Hendi Irawan : Kades Basuta Raya, Ungkap Carut Marutnya Kasus Tanah di Setiap Desa

Tampak foto kades Hendi Irawan terpampang dlm papan proyek ketahanan pangan dari dana DD thp 1 Th 2023, dikelola Ibu PKK Pemdes Basuta Raya, Kec. Kapuas Barat. Kab. Kapuas, terpantau Kamis (15/09/2023).

Kuala Kapuas, Bharindojakartaindonesia.com/-
Carut marutnya masalah pertanahan di tingkat Pemerintahan Desa membuat Hendi Irawan, Kades Basuta Raya, “Angkat bicara.

Pihaknya menuding, Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kapuas,

tidak pernah membuka ruang untuk kegiatan pelatihan tata ruang pertanahan, pada lingkup Pemdes  mengingat akhir2 ini banyak timbul kasus pertanahan.
Hal tsb di utarakan Hendi Irawan kepada awak media, Ahmad Zainuddin, S.Sos. saat diruang kerjanya, Kamis (14/09/2023).

Menurutnya hingga saat ini di wilayah Basuta Rayai tidak ada masuk program untuk kegiatan pelatihan tata ruang pertanahan,
maupun sosialisasi kebijakan program PTSL.

Meskipun untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini,¬† sasarannya untuk masyarakat luas, namun belum ada kegiatan terkait itu, padahal program ini dapat membantu warga¬† dalam penerbitan sertifikat tanah, ” Ungkapnya.

foto : Suasana terlihat dokumentasi usai kegiatan Monev, kades Hendi Irawan bersama para perangkat dan pendamping Desa dan pihak terkait lainnya.

Terkait untuk PTSL, Kades Hendi mengatakan, walaupun bidang tanah yang terdata sedikit, namun pihaknya berharap kantor Kementerian ATR/BPN dapat melayani,

jangan hanya Pemdes yang banyak bidang tanahnya saja yang dilayani, ” Imbuhnyaa lagi, merasa kesal.

Maksud saya kalau memang ada program PTSL, tolong disosialisasikan ke Desa, karena itu menyangkut kepentingan program Pemerintah Pusat yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyyarakat, seperti adanya pembuatan sertifikat melalui program PTSL, tapi jangan yang dapat Desa itu itu saja dan programnya sama, “tambahnya merasa heran.

Sebab masalah kasus tanah ini  hampir merata di semua Pemdes, yang  menjadi persoalan tersendiri

Dan kasus seperti ini tidak jarang timbul persengketaan yang melibatkan semua lembaga ketika proses penyelesaian dilapangan.

Lontaran kades Basuta Raya Hendi Irawan, yang berkali kali ybs katakan, pihaknya merasa kesal, selama ini tidak ada sosialisasi termasuk program PTSL, untuk wilayahnya. Pemdes Basuta Raya..

Terkait persoalan ini, ketika di konfirmasi, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Kantor Kementerian ATR/BPN  Kab. Kapuas,  melalui pesan WhatsApp tidak mau menjawab,

Namun jawaban konfirmasi dilayani Kasubag TU Kantor ATR/ BPN Fitriansyah, selaku ketua tim Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL PM).

Fitriansyah, melalui WhatsApp, Menurutnya, Tahun ini target PTSL tidak banyak,  2 (dua) ribuan bidang saja kami prioritaskan daerah Hulu yang belum pernah ada kegiatan PTSL.

Ditambahkan lagi, untuk Kades Basuta Raya, bersurat saja ke kantor kira2 di sana berapa Bidang yang masyarakat hendak membikin (ma olah) sertifikat didata dulu lalu di usulkan dimasukan PTSL tahun depan, demikian pesan balasan ybs via WhatsApp.Senin (02/09/2023).

MINTA PELATIHAN KEPADA PIHAK KEMENTERIAN ATR/BPN KAB. KAPUAS.

Sebelumnya, menurut Kades Hendi Irawan, pihaknya sudah berupaya menghubungi pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Kapuas.

Dan bermohon untuk diadakan kegiatan yang bersifat edukasi terkait masalah pertanahan tentu sesuai program  ATR/BPN, terutama terkait pelatihan tentang permasalahan pertanahan, termasuk juga sosialisasi menyangkut Program PTSL

Mengingat wilayah Pemdes Basuta Raya, berbatasan dengan area PT LAK salah satu PBS dikawasan Kecamatan Kapuas Barat. Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, namun hingga saat ini belum mendapat respon, ” katanya.

Mestinya pihak ATR/BPN mengevaluasi lebih peka lagi terhadap persolan pertanahan di lingkup Pemdes, mengingat aset Pemdes, terkait tanah Kas Desa, misalnya, dengan adanya legalitas tentu tidak menimbulkan permasalahan,
” Ungkap Hendi Irawan, kepada awak media online Bharindoindonesia.com, “menuturkan.

Seyogyanya pihak Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Pemerintah Pusat dapat mendahulukan Program PTSL bagi masyarakat umum.

namun program itu di barengi dengan pembuatan sertifikat komersial, biaya bukan ditanggung negara, dan informasi biaya kadang tidak sesuai dengan tarif.Namun pihak berkompeten sulit dikonfirmasi, tidak mau melayani,

Dmk (Ahza)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *