Pj Gubernur Sumut Lantik Faisal Hasrimy jadi Pj Bupati Langkat *Harap Bisa Maksimalkan Potensi Daerah

MEDAN, ( Media Bharindo Jakarta Indonesia ) – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin melantik Faisal Hasrimy sebagai Pj Bupati Langkat. Dia berharap besar Faisal Hasrimy bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Langkat.

Menurut Hassanudin, Faisal Hasrimy yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), memiliki pengalaman yang baik dalam tata kelola pemerintahan. Ditambah lagi, Faisal Hasrimy juga pernah menjadi Pj. Batubara, dan berkarir di Pemprov Sumut.

Secara pengalaman luar biasa, mengabdi untuk Sumatera Utara, saya harap Pak Faisal Hasrimy mampu memaksimalkan potensi Kabupaten Langkat seperti pariwisatanya, SDM, SDA, apalagi Langkat posisinya strategis, bertetangga dengan Aceh dan cakupan daerahnya luas,” kata Hassanudin di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (20/2).

Hal lain yang perlu menjadi perhatian Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy menurut Hassanudin terkait persiapan Pilkada. Dia meminta agar mempersiapkan pesta demokrasi rakyat tersebut dengan baik dan memastikan kenetralan ASN.

“Tidak lama lagi kita juga akan melaksanakan Pilkada, jadi saya harap dipersiapkan dengan baik, jaga netralitas ASN agar Pilkada kita bisa berjalan dengan aman dan damai,” kata Hassanudin.

Pada kesempatan ini, Pj Ketua TP PKK Sumut Dessy Hassanudin juga melantik Uke Faisal Hasrimy menjadi Pj Ketua TP PKK Kabupaten Langkat. Dessy berharap Uke Faisal Hasrimy sering turun ke lapangan untuk melihat permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Saya harap Ibu Uke sering turun ke lapangan, melihat apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita, kesehatan, stunting, mengoptimalkan Posyandu dan Puskesmas dan lainnya,” kata Dessy Hassanudin.

Sementara itu, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy mengatakan akan bekerja semaksimal mungkin untuk membangun Langkat. Bersama dengan jajarannya, dia berharap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

“Kita tentu akan bekerja semaksimal mungkin, mempersiapkan Pilkada dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kita,” kata Faisal Hasrimy.

Hadir pada pelantikan ini mantan Gubernur Sumaut Tengku Erry Nuradi, Forkopimda Sumut dan Kabupaten Langkat. OPD terkait Pemprov Sumut, OPD Pemkab Langkat serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda. (Selamat team)

Dandim 1303 Bolmong Hadiri Penerbangan Perdana Di Bandara Loloda Mokoagow Lolak.

BharindoJakartaIndonesia.com/Dandim 1303 Bolaang Mongondow ‘Letkol Infanteri Fahmil Harris, S.I.P Hadiri kegiatan Penerbangan Perdana dalam rangka pelaksanaan Subsidi Angkutan Udara Dan Subsidi BBM untuk angkutan Udara Korwil Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Naha Tahuna.

Kegiatan dilaksanakan Minggu,18 Februari 2024, pukul 15:45 wita. Bertempat di Bandar Udara Lolak, Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hadir dalam kegiatan Penerbangan Perdana Bandara Loloda Mokoagow Lolak tersebut unsur Forkopimda Bolmong diantaranya Pj. Bupati Bolmong Ir. Limi Mokodompit, M.M, Dandim 1303 Bolmong Letkol. Inf. Fahmil Harris, S.I.P, Kapolres Bolmong AKBP. Arianto Salkery, SH., MH., Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling SE MM, Kajari Kotamobagu yang diwakili Kasi Intel Idiel S, Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si (Plt. Sekda Bolmong), Mayor Arm. Dony Rumonsyah, S.Sos., M.Han. (Danyon Armed 19), Kepala Bandar Udara Naha Tahuna/Lolak, Dwi Aryanto, Ketua MUI Bolmong H. Sulaiman Amba.

Selain itu turut hadir sejumlah Asisten Pemerintahan Pemda Bolmong, Kapala OPD, Para Camat, Kades se Kecamatan Lolak serta para Tamu dan undangan dan juga sejumlah Masyarakat sekitar Kecamatan Lolak.

Sekitar pukul 16.00 WITA saat unsur Forkopimda Bolmong telah berada di terminal Bandara, Pesawat Sam Air PM-SMH yang di piloti Kapten Nurudin dan Kapten Alexander dengan membawa penumpang rombongan Kementrian Perhubungan RI mendarat di Bandar Udara Lolak dengan aman dan lancar.

Dengan upacara adat dan pengalungan Batik Sikayu, Penjemputan dan penerimaan pendaratan perdana pesawat Sam Air bersama rombongan dilakukan oleh Pemda Bolmong.

Adapun rombongan yang hadir yakni Kasubdit Angkutan Udara Niaga tidak terjadwa Abdul Haris, Inspektur Angkutan Udara Kemenhub Muhamad Najib, Inspektur Angkutan Udara Kemenhub Praba, Korban Wilayah VIII Ambar Suryono, Joko Harjani Kabandara Gorontalo, Kapten Nurudin (pilot pesawat)

Kapten Alexander (pilot pesawa, Ade Supriyatna (Kasi P2BU Otban Wil VIII), Hirsan Roni Biki (Kasi Keamanan Penerbangan)

Usai penyambutan dan pengalungan Batik Sikayu ,acara dilanjutkan dengan Doa oleh Hi. Sulaiman Amba. Ketua MUI Bolmong, Penyiraman landasan pacu oleh Pj. Bupati, Itu-Itum (Munajat doa dalam bahasa adat Bolaang Mongondow), Tarian pengawalan/tarian kabasaran mandatu (tarian penjemputan) dilanjutkan dengan Tarian tari Kabela.

Setelahnya Pj. Bupati bersama Forkopimda Bolmong melaksanakan peninjauan pembangunan gedung terminal Bandar Udara Lolak.

Kegiatan diakhiri dengan Prosesi penerbangan perdana dengan Pernyataan Penerbangan Sam Air oleh Pj. Bupati, Tabuhan Gong oleh Pj. Bupati didampingi Forkopimda, tanda penerbangan Perdana Sam Air, Foto bersama dilanjutkan Konprensi Pers, dan ditutup Pesawat Sam Air melaksanakan penerbangan perdana di Bandara Udara Lolak dengan aman.(PEN/R01)

 

Seorang Pengemudi Ojol di Tabrak Lari Saat Mengantarkan Penumpang Dan Tewas di Tempat

Palembang, Bharindo,Viral di medsos pengendara roda 2 berboncengan tewas di tempat setelah di tabrak di pengedara roda 4 di jalan protokol simpang 4 kebun bunga hari sabtu pagi tgl 17/02/2024 sekira pukul 05.30 wib,

Kronologis korban di ketahui dari KTP korban bernama Boni Irawan ( 34 ) warga Karya Jaya Rt. 018 RW .07 . Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati kota Palembang,

Informasi yang di dapat di rumah ahli musibah akan mengantar Ibu Titin (51) warga yang sama yang ke Poll Damri km Palembang,

Pada saat di persimpangan simpang 4 lampu merah Tanjung api2 depan gudang bulog,dari arah yang sama datang mobil km 12 menuju kota palembang pas turunan jembatan play oper tabrakan tidak terhindarkan brass langsung menyambar motor dan kedua penumpang langsung tergilas dan ke dua korban langsung meninggal di tempat,

Dari saksi-saksi di lapangan pengemudi roda 4 setelah menambrak motor langsung melarikan diri dimana suasana masih sepi.

Pada Saat yang sama bapak Agus selaku Paguyuban Puja Kesuma Korwil Sumsel menjelaskan pada awak media ” Kasus ini di tetap kami kawal sampai pelaku sampai dapat , dan kami minta kepada pihak kepolisian untuk dapat mengejar para pelaku, ungkapnya.

Sampai di berita ini ditayangkan pengendara pengemudi ojol informasi didapat adalah salah anggota komunitas ojol Sriwijaya Bersatu, dan untuk mobil penabrak masih dalam penyelidikan pihak berwajib.(Pewarta / Agung)

“Muliono Pantau Proses Pemungutan Suara Di 6 TPS Dan Ajak Warganya Jangan GOLPUT.

BharindoJakartaIndonesia.com/Kotamobagu-Rabu,15 Februari 2024, Kepala Desa/Sangadi Desa Pontodon ‘Muliono Mokodompit,S.pd melaksanakan kegiatan pemantauan di 6 Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Pontodon.

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengecek pelaksanan proses pemungutan warga Desa nya berjalan lancar, tertib dan aman.

Dalam pelaksanaan pesta Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024 ini, ‘Mokodompit jauh-jauhari sudah mengingatkan pada seluruh warga Desanya untuk tiga hari sebelum pelaksanaan pencoblosan diupayakan sudah berada di Rumahnya masing-masing terkhusus bagi warga Desa yang beraktifitas sebagai petani dan memiliki kebun jauh dari Desa tempat tinggalnya.

“jauh m-jauh hari, Saya telah menghimbau kepada seluruh warga terutama yang berkebun jauh diluar Desa untuk dapat mengikuti proses pemungutan suara yang dilaksanakan di Desa.’ Ungkap Muliono.

Selain itu, Sangadi juga menghimbau agar tidak ada warganya yang Golput oleh karena fatwa Majelis Ulamapun telah menyatakan haram bila kita Golput, sehingga dirinya mengajak kepada seluruh warga Desa Pontodon untuk pro aktif mengikuti pesta Demokrasi Pemilu 2024 tahun ini agar bisa memilih siapa calon kita yang akan kita pilih selaku Capres, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan juga sebagai Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten, Propinsi dan DPR-RI, ‘Jelas Muliono Mokodompit.

Diketahui, jumlah Pemilih warga Desa Pontodon kurang lebih 1455 daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) s banyak 6 TPS.(R01)

 

 

 

Kepala BI Tegaskan Komitmen Kerjasama Dengan Kabupaten Belitung Timur 

Manggar,  Beltim – Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rommy Sariu Tamawiwy mengunjungi Kabupaten Belitung Timur, Jum’at (2/2/24). Kunjungan pertama ke Kabupaten beltim ini khusus untuk bersilaturhami dengan Bupati Beltim Burhanudin.

Rommy merupakan Mantan sebagai Kepala Kantor BI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Rommy dilantik pada 15 Januari 2024 lalu mengantikan Faturachman. Di  mana Faturacman pindah tugas sebagai Kepala Kantor BI Perwakilan Provinsi Papua.

Rommy menyatakan sebagai pejabat BI yang baru dilantik wajib sowan dengan pimpinan daerah. Sekaligus untuk menegaskan komitmen BI untuk tetap bersama membangun sinergi kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Kerjasama ini kata Rommy menyangkut segala program BI untuk mengendalikan inflasi di daerah. Apalagi tahun 2024 ini Kabupaten beltim akan masuk menjadi daerah yang akan dinilai tingkat inflasinya.

“Yang pertama terkait dengan pengendalian inflasi yang tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah daerah, terutama di Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” kata Rommy.

Selanjutnya Pria kelahiran Talaud Provinsi Sulawesi Utara ini menyatakan akan meningkatkan kerjasama dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Di mana TP2DD merupakan wadah sinergi dan kolaborasi antar instansi dan stakeholder dalam rangka peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi transaksi belanja dan pendapatan daerah secara non tunai berbasis digital.

“Kebetulan Pak Bupati adalah Ketuanya. Kami mendapat info jika program digitalisasi (Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Belitung Timur sangat bagus ya, malah masuk di level tertinggi di Provinsi Babel itu sesuatu yang luar biasa,” puji Rommy.

Untuk itu ke depan Rommy ingin hubungan baik yang tercipta antara BI dengan Kabupaten Beltim dapat berjalan terus dan meningkat. Untuk kemajuan pemabnguan di Kabupaten Beltim. (TIM)

Burhanudin Bangga Pokdakan Berhasil Budidaya Ikan Lele di Kolong Kero 

Manggar, Beltim –  Dengan berhasilnya program ketahanan pangan budidaya ikan lele, yang menggunakan Dana Desa Padang tahun  2023. Memberikan kebanggaan tersendiri bagi Bupati Belitung Timur (Beltim) Burhanudin, kepada Kelompok Budi Daya Ikan (Pokdakan) Kolong Kero Desa Padansasag Manggar, Kamis (1/2/2024).

“Ini adalah bukti, apa yang dikerjakan masyarakat hasilnya jelas dan bisa berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat yang mengelola,” kata Bupati Aan sapaan akrab Burhanudin.

Adanya program ini diharapkan Aan agar Pokdakan dapat mandiri dalam berusaha dan terjadi peningkatan pendapatan keluarga.

“Semoga budidaya ini bisa dikembangkan oleh desa-desa lain di Beltim. Apapun yang di inisiasi pihak desa dapat memberikan nilai produktif bagi masyarakat,” ujar Aan.

Ketua Pokdakan Kolong Kero Mahyudin menyampaikan budidaya ikan lele ini mampu menghasilkan ribuan kilogram ikan lele konsumsi dan Ikan lele tersebut dijual siap dijual untuk masyarakat.

“Budidaya ini dari dana desa yng dimulai dari membangun tambak ikan bibit lele sebanyak 10 ribu bibit hingga pakan lele. Semua dilakukan sama-sama hingga ikan lele siap jual,” terang Mahyudin yang akrab disapa Udin.

Udin menjelaskan bibit lele yang disebar sebanyak 10.000 bibit lele dilakukan pada Bulan Noveber 2023 dan sudah dilakukan panen perdana untuk siap dijual ke masyarakat.

“Hasil jual lele lumayan dan prospeklah ke depan, penjualan perdana dimulai Senin (29/1) sudah mencapai 150 kilogram terjual dengan harga jual Rp 32.000/kg,” ujar Udin yang sudah berkecimpung usaha lele selama 6 tahun ini.

Ia mengungkapkan dalam budidaya ini, proses pemeliharaan ikan lele dengan menerapkan cara budidaya ikan yang baik yakni  dengan menjaga kualitas atau mutu ikan sehingga akan memberikan hasil panen yang layak untuk dikonsumsi, bebas dari kontaminasi bahan kimia dan lainnya.

Panen budidaya ikan lele ini dihadiri juga Kepala Desa Padang Izhar, Camat Manggar Herri Susanto, unsur forkopimda dan pihak desa. (TIM)

Ketua GWI Pusat Angkat Bicara,Adanya Cuitan Tidak Jelas Di Beberapa Media,Samsul Bahri Ketua DPD Banten.

Bharindo, JAKARTA — Para pengurus DPD Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten periode 2024-2029 Secara Resmi, Ketua terpilih Syamsul Bahri dan para pengurus sudah dilantik dan dikukuhkan pada Jumat, 26 Januari 2024 yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut bertempat di Villa Alodia Puncak Kabupaten Bogor waktu lalu.

Dalam acara tersebut tampak hadir Ketua Umum GWI, Morris Taosisi Giawa H. SE, Sekertaris Umum DPP GWI, Hery Badia Raja Sitorus serta Petinggi GWI Pusat lainnya.

Namun sangat disayangkan, Usai acara tersebut diselenggarakan, terdengar suara ‘tong kosong nyaring bunyinya’ entah dari mana tiba-tiba muncul suara yang tak mengenakan datang dari Makmur Napitupulu yang akunya sebagai Wakil Ketua Umum Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) didalam beberapa media online. Ia mengatakan kalau Ketua DPD GWI Provinsi Banten yang dijabat oleh Syamsul Bahri tidak sah dengan alasan GWI Versi Syamsul tidak mencukupi legalitas hukumnya.

Tentu saja hal ini membuat para pengurus GWI Pusat maupun Daerah merasa geram dalam pemberitaan yang seolah menyudutkan Ketua DPD GWI Provinsi Banten, Inilah legalitas Gabungnya Wartawan Indonesia yang terdaftar didalam Ditjen AHU disebutkan nama Perkumpulan:Gabungnya Wartawan Indonesia.No.SK:AHU-0008088.AH.01.07 Tahun 2017.Notaris Pembuat:Sriwi Bawana Nawaksari, SH,M.KN.Nomor Akta:12.Tanggal Akta:12 Mei 2017.Tanggal ditetapkan:17 Mei 2017 dan tanggal cetak:17 Mei 2017.HKI-APP-3321215 ini adalah Tipe 45 dan HKI-APP-2775362 adalah Tipe 41.

Akibat ucapan Makmur Napitupulu, Ketua Umum DPP GWI, Morris Taosisi Giawa H.SE angkat bicara dan mengatakan bahwa Makmur Napitupu itu tidak paham dan tidak tau sejarah berdirinya GWI.

“Karena awal berdirinya GWI sendiri tahun 2004.Sebelumnya ada yang mengaku sebagai Ketua Umum dan mencuri salinan akte notaris GWI dari Notaris Sarmida Br Silaban dan membuat AHU di Kemenkumham,

Sementara itu SK Silaen berposisi saat itu Ketua I GWI seamasa ketua umunya Foa A Hiya,SH,MH dan Morris sebagai Wakil Ketua Umum dari Foa A Hiya SH, MH.”kata Morris dalam keterangan resminya.

Bahkan kata Morris, Pada tahun 1998 awalnya nama Organisasi ini bukan GWI melainkan GAWANI dengan nama-nama pengurus dan pendiri diantaranya, (1).Ketua Umum FOA A.Hiya SH, MH.(2).Wakil Ketua Umum. Morris Taosisi Giawa H.SE.(3). Seketaris Umum, Anton Siahaan dan (4). Bendahara,Yeni Hutasoid. Beranggotakan diantaranya,(1).Sunarno.(2).Choki Simangunsong.(3).Suparman Daili dan (4).Johnson Lubis.

Atas kesepakatan tersebut inilah kemudian selaku pengurus dan anggota mengantikan nama dari GAWANI menjadi GWI.

” Pada tahun 2000 menotariskan GWI ke Notaris Sarmida Br Silaban disebabkan hal ini belum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Selesai kepengurusan itu semua ditahun yang sama GWI di daftarkan ke Dewan Pers, Kesbangpol dan Depdagri. Tahun 2010 Ketua Umum GWI, Foa A Hiya SH, MH meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua GWI, Morris Taosisi Giawa H, SE. yaitu saya sendiri.”jelasnya

Dalam keterangannya, Alasan jabatan tersebut diserahkan kepadanya tersebut, Ketua Umum sebelumnya (Alm) tidak ingin lembaga yang dibesarkannya itu jatuh ke tangan orang yang salah maka diserahkan lah tampuk kekuasan tersebut ke tangan Wakil Ketua.

“Tahun 2010 GWI ini sempat vakum alias jalan ditempat, Sehingga dari sini pula cikal bakal banyak orang-orang yang mengaku sebagai Ketua umum dan semisalnya tanpa melalui proses berorganisasi.” katanya lagi

Akibatnya, Timbulah berbagai Versi diantaranya GWI kubu SK Silaen, GWI kubu Anton Siahaan, GWI kubu Morris Taosisi Giawa. GWI Kubu Sunarno dan GWI kubu Udin Walet.

“Itu semua akhirnya dipatahkan oleh Morris Taosisi Giawa karena tahun 2012 diadakan Rapat kerja luar biasa di gedung kantor Golkar di Jakarta Timur guna memilih ketua umum dan pengurus lainnya bahkan saat itu turut hadir para pengurus DPD dan DPC GWI se Indonesia.”paparnya

Morris katakan, Terpilih pada rapat kerja luar biasa tersebut Jerry Marten sebagai Ketua Umum dan Morris Taosisi Giawa sebagai Sekjen GWI. Namun usia kepengurusan yang baru itu pun hanya mampu bertahan enam bulan kemudian kembali vakum, Desember 2012 jabatan Ketua Umum kembali ke tangan Morris. Hal tersebut berdasarkan desakan seluruh pengurus DPD dan DPC GWI se Indonesia hingga kini

“Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, pada tahun 2013 saat akan mengambil salinan Notaris dari Sarmida Br Silaban ternyata salinan yang dimaksud telah diambil oleh SK Silaen, namun fotocopy tetap ditangan Morris. Dari sini pula bermodalkan fotocopy notaris, Kemudian dilegalisir ke PN Jakarta Timur untuk melanjutkan GWI segera akan adakan Musyawarah nasional luar biasa.”ujarnya

Atas kepercayaan para rekan-rekan baik para pengurus DPD dan DPC GWI se Indonesia tahun 2015 GWI adakan Munas luar di Pekanbaru Provinsi Riau kegiatan tersebut tentunya untuk dapat kembali mendirikan Organisasi Profesi Jurnalis. Atas amanat Munaslub tersebut pula segera mengurus kelengkapan legalitas organisasi profesi jurnalis GWI,

Saat itu terpilih secara aklamasi Morris menjabat sebagai Ketua Umum GWI dan pada tahun yang sama Morris mendaftarkan hak cipta GWI dengan singkatan Gabungan Wartawan Indonesia di Dirjend HAKI (Hak kekayaan Intelektual) Kemenkumham serta hak paten hukum.

“Atas hasil Munaslub tersebut tahun 2017 GWI dengan singkatan Gabungan Wartawan Indonesia, atas desakan para pengurus di daerah agar kepanjangan GWI tersebut dirubah dan oleh Morris dirubah menjadi Gabungnya Wartawan Indonesia ke notaris Sri Bawana Nawaksari, SH,M.Kn sekaligus keluar AHU dengan nomor:00088088 dan Hak Paten dengan nomor:J002016022162 dan J002016055657.Artinya sejak hasil SK Panitia Munas hingga kini secara resmi Ketua Umum GWI adalah Morris.”tukasnya

Sehingga terkait pemberitaan apa yang disampaikan Makmur Napitupulu bahwa Ketua DPD GWI Provinsi Banten yang diketuai Syamsul Bahri, telah mencatut nama organisasi GWI yang dipimpin Makmur itu tidak benar justru kata Morris sebaliknya.

Kepada sejumlah Awak Media di Jakarta Timur, Morris meminta kepada Makmur dan Opan selalu Ketua Umum FWJI agar bersedia adu data mana yang benar tentang GWI ini dan siapa yang lebih dahulu mendaftar GWI tersebut kemenkumham dan semisalnya.

”Saya minta saudara Makmur dan Opan mau bersedia menarik ucapannya itu atas anggota saya di wilayah Provinsi Banten sebelum kami gugat.”jelas ketum Morris dalam keterangannya.

Tak sampai disitu, Morris juga meminta kepada Makmur Napitupulu agar dirinya mempertemukan SK Silaen dan Andera kepada Morris. Agar semuanya terang siapa sebenarnya pemilik sah GWI jangan asal bicara di Media.

Disela-sela ucapan Morris tersebut di Jakarta Timur, turut hadir pula Syamsul Bahri Ketua DPD GWI Gabungnya Wartawan Indonesia Provinsi Banten dan mengatakan ”Berarti dia salah makan obat ya Ketua karena tak tau mana yang asli dan mana yang tidak asli.”ucapnya

Ironisnya, Kata Syamsul Dalam pokok masalah ini ada pihak lain yang terkesan memojokkan Syamsul Bahri selaku ketua DPD Provinsi Banten yang secara resmi terpilih.

“Dan seharusnya Makmur Dan Opan bertanya terlebih dahulu legalitas GWI yang dipegang Syamsul bukan asal bicara tentu nya hal ini juga kurang elok sebab lain dapur.” pungkasnya

Berarti, Terbentuknya kepengurusan DPD GWI Provinsi Banten yang bersangkutan Seolah mereka seperti ‘Kebakaran Jenggot’.   (Herry/One)

Diduga Rekrutmen Karyawan Harus Pakai Uang, Immer Tonagar Kepala PT. PLN Unit Merah Mata Hindari Awak Media 

Banyuasin – Cemburu sosial terkait rekrutmen karyawan, PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) warga lokal Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin hendak lakukan Demo Aksi Damai.

Namun, demo yang akan berlangsung di Kantor PT. PLN Unit Merah Mata tersebut batal di lakukan, karena atas kesepakatan warga dan pihak PT. PLN lebih memilih bermediasi di Kantor Kepala Desa (Kades) Merah Mata, Jl. Krio Rozali, Dusun I, Balimakmur, Banyuasin.

Ikut hadir dalam acara mediasi tersebut diantaranya, Kades Desa Merah Mata Seftian, S.IP, Kades Pulau Borang Adi Tiawarman, Tokoh Masyarakat Kamsin, S.IP, Ketua BPD Mulyono.

Dari pihak PT. PLN yang hadir diantaranya, Kepala Unit Merah Mata Immer Tonagar, K3 Sektor Kramasan Rudi Binur, K4 Unit UPL Merah Mata Fatoni dan Lider PT. Nawakara Perkasa Nusantara Abdal Shalim di saksikan oleh Babinsa dan Babinkantibmas beserta warga setempat.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mulyono kepada awak media menyampaikan, selama ini masyarakat Desa Merah Mata kurang mendapat perhatian dari PT. PLN maupun pihak vendornya.

Dalam hal ini, menurut Mulyono, para pekerja atau karyawan PT. PLN semua berasal dari luar daerah Merah Mata, dan untuk warga lokalnya sendiri lebih kurang hanya 15% yang di pekerjakan.

“Kemaren ada penerimaan scurity PT. PLN sebanyak 5 orang, namun itu dari luar Desa Merah Mata semua, makanya terjadi gejolak di masyarakat”, ujarnya.

Saat disinggung awak media, dalam mediasi tersebut ada pembicaraan untuk menjadi pekerja atau karyawan PT. PLN itu harus menggunakan uang.

“Itu kabar angin ya, saya kurang tahu tentang itu. Namun masalahnya ini sudah bukan rahasia umum lagi”, kata Mulyono menjelaskan.

“Banyak terdengar di masyarakat, bahwa sudah lama dugaan praktek untuk menjadi pekerja/karyawan di PT. PLN atau Vendornya, itu harus menggunakan uang, namun saya belum bisa membuktikannya secara real”, imbuhnya.

Ditempat yang sama, Seftian, S.IP Kades Merah Mata mengungkapkan, dirinya mengetahui bahwa warga akan melakukan demo di Kantor PT. PLN Unit Merah Mata.

Namun, malam itu juga dia bersama warga berkoordinasi agar rencana demo tersebut di pending. Dia juga mengajak warga untuk berkomunikasi dengan pihak PT. PLN Unit Merah Mata, maka dengan kesepakatan bersama terjadilah acara mediasi, pada Kamis (01/02/24).

“Sesuai komitmen, kita akan bersurat kepada pihak PT. PLN dan para vendornya untuk melakukan pertemuan berikutnya, hal ini guna mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat termasuk juga tidak merugikan PT. PLN dan para Vendornya”, ungkap Seftian menerangkan.

Sementara itu, Immer Tonagar saat hendak di wawancarai dirinya bergegas cepat masuk kedalam mobil guna menghindar dari kejaran awak media.

“Maaf saya masih ada acara ketempat lain, dan untuk masalah ini bukan kapasitas saya untuk memberikan statement”, pungkasnya.(Lily)

Respon Keluhan Warga Kelurahan Pobundayan Ahli Waris Ganti Rugi Tanah Atas Pemotongan 15 Juta ‘Ini Pernyataan Ketua Kelompok.

BharindoJakartaIndonesia.com/Kotamobagu-Rabu,31 Januari 2024. Realisasi ganti rugi tanah perkebunan milik 150 kepala keluarga dari Kelurahan Pobundayan telah usai.

Penyerahan 4,5 Milyar dana Kompensasi tersebut dilaksanakan bertempat di lobi teras Kantor Bupati Bolmong Jumat,26 Januari 2024 lalu.

Diketahui, pembayaran Kompensasi 150 Kepala Keluarga Ahli Waris warga kelurahan Pobundayan tersebut, diberikan secara perorangan langsung oleh pihak Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai yang memfasilitasi penyaluran dengan terlebih dahulu menandatangani dokumen sesuai data penerima yang telah disiapkan oleh pihak penyalur.

Akan tetapi, walaupun penyaluran Hak Ganti Rugi Tanah tersebut telah usai, namun selang empat hari berlalu sejak tanggal 26 Januari hingga berita diturunkan, berbagai desas desus bermunculan ditengah masyarakat terkhusus para penerima kompensasi.

Pasalnya dari investigasi media ini, puluhan warga penerima merasa kecewa dan masi belum bisa menerima kenyataan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Hak mereka, diduga dari pihak Panitia Kelompok Ganti Rugi telah melakukan pemotongan sebesar setengah dari hak yang sepantasnya mereka terima yaitu dari 30 Juta per orang, dipotong 15 juta dengan alasan tak jelas.

Kekecewaan mereka tersebut didasari dengan adanya pelanggaran komitmen yang telah dilakukan oleh panitia dimana sepantasnya sesuai perjanjian yang dibuat di Notaris, hak mereka sesuai kesepakatan dan tata cara pembagian dana sebesar 4,5 Milyar yakni 60-40 persen atau 60 persen untuk para penerima dan 40 persen untuk panitia.

Namun kenyataannya menurut warga penyaluran Hak mereka tidak seperti isi dokumen kesepakatan melainkan dibagi rata yaitu masing-masing antara penerima dan panitia mendapatkan 2.25 Milyar atau dibagi sama dan ditambah lagi kejelasan pemotongan serta peruntukkannya tidak jelas dan tidak transparan.

Hal ini yang menjadi kekecewaan para penerima sehingga mereka akan melakukan upaya hukum untuk menuntut keadilan atas pemotongan yang tak sesuai dengan bunyi dan isi kesepakatan yang dibuat di Notaris.

Merespon keluhan warga tersebut, Ketua Kelompok Ganti Rugi Tanah ‘Asa’ad Paputungan dikonfirmasi beberapa waktu lalu menjelaskan, bahwa pemotongan yang dilakukan oleh mereka selaku panitia semua telah memenuhi ketentuan kesepakatan yang dibuat bersama dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bila nanti ada yang merasa keberatan dan akan menempuh upaya hukum.

“Kami Tim Panitia bersama masyarakat ahli waris sudah sepakat untuk dilakukan pemotongan dan itu ada surat kesepakatannya yang telah dibubuhi tanda tangan oleh para penerima.’Ungkap Paputungan.

Dirinya bahkan menantang warga, kalaupun ada yang merasa keberatan dan ingin melaporkan dirinya bersama tim panitia, ‘Silahkan saja.

Ditanya kaitan peruntukan pemotongan, 2,25 Milyar dana Ganti Rugi Tanah tersebut, Paputungan membeberkan bahwa dana yang dipotong tersebut yakni untuk pembayaran hak tim Kuasa Hukum, Untuk bantuan pada Masjid dalam kampung, untuk persiapan pembelian lahan pekuburan kampung sebagaimana yang sudah disepakati, untuk uang pengamanan dari pihak Kepolisian Polres Bolmong dan Polres Kotamobagu, dan selebihnya untuk uang ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu proses tuntutan Ganti Rugi Tanah selama perjuangan mereka diantaranya Pemda Bolmong, PN Kotamobagu, Camat, Sangadi,Para Saksi, serta penggantian biaya operasional selama 13 tahun pergerakan mereka memperjuangkan Tuntutan Ganti Rugi Tanah.’ Jelas Asa’ad Paputungan. (R01)

 

 

 

 

4.2 Milyar Dana Ganti Rugi Lahan Di Sunat’ Warga Penerima Bakal Tempuh Upaya Hukum Menuntut Keadilan.

Bharindo Jakarta-Indonesia.com/Kotamobagu-Dana ganti rugi lahan perkebunan milik warga Kelurahan Pobundayan yang berlokasi di dua Desa diwilayah kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow telah di bayarkan.

Kurang lebih 150 Kepala keluarga yang berhak menerima kompensasi lahan tersebut masing-masing mendapatkan alokasi sebesar 30 juta rupiah per Kepala keluarga ataupun ahli waris dengan rincian 15 juta rupiah dihitung per Hektar dikali dua hektar.

Pencairan dana Ganti Rugi Lahan tersebut pada warga penerima, satu persatu diserahkan langsung oleh pihak Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai yang memfasilitasi proses pembayaran sesuai data kepemilikan yang akurat baik sebagai kepala keluarga maupun ahli waris.

Penyerahan dana tersebut dilaksanakan bertempat di teras kantor Bupati Bolmong pada Jumat, 26 Januari 2024 dihadiri seluruh warga penerima dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian Polres Bolmong dan disaksikan oleh pihak Pemda Bolmong.

Akan tetapi ada yang menjadi tanda tanya dalam pelaksanaan penerimaan dana tersebut, dimana dari jumlah rupiah 30 juta per orang, setelah diserahkan utuh dengan nominal 30 juta dimaksud dan dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam, oleh petugas penyalur dari pihak PN Kotamobagu, masing-masing warga penerima diarahkan kedalam sebuah mobil mini Bus Avanza dan langsung menyerahkan kembali setengah dari uang tersebut (Rp.15.000.000) pada panitia kelompok yang sudah menunggu didalam mobil.

Warga penerima yang mendapatkan potongan tersebut, pada media ini mengeluhkan pemotongan yang mana menurut mereka terlalu besar dan sudah lebih dari 50 persen sementara mereka sebahagian merupakan warga kecil yang sangat membutuhkan dana tersebut untuk keperluan keluarga mereka.

“Kami merasa heran, mengapa potongannya terlalu besar dan merugikan kami ‘Ungkap beberapa warga saat ditanya.

Mereka mengeluhkan, pemotongan yang dilakukan atas hak mereka dinilai sepihak tanpa memperdulikan keluhan mereka warga penerima dengan alasan sudah melalui kesepakatan musyawarah antara panitia kelompok dan warga penerima kompensasi, padahal kesepakatan musyawarah tersebut tidak semuanya yang menyetujui ada mengiyakan untuk di potong dan ada yang tidak, sebab tak semua warga yang berani untuk menolak pemotongan.

Beberapa warga penerima , saat di wawancarai menyampaikan bahwa sebelum pencairan dana, mereka pernah dibawah di kediaman Vila Bupati Bolmong, dan disana mereka mendengar bahwa hak mereka yang akan diterima yakni sebesar 30 juta per kepala keluarga, akan tetapi nyatanya setelah pencairan dari hak mereka 30 juta mendapatkan pemotongan sebesar 15 juta rupiah, hal inilah yang menjadi keluhan kami, dan kalaupun pemotongannya hanya sebesar 8 juta rupiah sesuai kesepakatan awal, kami Masi bisa menerimanya ‘Ungkap Warga.

Kaitan pemotongan yang menjadi kesepakatan kami yang di tuangkan dalam Surat perjanjian pembagian hasil gugatan Ganti Rugi Tanah sesuai dokumen notaris, adalahndengan perhitungan 40-60 sebagaimana bunyi dalam isi surat perjanjian Pasal 1 no 4 yang berbunyi : Jika gugatan tersebut berhasil dimenangkan, maka Pihak Kedua berhak memotong/mengambil 40 (Empat Puluh)% dari nilai total ganti rugi dengan rincian 20% untuk Pihak Kedua dan selanjutnya Pihak Kedua memberikan masing-masing 10% kepada Pihak Pertama (Tim Kuasa Hukum) sedangkan Pihak Ketiga (Warga Penerima) berhak menerima 60% dari total nilai ganti rugi yang diterima yakni sebesar 4,5 Milyar.

Selain kesepakatan perjanjian mengenai hak persentase semua pihak, pada pasal 4 angka 1 menyebutkan bahwa, Pihak Ketiga (Masyarakat) yang tidak memberikan dukungan dana dan tidak aktif mengikuti pertemuan pertemuan yang diadakan untuk membahas persoalan ganti rugi, maka mereka masing masing berkewajiban memberikan Rp. 8000.000 dari total 60% ganti rugi yang berhak diterima.’ Jelas Warga.

Kenyataannya yang terjadi, kesepakatan 60-40 sesuai surat Notaris, justru sangat bertentangan dimana setelah dana dicairkan oleh Pihak Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai yang memfasilitasi proses pembayaran, setelah kami menerima uang Rp.30 juta rupiah yang dimasukkan dalam kantong plastik, kami diminta untuk menyerahkan kembali ke panitia ganti rugi lahan (Pihak Kedua) uang sebesar Rp.15.000.000 didalam mobil yang sudah di parkir dihalaman depan samping kantor Pemda Bolmong, dan hal ini yang menjadi tanda tanya pada kami, walaupun pada saat pemotongan itu kami memang belum langsung mempertanyakan karena kami menjaga jangan sampai terjadi kesalahpahaman.

Dengan terjadinya pemotongan hak kami yang melanggar isi surat perjanjian notaris tersebut, kami sangat merasa keberatan dan akan menempuh jalur hukum oleh karena kami merasa hak hak kami telah di Sunat oleh merekabyang tidak bertanggungjawab dan merugikan kami. ‘Pungkas Warga.

Diketahui, dana ganti rugi yang dicairkan oleh pihak Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow melalui PN Kotamobagu sebesar 4,5 Milyar, dan diduga telah di Sunat oleh Panitia (Pihak Kedua) sebesar 2,25 Milyar dimana pemotongan tersebut tidak sesuai lagi dengan ketentuan surat perjanjian Pembagian Hasil Gugatan Ganti Rugi Tanah yang tertuang dalam surat Notaris.

Kalau diikutkan atau merujuk dari perhitungan persentase sebagaimana kesepakatan perjanjian, maka semestinya pihak Kedua hanya mendapatkan 1,8 Milyar dan hak ahli waris 2,7 Milyar.

Dengan adanya kejadian pemotongan saat penerimaan dana ganti rugi di kantor Pemda Bolmong yang dilakukan ol h panitia kelompok, warga penerima bakal tempuh upaya hukum menuntut keadilan atas hak mereka yang di potong.(R01)