkara dugaan indikasi korupsi dapat dilihat dari banyaknya koruptor yang ditetapkan sebagai tersangka dan di penjara.

“Dugaan indikasi korupsi mulai dari adanya kecurangan proses dan pengerjaan proyek, pengunaan dana desa, dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta masih banyak lagi modus-modusnya,” imbuhnya

Pihak Kejati Sumsel Tetap konsisten serta tidak main-main dalam penegakan hukum dalam Memberantas kasus mega korupsi di instansi Pemerintah

LSM Gabungan Penggiat Anti korupsi Sumatra Selatan mendukung, mengapresiasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.

Supaya tetap pertahankan kinerjanya, untuk selalu tetap berani dalam menindak tegas Menangani kasus-Kasus mega korupsi di Palembang Sumatera Selatan indonesia merugikan uang negara uang rakyat miliaran rupiah.

LSM Gabungan Penggiat Anti korupsi Sumatra Selatan yang konsisten dalam pergerakan anti korupsi mendatangi kantor Kejati Sumsel untuk menyampaikan adanya dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinegeri yang kita cintai ini.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, korupsi adalah musuh kita Bersama dan tidak ada tempat bagi para Koruptor di Negeri ini.
Sebagai penggiat anti korupsi di Sumsel kami sangat apresiasi akan kinerja Kejati saat ini, berbagai kasus-kasus besar indikasi korupsi di bumi Sriwijaya satu per satu telah berhasil diungkap, bahkan baru-baru ini adalah terungkapnya kasus dana hibah dan pengadaan di KONI Sumsel  tahun 2021.

Kami berharap agar Kejati Sumsel tetap profesional tanpa pandang bulu  dan tidak takut terhadap intervensi apapun dalam melaksanakan kewenangannya memberantas korupsi di Sumsel. Serta ungkap secara tuntas kasus-kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani.
Dalam agenda aksi yang kedua kalinya ini, kami mendatangi Gedung Kejati hari ini selain memberikan dukungan kepada Kejati Sumsel untuk mengungkap kasus korupsi di KONI Sumsel sampai ke akar-akarnya, kami juga mendesak agar Kejati Sumsel turut serta mengusut

– tuntas dugaan indikasi korupsi penggunaan dana oleh KORMI Sumsel tahun 2022 dalam pergelaran FORNAS VI 2021 Sumsel tahun 2022 yang diduga kuat sarat akan kepentingan politik Gubernur Sumsel “HD”.
Menyikapi persoalan-persoalan yang telah kami uraikan diatas, kami dari lembaga SIRA, BPI KPNPA RI dan PST yang tergabung dalam GABUNGAN PENGGIAT ANTI KORUPSI SUMSEL hari ini menyatakan sikap :

-Segera Ungkap dan Tetapkan Tersangka-tersangka baru atas kasus korupsi dana Hibah KONI Sumsel.
Panggil dan Periksa “AA” selaku Bendahara KONI Sumsel pada tahun 2021 yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus korupsi dana Hibah KONI Sumsel.
Mendesak Kejati Sumsel  memeriksa dan mengungkap transfaransi bantuan dana dari 7 BUMN/BUMD sebesar Rp. 16.792.700.000 dalam pergelaran FORNAS VI 2021 Sumsel tahun 2022 oleh KORMI Sumsel.
Mendesak Kejati Sumsel memeriksa pengelolaan dana bantuan Pemprov Sumsel melalui Dispora Sumsel sebesar Rp. 18 Miliar lebih oleh KORMI Sumsel dalam pergelaran FORNAS VI.
Periksa Kepala Dinas Dispora Sumsel dan 7 perusahaan BUMN/BUMD pemberi bantuan pergelaran FORNAS VI kepada KORMI Sumsel. Apakah proses penganggaran tersebut sudah sesuai mekanisme penganggaran atau tidak?
Sebanyak Rp. 34 M lebih dana pelaksanaan FORNAS VI 2021 Sumsel yang dikelola oleh KORMI Sumsel harus diselidiki dan diungkap oleh Kejati Sumsel.

Demikianlah pernayataan sikap ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Kejati Sumsel terus menjadi garda terdepan dalam memerangi para koruptor dibelahan Bumi Sriwijaya yang kita cintai ini.

Ditempat yang sama pihak Kejati Sumsel kasi penkum Vanny Yulia Eka Sari SH menyambut baik aksi demo LSM Gabungan Penggiat Anti korupsi Sumatra Selatan, dan berkas laporan yang masuk ke PTSP akan ditindak lanjuti dan akan disampaikan ke pimpinan kami, tindasnya.

Pewarta : Bunyamin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *