Palembang- bharindojakartaindonesia.com/- Puluhan masa koalisasi Pemerhati masalah korupsi DPW Pembela Suara Rakyat (PSR) Sumatera Selatan dan DPW CorporotionAnti Corruption Agency ( DPW CACA) Sumsel menggelar Aksi Demo damai dihalaman Kejari kota Palembang Sumatra Selatan, Kamis (19/10/2023).
Dalam Aksi demo Aan Hanapiah sebagai koordinator Aksi dan Reza Fahlevi sebagai koordinator lapangan ini terkait ada dugaan korupsi pemeliharaan Gedung Sekretariat DPRD Kota Palembang,Empat unit mobil Dinas Sekretariat DPRD Kota Palembang dan Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD Kota Palembang Sumatra Selatan.
Ketua DPW PSR, Aan Hanapiah saat orasinya mengatakan bahwa ada tiga musuh besar Negara Indonesia ini seperti KKN, Korupsi dan Terorisme yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara karena dapat merusak sendi-sendi Moral kehidupan suatu bangsa. Dalam hal ini, Pembela Suara Rakyat sebagai garda terdepan sosial Conhrol tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
“Aksi kita hari ini di Kejari kota Palembang Sumsel untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan indikasi KKN , korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan para Anggota DPRD Kota Palembang,” tegas Aan Hanapiah.
“Diduga kuat adanya indikasi KKN yang dilakukan oknum untuk mencari keuntungan, memperkaya diri sendiri maupun golongan. Serta diduga kegiatan tersebut sangat rawan dan rentan adanya unsur Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan KKN pada Anggota DPRD kota Palembang Sumatra Selatan
.
Selain itu, Reza Fahlevi selaku ketua DPW CACA yang juga selaku koordinator lapangan saat menyampaikan aspirasinya menjelaskan jika terdapat dugaan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Anggota DPRD kota Palembang Sumatra Selatan
Reza Fahlevi menambahkan, koalisasi Pemerhati masalah korupsi sangat mengapresiasi kinerja Anggota DPRD kota Palembang Sumatra Selatan dan pentingnya koordinasi serta sinergi demi terwujudnya Hukum Dan Ham Sumatra Selatan yang profesional, akuntabel serta transparan,” ujar Reza Fahlevi.
Dari investigasi Koalisi Pemerhati korupsi didaerah
Sumatera Selatan (Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan
CA-SUMSEL), Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Suara Rakyat (DPW-PSR) dilapangan
Menemukan dugaan Indikasi Korupsi di Sekretariat DPRD Kota Palembang antara lain:
1. Nama Paket : Pemeliharaan Gedung Sekretariat DPRD Kota Palembang
Pagu sebesar
Rp.737.352.725,88
: CV. PUTRA NARASOAN SEJAHTERA
Pemenang
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2023
2. (4 unit Kendaraan masing-masing Komisi) Pengadaan Mobil Dinas di Sekretariat
DPRD Kota Palembang harga masing-masing kendaraan mencapai Rp. 900 Juta
Hingga 1,5 Milyar.
3. Penetapan Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD Tidak sesuai
ketentuan Sebesar : Rp. 6.937.529.679,30
Tuntutan koalisasi Pemerhati Masalah korupsi yaitu :9
1. Kembalikan Uang Rakyat
2. Meminta KEJARI KOTA PALEMBANG, untuk Segera Memanggil Sekretariat DPRD
Kota Palembang untuk di Proses Hukum dalam Penyidikan adanya Dugaan Korupsi
(Tidak sesuai Juknis dan Kerangka Acuan Kerja) Paket Pemeliharaan Gedung
Sekretariat DPRD Kota Palembang sebesar Rp. .737.352.725,88
3. Usut Dugaan Koruspi Pengadaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kota Palembang
TA. 2023
4. Mendesak KEJAKSAAN, Agar segera untuk membuat Team Khusus Lapangan dan
Team Khusus Full Paket untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi dugaan
indikasi korupsi di Sekretariat DPRD Kota Palembang Pada Kegiatan : Penetapan
Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD Tidak sesuai ketentuan
Sebesar Rp. 6.937.529.679,30
Demikian Pernyataan Sikap ini Kami sampaikan, agar dapat ditindak lanjuti
,
Pada aksi demo koalisi pemerhati masalah korupsi diterima baik Kejari Kota Palembang yang diwakili oleh Indra SH mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang diutarakan dan laporan ini akan disampaikan kepada pimpinan untuk mengetahui sebenarnya apa yang telah di sampaikan ini telah berjalan dengan sesuai standar,” tindasnya