Polres Purbalingga Konferensi Pers Kasus Penganiayaan Menyebabkan Korban Meninggal dunia 

Kamis (16 Mei 2024)Bharindo PURBALINGGA – Polres Purbalingga menggelar konferensi pers kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Dusun Pangebonan, Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Kegiatan digelar di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Purbalingga

Kamis, (16/5/2024).Kasat Reskrim Polres Purbalingga AKP Aris Setiyanto yang memimpin konferensi pers mengatakan,” kasus penganiayaan menyebabkan kematian terjadi pada hari Rabu (15/5/2024). pukul 13.00 WIB di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten PurbaIingga.

Korban adalah Misro (33) thn alamat Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Sedangkan tersangka berinisial NS (29) thn alamat Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.

“Modus operandinya tersangka melakukan penganiayaan menggunakan golok sampai menyebabkan korban meninggal dunia,” jelas Kasat Reskrim didampingi Plt Kasihumas Ipda Uky Ishianto dan Kaurbinops Satreskrim Ipda Win Winarno.

Disampaikan, bahwa kronogis kejadian bermula saat anak pelaku menangis di rumah sehingga korban merasa terganggu. Korban yang tinggal di rumah yang sama hanya dibatasi sekat, kemudian menghampiri istri pelaku dan memarahinya hingga korban sempat memukul mengenai pipi istri pelaku.

“Atas kejadian tersebut, istri pelaku mengadukan kepada suaminya (pelaku) melalui telepon. Hingga suaminya yang saat itu sedang berjualan bakso di wilayah Desa Bumisari langsung pulang ke rumah,” jelasnya.

Setelah suaminya (Pelaku) pulang, karena melihat kerumunan ramai dikira terjadi sesuatu dengan istrinya. Pelaku kemudian masuk ke rumah dan mengambil golok.

Kemudian pelaku menghampiri korban dan terjadi cekcok.

“Pelaku kemudian membacok kepala korban pada bagian pelipis sebelah kiri. Korban berusaha merangkul pelaku sehingga pelaku kemudian membacok bagian punggung korban sampai beberapa kali,” ungkapnya.

Setelah korban lengah, menurut Kasat Reskrim pelaku kemudian menusuk perut korban beberapa kali termasuk mengenai dada sebelah kiri.

Pelaku melakukan penikaman dengan membabi buta hingga korban tersungkur.

Anak korban yang melihat kejadian kemudian berteriak minta tolong hingga pelaku panik.

Karena warga kemudian berdatangan, pelaku selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian.

“Setelah melakukan perbuatannya tersangka pergi dan membuang golok ke sumur dengan kedalaman dua meter. Kemudian menyerahkan diri ke rumah ketua RT setempat hingga Polisi datang dan diamankan ke Polres Purbalingga,” jelasnya.

Kasat Reskrim menambahkan,” antara korban dengan tersangka masih berstatus saudara ipar.

Istri tersangka dan istri korban adalah kakak beradik.

Hubungan tersangka dan korban yang tinggal satu rumah diduga kurang harmonis.

Saat ditanya, tersangka mengaku emosi karena saat sedang jualan ditelepon istrinya yang mengabarkan bahwa ia telah dipukul sama Misro (korban).

Tersangka yang jualannya belum laku langsung pulang ke rumah.

Sampai di depan rumah, tersangka mendapati istrinya sedang dikerubuti orang. Karena mengira istrinya mengalami luka yang parah, tersangka mengaku panik dan emosi langsung masuk rumah mengambil golok. Kemudian menghampiri korban dan melakukan pembacokan.

Tersangka mengaku menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, tersangka menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban atas perbuatan yang telah dilakukan.

“Kepada tersangka dikenakan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP. Diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan penganiayaan mengakibatkan kematian dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun,” jelasnya.

Kasat Reskrim berpesan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga agar tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga dan masyarakat.

Sehingga tidak terjadi hal-hal negatif seperti kejadian ini.

“Kami akan menindak tegas berkaitan dengan hukum terhadap kejahatan yang berkaitan dengan nyawa maupun kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti pembunuhan, Korupsi serta persetubuhan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya.(ad/One)

H.Daniel tangkau terpilih kembali ketua Ikatan Advokat Indonesia ( IKADIN) kalimantan barat Periode 2024-2028

BJI – Pontianak,Hasil Musyawarah Daerah Ikatan Advokat Indonesia yang kedua secara aklamasi yang di ikuti semua pengurus anak cabang (PAC) di 14 kabupaten/ kota menilih H.Daniel Tangkau memimpin kembali Ikadin kalbar.

ketika diwawancarai olek awak media Daniel mengatakan sementara ini saya hanya menjalankan tugas sebagai ketua yang dipercaya kan oleh teman-teman ikadin memimpin kembali ikadin kalbar periode ke II.periode 2024-2028 pada sabtu II/5/2024 di hotel kini Pontianak.

Jadi amanah ini kita junjung tinggi baik dari teman — teman Ikadin bukan berarti tidak ada calon dari rekan lain cuma tidak ada yang mau,mengapa mereka tetap meminta saya menjadi ketua ikadin kalbar lagi untuk yang kedua memang di dalam aturan dua kali dipilih sudah cukup tidak bisa tiga kali,nah jadi ini yang kedua,”paparnya.

11 Mei 2024, 19:05 WIBH.Daniel tangkau terpilih kembali ketua Ikatan Advokat Indonesia ( IKADIN) kalimantan barat Periode 2024-2028

H.Daniel tangkau terpilih kembali ketua Ikatan Advokat Indonesia ( IKADIN) kalimantan barat Periode 2024-2028 /

Harapan kedepan nya kita selaku organisasi provesi dalam hal ini kumpulan pengacara atau advokat tetap akan mengawal proses – proses hukum yang ada di provinsi kalimantan barat maupun yang ada di seluruh indonesia karena advokat atau pengacara ini adalah penegak hukum yang betul betul dapat melaksana kan kerjaan nya mendapingin kepentingan hukum baik di kepolisian penyidik misal kan tersangka kemudian dipengadilan kita dampingi semua dan ini memang sudah di atur oleh undang — undang bahwa advokat punya hak untuk mendamingi mereka orang – orang yang memerlukan bantuan hukum.

Jadi kepentingan hukum mereka kita bela atau bantu,dan apa lagi sekarang ini kita tahu pilpres telah selesai tentu datang lagi pilkada — pilkada, bupati/walikota dan Gubernur pasti para advokat akan mendampingi mereka- mereka ini karena apa,pasti penyelesaikan sengketa pilkada berakhir di Mahkamah Konstitusi ( MK) dan siapa yang bisa maju selain pengacara atau advokat yang turut menentukan menang atau kalahnya para calon bupati calon walikota dan calon Gubernur

Danil berpesan”bagi masyarakat jangan takut dan ragu untuk meminta bantua ke pengacara atau advokat kenapa dan jangan berpikir bayarnya mahal,bila perlu gratis bagi yang mantu namanya beobono kita tidak bisa soal uang kalau proses pembelaan memang advokat ini berhak menerima jasa,”Tutupnya.(Fredy Legito)

Polres Bitung Amankan Terduga Pelaku Penganiayaan di Karondoran

Bharindojakartaindonesia.com/BITUNG – Tim 2 Resmob Polres Bitung mengamankan terduga pelaku penganiayaan, pria berinisial Z (27), Jumat (10/5/2024) dini hari.

Kapolres Bitung AKBP Albert Zai melalui Kasi Humas Iptu Iwan Setiyabudi, membenarkan adanya penangkapan tersebut.

“Terduga pelaku ditangkap di rumahnya, Kelurahan Karondoran, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sekitar pukul 01.30 Wita,” kata Iptu Iwan.

Pemicu penganiayaan, terduga pelaku tidak terima karena sepeda motor miliknya diduga dirobohkan oleh korban, pada Kamis (9/5/2024) malam.

Iptu Iwan menjelaskan, awalnya sepeda motor terduga pelaku dipakai adiknya untuk mengikuti sebuah kegiatan di Karondoran. Sepeda motor diparkir di garasi mobil tak jauh dari lokasi kegiatan.

“Usai kegiatan, adik terduga pelaku akan mengambil sepeda motor. Sampai di garasi, adik terduga pelaku melihat sepeda motor tersebut sudah didorong ke luar oleh korban lalu dirobohkan,” jelas Iptu Iwan.

Adik terduga pelaku pulang, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada sang kakak. Tak berselang lama, terduga pelaku mendatangi korban untuk menanyakan langsung.

“Setelah mendengar keterangan dari korban, terduga pelaku langsung memukul pipi kiri korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan,” ujar Iptu Iwan.

Korban yang mengalami bengkak dan memar kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Bitung.

Laporan direspons Tim 2 Resmob Polres Bitung dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku di rumahnya.

“Terduga pelaku diamankan tanpa perlawanan, kemudian dibawa ke Polres Bitung untuk diperiksa lebih lanjut,” pungkas Iptu Iwan.(Murry.K)

Razia Minuman Beralkohol, Polisi Amankan 200 Liter Captikus di Bitung Timur Dekat Pelabuhan

Bharindojakartaindonesia.com/MANADO, Humas Polda Sulut – Satuan Reskrim Narkoba Polres Bitung menggelar razia peredaran minuman beralkohol tanpa izin di wilayah hukumnya, Sabtu (11/5/2024) sejak pukul 00.30 Wita hingga pukul 07.00 Wita.

Kasatresnarkoba Polres Bitung Iptu Iwan Tarigan mengatakan, razia peredaran miras ini merupakan atensi Kapolda Sulawesi Utara.

“Razia dilakukan untuk mengurangi potensi tindak pidana maupun pelanggaran hukum yang diawali dengan pengaruh minuman keras,” katanya.

Dalam razia tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah miras dari 2 warga yang diduga akan menjual miras tanpa izin ke wilayah Bitung.

“Kedua warga yaitu perempuan berinisial MO (41) dan YS (64) diamankan bersama sejumlah barang bukti di dalam kendaraan, di Jalan Raya Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung, tepatnya lokasi dekat Pelabuhan Bitung,” ujarnya.

Barang bukti yang diamankan adalah minuman beralkohol jenis captikus berjumlah kurang lebih total 200 liter.

“Captikus dikemas dalam 14 bungkus plastik ukuran 12 liter dan dalam 24 botol ukuran 1,5 liter. Barang bukti sudah diamankan di Mapolres Bitung,” pungkasnya.(Murry.K)

Kepolisian Minta Keterangan Bendahara PWI Terkait Korupsi Dana Hibah BUMN untuk UKW

Sabtu, (11 Mei 2024) Bharindo JAKARTA — Pihak Kepolisian disebutkan telah meminta keterangan dari Bendahara Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Martin Slamet terkait dugaan Korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Rp.2,9 miliar yang dilakukan Ketua PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun Cs.

LSM LIRA sebagai salah satu pelapor terkait korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN, selain wartawan Edison Siahaan, telah menerima pemberitahuan jika laporannya sedang ditindaklanjuti.

Bendum PWI Pusat, Martin Slamet telah dimintai keterangan,” tegas HM.Jusuf Rizal,SH wartawan senior dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) kepada Media di Jakarta, (11/5/2024).

Sama diketahui publik, Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo telah mengungkap kasus korupsi dan atau penggelapan dana hibah Kementerian BUMN untuk UKW senilai Rp.2,9 miliar dari total Rp.6 miliar yang dilakukan empat orang Pengurus PWI Pusat, kemudian dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Adapun empat orang pengurus PWI Pusat itu adalah Wartawan dari Kompas Group, Hendri Ch. Bangun, Ketua PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, Sekretaris dari media www.mimbar.co, Wakil Bendahara Umum, M. Ihsan, Pemred Warta Ekonomi dan Direktur UMKN, Syarif Hidayatulloh, Pimpinan Umum media Indopos.co.id/indoposco.id.

Mereka bersama-sama telah melakukan pelanggaran tidak hanya pelanggaran etik, tapi juga sudah masuk tindakan kriminal.

Untuk itu pihak Kepolisian sedang bekerja mengumpulkan semua bukti-bukti terkait, termasuk keterangan Martin Slamet yang telah dipublis,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu.

Sejumlah pers sempat meremehkan kasus ini tidak akan ditindaklanjuti pihak Kepolisian. Kepolisian bisa masuk angin.

Bahkan terhadap pelaporan LSM LIRA dan Edison Siahaan dipandang sebelah mata.

Dikatakan, paling tidak bisa diselesaikan secara damai.

Diatur secara transaksional, seperti selama ini jika ada kasus urusan wartawan selalu meliput.

“Kami tidak akan menyelesaikan ini secara damai, tapi harus diproses secara hukum.

Pihak Kepolisian juga tidak akan main-main karena seluruh wartawan dan media di Republik ini memonitor.

Kepolisian tidak akan mengambil citranya demi segelintir wartawan yang memang korup dan melanggar hukum,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu

Di internal pengurus PWI Pusat juga sudah direbut kembali.

Kini ada kubu Hendri Ch.Bangun Cs yang menilai kasus korupsi dana hibah BUMN biasa saja.

Aman utama sebelum pihak Kepolisian memberi hasil penyelidikan.

Namun sebagian besar wartawan termasuk Dewan Penasehat, Timbo Siahaan dan Ilham Bintang, mensupport agar kasus ini di bongkar.

Selain itu dari para wartawan senior maupun organisasi wartawan desakan semakin kuat agar kasus ini tidak hanya diselesaikan secara internal, tetapi diproses hukum agar marwah wartawan dan citra organisasi PWI kembali terangkat.

Tidak hanya itu, sejumlah organisasi wartawan akan melakukan aksi demo ke Mabes Polri, DPR RI, PWI Pusat, Dewan PERS, Kominfo, dll agar kasus ini menjadi perhatian.

Di internal pengurus PWI Pusat, Dewan Pengawas (DK) PWI Pusat yang di Ketuai, Sasongko Tedjo telah memberikan teguran keras kepada Ketua PWI Pusat, Hendri Ch.Bangun yang korup dan merekomendasikan tiga orang lainnya yaitu Sayid Iskandarsyah, Sekjen, Wabendum, M.Ihsan dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah dipecat atau dihentikan sebagai pengurus PWI Pusat.(Red/hjrn/One)

Kembali Berulah, 3 Residivis Kasus Pencurian Ditangkap Tim Resmob Polres Bitung

Bharindojakartaindonesia.com/MANADO, Humas Polda Sulut – Diduga karena faktor ekonomi, 3 pria warga Girian Indah Bitung, berinisial BA (27), RR (23) dan JL (25) melakukan aksi pencurian.

Korbannya adalah sesama warga Girian Indah bernama Yanti Pareda. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, 18 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita.

Kapolres Bitung melalui Kasi Humas Iptu Iwan Setiyabudi membenarkan hal tersebut.

“Ketiga pelaku diamankan pada hari Senin (6/5/2024) di lokasi berbeda. BA ditangkap di kompleks lapangan tembak, RR ditangkap di perumahan Rizky dan JL ditangkap di Malalayang Manado,” katanya.

Korban mengalami kehilangan barang-barang berupa 2 unit HP, 3 buah gas LPG 3 kg, 2 pasang sepatu dan beras 15 kg.

“Pelaku melakukan aksinya dengan cara moncengkel jendela samping rumah korban, setelah terbuka mereka masuk dan membuka pintu dapur lalu mengambil barang-barang,” lanjutnya.

Ketiga pelaku merupakan residivis pernah terlibat kasus pencurian di tahun 2021 dan sudah dihukum penjara.

Saat ini para pelaku sudah berada di Mapolres Bitung untuk diproses hukum lebih lanjut.(Murry.K)

Diduga Kepsek MIS Baitul Makmur Kongkalingkong Terkait Pengelolaan Uang Komite Dan Dana BOS’ APH Diminta Selidiki Dugaan Kasus Tersebut. 

BharindoJakartaIndonesia.com/Kotamobagu Investigasi, Miris dan memalukan, ditengah gencarnya upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi di Negara ini, rupanya masi tak cukup membuat jerah para pelaku Korup yang sudah pernah terjerat maupun yang belum tercium hidung aparat penegak hukum.

Dengan berbagai cara, oknum oknum Korup ini berusaha melakukan praktik pengelabuan baik secara adminitrasi, dokumen dan laporan pertanggungjawaban untuk memanipulasi penggunaan anggaran ratusan bahkan miliyaran rupiah demi kepentingan isi kantong mereka semata.

Tak jarang merekapun kerap menggunakan pihak lain sebagai kolega untuk memberikan perlindungan atas bejatnya aksi KKN yang mereka lakukan diinternal tempat mereka bekerja, tempat usaha, instansi pemerintah maupun swasta bahkan hingga ke taman taman pendidikan.

Namun bak pribahasa, sehebat hebatnya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga.

Seperti yang sedang menghangat di salah satu lembaga pendidikan yang ada diwilayah Kota kotamobagu, hampir seluruh masyarakat Kotamobagu bahkan BMR (Bolaang Mongondow Raya) propinsi Sulawesi Utara, pasti mengenal dan tau yang namanya MIS Baitul Makmur (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) Baitul Makmur.

Karena keberadaan bangunan sekolahnya yang berdekatan dan sehalaman dengan Masjid terbesar Masjid Agung Baitul Makmur kotamobagu, sehingga lebih memudahkan orang untuk mengetahui keberadaan sekolah ini.

Taman pendidikan yang bernaung dibawah binaan Kementrian Agama wilayah Pemkot Kotamobagu dengan jumlah siswa terbilang ratusan siswa ini sedang mengalami badai diterpa gelombang dugaan penyalah gunaan uang ratusan juta rupiah.

Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya keluhan bahkan laporan dari beberapa narasumber yang berhasil di dapat oleh media ini beberapa waktu lalu dimana antara Pihak Kepala Sekolah (Kepsek) dan Yayasan Ibnu Sabill Baitul Makmur selaku yang menaungi madrasah tersebut ada kongkalingkong terkait pengelolaan uang Komite Sekolah dan Dana BOS Mis Baitul Makmur.

Padahal, Kementrian Agama sendiri saat ini sedang berupaya untuk menjaga Zona Intgritas dan juga WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dimana catatan prestasi belum lama ini, ada tiga Kantor Kemenag wilayah Sulut diantaranya Kemenag Minut, Kemenag Bitung dan Kemenag Minsel lagi menimbah ilmu di kementrian Agama kotamobagu karena dipandang Kemenag Kotamobagu terdepan dalam ZI dan WBK diwilayah Kemenang Sulut.

Namun Ironisnya Madrasah yang juga notabene bagian dari binaan Kemenag Kotamobagu, justru Kepala Madrasahnya diduga terlibat dalam manipulasi pengelolaan uang Komite dan Dana BOS

Dari penuturan beberapa Narsum yang dikonfirmasi mengatakan, kami mulai merasakan ketidak nyamanan berada dilingkungan sekolah tempat kami bekerja tersebut, berbagai ketimpangan, penyelewengan bahkan pelanggaran aturan UU oleh Kepala Sekolah seakan dibiarkan berjalan tanpa sendat, kami yang berusaha mempertanyakan berbagai persoalan tersebut justru balik diancam dengan akan dimutasikan/dipindahkan dan lain sebagainya.’Tutur Narsum.

Beberapa ketimpangan kebijakan yang terjadi dan diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah MIS BM sendiri antara lain menurut ‘Ungkap Sumber yaitu, pembayaran gaji tenaga pengajar yang tak sesuai dengan hak mereka seperti contoh, ditanda tangani dalam penerimaan Rp.1.500.000, tapi yang diterima hanya Rp.750.0000, yang berikutnya, Kepsek mempekerjakan anaknya sendiri dilingkungan MIS Baitul Makmur yang bukan pegawai ataupun tenaga pengajar akan tetapi setiap bulannya mendapatkan gaji entah dari mana, Kepsek juga memberhentikan Bendahara Komite yang jelas-jelas bukan kewenangannya dimana tindakan kepsek tersebut sudah bertentangan dengan Perma Nomor :16 Tahun 2020 Bab III Pasal 18 tentang keanggotaan,Mekanisme Penunjukan Anggota, Penetapan Dan Masa Jabatan.

Selain peraturan Menteri Agama yang sudah sangat jelas penjabarannya, juga ikut diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Struktur Organisasi Dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah.

Semua tindakan yang diambil oleh Kepala Sekolah MIS tersebut telah mengangkangi Marwah aturan hukum dan undang-undang.

Tak cukup sampai disitu, Narasumberpun mengungkapkan, Kepala Sekolah telah memberhentikan Bendahara Komite dan menggantikannya dengan bendahara pembantu yang juga merupakan bendahara Dana BOS dan disinyalir adalah adik Iparnya sendiri atau bagian dari keluarga Kepala Sekolah.

Sementara itu, keberadaan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota sebagaimana amanah dalam Perma untuk menyelesaikan,memediasi dan membina ketika ada persoalan yang terjadi pun terkesan tak dapat berbuat apa-apa entah karena apa adanya ataukah ada apanya, semua persoalan yang muncul dan polemik diinternal MIS tersebut hingga berita ini di turunkan pihak Kemenag Kotamobagu belum juga merespon secara kongkrit untuk mencari solusi terbaik.

Dilain pihak, beberapa Narasumber dari anggota Komite Sekolah terkait adanya dugaan kongkalikong dana BOS dan Dana Komite tersebut, pada media ini menegaskan akan menempuh jalur hukum ke pihak APH (Aparat Penegak Hukum) guna memperjelas adanya dugaan aroma-aroma yang tidak sedap seputar pengelolaan dana BOS dan Juga Dana Komite Sekolah.

Salah satu Orang Tua Wali Murid yang tak ingin namanya di publish telah mewanti-wanti bilamana persoalan ini tidak ada penyelesaian, maka Ia dan wali murid lainya akan mengambil langkah melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian Polres Kotamobagu.

Dirangkum dari informasi yang didapat dari narasumber, Diketahui untuk iuran wajib perbulan uang komite yang harus disetorkan oleh wali murid, minimal 180.000 dan maksimal 250.000 dari kurang lebih 500 siswa, sedangkan untuk dana BOS, nominalnya kurang lebih 387 juta/Tahun dengan sistem pencairan persemester atau tiap enam bulan sekali.(R01)

Masyarakat Banjarnegara Lakukan Aksi Demo Demi Kepala Desa Dilantik

Selasa, (30 April 2024) Bharindo JATENG — Aksi demo masyarakat di Pendopo Dipayudha Adigraha Kantor Kabupaten Banjarnegara diwarnai dengan kericuhan pada

Selasa, (30/4/2024).Sejumlah masyarakat tampak memanjat hingga mendorong paksa gerbang pendopo yang dijaga ketat oleh polisi.

Aksi saling lempar batu juga terjadi disela sela demo tuntutan pelantikan Kepala Desa hari ini.

Melihat suasana semakin tak terkendali, Polisi pun menyemprotkan water canon ke masa unjuk rasa yang berada di luar gerbang.

Sedikitnya masyarakat dari 57 desa menuntut agar Kepala Desa terpilih tetap bisa dilantik.

Sementara hingga saat ini, agenda pelantikan yang dikabarkan oleh PJ Bupati Banjarnegara belum dilaksanakan.

“Pokoknya harus dilantik hari ini, kami sudah melakukan proses pemilihan sesuai aturan, dan PJ Bupati waktu itu sudah mengizinkan (pelaksanaan pilkades,” kata Sofyan ditengah aksi unjuk rasa.

Sebelumnya, pilkades Banjarrnagara sempat akan diundur sesuai anjuran Kemendagri yaitu setelah proses pemilu selesai.

Namun warga mendesak untuk tetap dilaksanakan pemilihan pada 5 Maret 2024 kepada PJ Bupati Banjarnegara.

Kemudian, permohonan tersebut dikabulka oleh PJ Bupati dan pemilihan Kepala Desa pun berlangsung sampai penentuan pemenang.

Namun sampai pada hari ini, pelantikan Kepala Desa yang sebelumnya sudah dijadwalkan justru gagal total.

“Kami merasa dibohongi, kemarin pak PJ sudah mengundang untuk dilakukan gladi untuk pelantikan, tapi ternyata tidak jadi karena dipending 2 tahun katanya,” sebut Syarif Hidayat.

Menurutnya, tidak ada jaminan apapun ketika kepala desa terpilih akan dilantik nantinya.

“Mestinya kalau sudah terpilih harus cepat-cepat dilantik, kalau menunggu sampai 2 tahun siapa yang akan menjamin..?

Sementara pak PJ akhir bulan sudah selesai tugas disini.

Gimana kalau ternyata 2 tahun kemudian akan dilakukan pilkades ulang?

Tentu saja kami yang berada di pihak kades terpilih merasa dirugikan,” tambah Syarif. (ad/ning/awi)

1 Kilogram SABU, Jaringan Fredy Pratama Ditangkap Satuan Satresnarkoba Polrestabes Semarang

Rabu (24/4/2024)-Bharindo JATENG — Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan signifikan dalam pemberantasan narkoba dengan menangkap pengedar narkoba dengan membawa 1 kilogram sabu dan ratusan butir ekstasi.

Anggya Ade Irawan (30) thn ditangkap pada Kamis, (11/04/2024) di Jalan Sri Wibowo, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Kasat Narkoba Kompol Hanki menejelaskan,” dalam acara jumpa pers dilobby Mapolrestabes Semarang tersangka kedapatan membawa narkoba dalam jumlah besar, antara lain 1 kilogram sabu dan 263 butir ekstasi.

Rabu, (24/4/2024).Kemasan sabu yang bergambar teh China itu menimbulkan dugaan, tersangka ada kaitannya dengan jaringan gembong narkoba kondang Fredy Pratama. Benar ini kemasan yang digunakan jaringan Fredy Pratama.

Ada dugaan satu jaringan, kata Kompol Hankie Fuariputra, Kasat Narkoba Polrestabes Semarang.

Saat jumpa pers, Anggya mengaku menerima obat tersebut dari Sumatera dan diinstruksikan untuk mendistribusikannya di Semarang.

Ia mengaku sudah menerima empat kali pengiriman, dengan paket 1 kilogram menjadi yang palingbanyak.

Tersangka berencana membagi obat tersebut dan menjualnya di Kota Semarang.

Anggya pun mengaku menggunakan sabu dan mendapat bayaran Rp.3 juta atas jasanya.

Tersangka kini dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 122 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup.

Barang bukti yang disita antara lain 1 kilogram sabu dan 263 butir ekstasi. Tersangka Anggya Ade Irawan.

Dari informasi masyarakat, ada kurir atau tersangka yang hendak menjual sabu atau membawa sabu.

Wakapolrestabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono,

Polisi terus mengusut kasus tersebut dan berupaya membongkar jaringan narkoba tersebut.

Penangkapan Anggya Ade Irawan merupakan langkah signifikan dalam pemberantasan narkoba di Semarang, dan pihak berwenang berkomitmen untuk membawa mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal ke pengadilan.(qo/ugl/awi)

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam Tahun (2013 s/d 2018)

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam Tahun (2013 s/d 2018)

Rabu, (24 April 2024)Bharindo JAKARTA –Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan 1 (satu) Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam Tahun (2013 s/d 2018) yakni MS berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-4162/M.1/Fd.1/04/2024 tanggal 23 April 2024.

Bahwa Tersangka MS selaku Direktur Investasi dan Pengembangan Dana Pensiun Bukit

Asam Tahun (2015 s.d. 2017) bersama-sama dengam Tersangka ZH (telah dilakukan penahanan) selaku Direktur Utama Dana Pensiun Bukit Asam telah melakukan Penempatan Investasi pada Reksadana (Reksadana Millenium Equity Growth Fund dan Millenium Dynamic Equity Fund), Saham LCGP dan Saham ARTI yang tidak didasari Memorandum Analisis Investasi (MAI) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pedoman Operasional Investasi Dana Pensiun Bukit Asam, melainkan investasi Reksadana Millenium Equity Growth Fund dan Reksadana Millenium Dynamic Equity Fund dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Tersangka AC (telah dilakukan penahanan) selaku owner PT. Millenium Capital Manajemen (PT. MCM), investasi Saham LCGP dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Tersangka SAA (telah dilakukan penahanan) selaku perantara (broker), dan investasi Saham ARTI dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Tersangka RH (telah dilakukan penahanan) selaku Konsultan Keuangan PT. Rabu Prabu Energy, dimana kesepakatan-kesepakatan menjanjikan akan dibeli kembali dengan keuntungan antara 12% sampai dengan 25 % yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan namun ketika jatuh tempo keuntungan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, selain itu Tersangka MS menandatangani Instruksi/perintah agar Bank Custodion melakukan pembayaran transaksi saham LCGP dan ARTI sehingga Dana Pensiun Bukit Asam mengalami kerugian.

Bahwa perbuatan Tersangka MS bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

antara lain : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan /atau Sukuk, Peraturan OJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, Peraturan OJK Nomor 3/ POJK.05 tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Pedoman Operasional Investasi Dana Pensiun Bukit Asam Nomor QP: DPBA: INV: 05:00 tanggal 29 September Tahun 2008 dan Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero), Tbk. Nomor: 188/KEP/Int-0100/PGH.09.08/2016 tanggal 8 april 2016 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bukit Asam yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.234.506.677.586.- (dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Pasal yang disangkakan untuk Tersangka MS adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa dalam tahap penyidikan, Penyidik melakukan penahanan kepada Tersangka MS di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 (dua puluh) hari kedepan.

Jakarta, 23 April 2024 KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM.(K.3.3.1./One)