Palembang-Bharindojakartaindonesia.com/- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengintruksikan seluruh Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1, Sumsel II seluruh Caleg DPRD Provinsi Sumsel Dapil Palembang I dan II, untuk mengikuti Kegiatan “Rapat Koordinasi serta Konsolidasi Pemenangan Pileg & Pilpres 2024,Sabtu 09/12/2023

Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut dilaksanakan oleh DPC PKB Kota Palembang di Hotel Peninsula Palembang Tampak hadir, Ketua DPW PKB Sumsel Drs. Ramlan Holdan, Ketua DPC PKB kota Palembang H. Sutami Ismail S.Ag, seluruh Caleg DPRD kota Palembang, dan kader PKB Sumsel.

Dalam hal ini para awak media menemui Drs. Ramlan Holdan selaku Ketua DPW PKB Sumsel menjelaskan, bahwa hari ini kita menggelar Rapat konsolidasi pemenangan PKB dan pemenangan Anis dan Muhaimin (Amin) di kota Palembang, target kita dalam menghidupkan mesin partai dan juga potensi caleg-caleg kita yang sudah sepakat wajib untuk pemenangan AMIN di seluruh kota Palembang.

“Kita juga mempersiapkan persiapan menghadapi pemilu khususnya soal saksi, karena kita sudah ditargetkan saksi dari 4700 TPS insya ALLAH akan terpenuhi. Saksi ini nantinya untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang akan terjadi di pemilu baik Pemilu Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti,” tuturnya Ramlan.

Pada Pileg 2024 nanti, PKB mentargetkan untuk DPRD kota Palembang 8 kursi, dimana sudah ada 6 kursi, dan ditambah ada 2 dapil yang berpotensi 2 kursi. Sedangkan target untuk provinsi, ada 2 dapil yang berpotensi 2 periode dapat terpenuhi.

“Kita minta seluruh saksi bergerak, kita himbau jika ada aturan yang dilanggar termasuk juga TNI, Polri, PNS yang terlibat untuk diviralkan karena itu tugas kita semua. Selain pemilu yang Jujur dan Adil, saya minta kepada KPU juga ditambah pemilu Bersih, untuk mengantisipasi kecurangan,” jelasnya

Ketua DPC PKB kota Palembang H. Sutami Ismail S.Ag, menambahkan, Hari ini kita mengumpulkan 50 Caleg se-kota Palembang dari PKB dalam rangka pemenangan pemilu tahun 2024, karena target kita 8 kursi di DPRD kota Palembang. Kita beri strategi dan motivasi untuk berjuang bersama PKB, karena Pilpres dan Pileg berbarengan kita berkewajiban untuk memenangkan pasangan AMIN khususnya dikota Palembang.

“Kita intruksikan kepada semua kader untuk mengawal proses Pilpres, pemilu yang ada di kota Palembang, harapan kita adanya semangat spirit yang luar biasa bagi kader, simpatisan, pengurus untuk berjuang bersama PKB,” tindasnya.

Palembang : Bunyamin.

Sabtu, (9/12/2023) Padang –Bharindojakartaindonesia.com/- Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengunjungi posko tanggap bencana erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Sabtu, (9/12/23).
Erupsi Gunung Marapi terjadi sekitar pukul 14.53 WIB, Minggu, 3 Desember 2023.

Sesampainya di posko, Menhan Prabowo langsung meninjau tenda pengungsi untuk bertemu, serta berkomunikasi secara langsung dengan warga yang menjadi korban terdampak erupsi Gunung Marapi.
Menhan dalam kesempatan ini menyampaikan berbelasungkawa kepada para keluarga korban, serta memberikan santunan kepada ahli waris korban erupsi Gunung Marapi.

Selanjutnya, Menhan Prabowo melihat kondisi dapur umum dan Posko Pelayanan Kesehatan. Menhan ingin memastikan bahwa warga yang mengungsi tertangani dengan baik, dan terpenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan konsumsi, ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan, seperti obat-obatan dan tenaga kesehatan.
Selain itu, keamanan relokasi pengungsian khususnya untuk anak-anak dan orang tua yang lanjut usia.
Upaya ini merupakan bukti kecintaan dan kepedulian Menhan pada masyarakat Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak baik instansi, Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Relawan, atas kerja sama yang erat dan kerja keras dalam membantu mengatasi bencana ini.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah kepada semua petugas, semua pihak yang telah bekerja keras membantu menyelamatkan para korban, membawa jenazah dan yang masih terluka,” kata Menhan.

“Dengan kerja keras saudara-saudara dan rasa tanggung jawab semua pihak kita bisa mengatasi semua kesulitan,” sambungnya.

Tidak hanya meninjau, Menhan Prabowo juga menyerahkan bantuan 35 unit sepeda motor untuk prajurit TNI dan Polri.

Selama kunjungan, Menteri Pertahanan didamping Danrem 032/WBR, Wakapolda Sumbar, Kepala Basarnas Padang, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Kapolresta Bukittinggi, Kapolres Agam, Dandim 0304/Agam, Dandim 0307/TD, Kapolres Padang Panjang, Wali Nagari Batu Palano, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Kepala Kantor Search and Rescue (SAR) Kota Padang, Walikota Bukittinggi, Bupati Tanah Datar, Bupati Agam, Danyon 131/BRS.

  (One)

Penulis :
Hence Mandagi
Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia

JAKARTA-Bharindojakartaindonesia.com/- Gaya kepemimpinan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani yang sangat tegas dan lugas membela kepentingan para Pekerja Migran Indonesia, memang sering mengusik pihak- pihak yang selama ini menjadikan PMI sebagai sapi perahan

Namun Benny Ramdhani malah begitu lantang dan lugas memberi karpet merah bagi Pekerja Migran Indonesia di seluruh arah kebijakan dan sikapnya. Sejak dipercayakan Presiden RI Joko Widodo menduduki jabatan Kepala BP2MI, Benny Ramdhani secara tegas menjalankan tugasnya melindungi para pahlawan devisa dengan segala konsekwensinya tanpa pandang bulu.

Tak pelak, BP2MI langsung menjadi musuh bebuyutan para mafia penyelundup Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri lewat jalur ‘sim sala bim’ alias jalur ilegal.

Perubahan radikal di era Benny Ramdhani menjabat Kepala BP2MI memang sangat mengusik para pebisnis pengiriman PMI ilegal.

Selain itu, kebijakannya memberi fasilitas eksklusif bagi PMI di berbagai bandara Internasional di Indonesia tentunya mematikan para mafia yang selama ini menjalankan praktek pungli dan pemerasan terhadap para PMI yang pulang kampung dari Luar Negeri.

Alhasil tidak ada lagi isu PMI yang dari Luar Negeri tersentuh oknum-oknum mafia di bandara yang memeras dengan berbagai alasan dan aturan hukum.

Menariknya, baru di era ini PMI yang hendak berangkat ke luar negeri dilepas langsung Presiden RI Joko Widodo, dan sejumlah petinggi di negeri ini. PMI merasa sangat dimanusiakan dan dihargai.

Perlindungan PMI dari mulai berangkat sampai kembali ke Indonesia sudah menjadi program prioritas BP2MI sejak Ramdhani mengendalikan institusi ini. Fasilitas jaminan kesehatan atau klinik kesehatan juga kini berdiri untuk memanjakan PMI.

BP2MI bahkan menyambut PMI di bandara bak tamu VVIP lewat jalur khusus tanpa harus mengantre dengan penumpang lain yang baru tiba di tanah air.

Mafia PMI yang selama ini bercokol menggerogoti PMI dari berangkat hingga kembali ke tanah air, sudah terputus mata rantai berkat solidnya jajaran BP2MI di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui peran Benny Ramdhani.

Baru-baru ini, karpet merah bagi PMI kembali digelar Benny Ramdhani. Namun kali ini ternyata mulai ‘mengusik’ oknum pejabat Kementrian Keuangan RI. Hal itu mencuat ketika 102 kontainer barang kiriman para PMI yang terdiri dari 67 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan 35 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan membuat Benny Ramdhani meradang.

Benny langsung beraksi keras bahwa barang PMI itu ditahan Bea Cukai karena dianggap merupakan barang impor yang mengganggu dunia usaha, khususnya UMKM.

Padahal menurut Benny 102 kontainer yang tertahan itu berisi barang yang ditujukan bukan untuk diperjualbelikan lagi di dalam negeri, melainkan barang-barang yang dikirim PMI kepada keluarganya di Indonesia sebagai hadiah.

Ia menegaskan, PMI mengirim barang untuk kado keluarga tercintanya di kampung halaman, meskipun tidak semuanya barang baru. Benny pun meminta semua pihak menghargai PMI sebagai pahlawan devisa. Dia pun merasakan kesedihan dan betapa sakitnya perasaan ribuan PMI yang barang-barangnya tertahan Bea Cukai.

Benny juga mengaku dirinya pernah bertemu Jokowi pada awal Agustus lalu dan meminta adanya relaksasi pajak barang bagi PMI dan sudah menyetujui usulannya.

Usulan relaksasi pajak itu khusus bagi PMI yang namanya tercatat dalam Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) dengan pembebasan bea masuk barang sebesar 1500 US$ per tahun.

Menurut Benny, BP2MI juga mengajukan usulan pembebasan biaya international mobile equipment identity (IMEI) ponsel para PMI ketika mereka tiba atau kembali di tanah air. Pihak Benny mengusulkan hal itu hanya maksimal bagi dua unit ponsel milik setiap PMI.

Sayangnya karpet merah yang digelar BP2MI rupanya mengusik ketenangan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Prastowo langsung angkat bicara perihal protes Kepala BP2MI Benny Rhamdani soal kontainer berisi barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) yang masih tertahan di Pelabuhan Semarang dan Surabaya.

Yustinus mengaku menyayangkan sikap Kepala BP2MI yang terlalu sering bicara ke publik tanpa koordinasi terlebih dahulu.

Pihaknya mengaku akan melakukan tindakan dengan merevisi Permenkeu dan Permendag. Selain itu, aturan juga akan dipercepat.

“Saya buka permasalahan di lapangan agar publik paham dan tergocek menyalahkan Bea Cukai atau Kemendag. Lalu sahabat PMI dimobilisasi utk membenci institusi2 pemerintah. Ada baiknya kita berkomunikasi dan berkoordinasi lebih baik agar perbaikan menyeluruh dapat segera terwujud,” paparnya sebagaimana dikutip dari media sosial.

Tidak terima dengan tuduhan Stafsus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo, bahwa pihaknya memobilisasi agar PMI membenci pemerintahnya sendiri, Benny Rhamdani balik mengancam akan melaporkannya ke polisi. Hal itu disamlaikannya dalam jumpa pers di Kantor BP2MI, Jakarta, (4/12/2023).

Benny beranggapan, pernyataan Yustinus Prastowo adalah menuduh dirinya sebagai Kepala BP2MI telah memobilisasi agar PMI membenci pemerintahnya sendiri. Ini, menurutnya, tuduhan serius, ,” ujar Benny dalam jumpa persnya di Kantor BP2MI, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Benny menegaskan, apa yang ia suarakan ini merupakan keinginan para PMI yang curhat hingga marah-marah kepadanya di Medsos.

Menurut politisi Hanura ini, sesungguhnya persoalan ini solusinya sederhana. Pihak Bea Cukai cukup mengeluarkan barang-barang milik PMI seperti biasa, dengan dikenakan biaya seperti sebelum rencana relaksasi. Hal inilah yang telah diutarakan para PMI maupun pihaknya.

Adapun untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut milik PMI atau bukan kata Benny, juga sederhana. Cukup mencocokkan data yang dipegang pihak bea cukai dengan data Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), yang didalamnya terdapat daftar lengkap nama-nama PMI.

Untuk memastikan (barang itu milik) PMI dapat diintegrasi dengan SISKO yang nama-nama PMI dipegang Bea Cukai di lapangan.

Jika alasan penahanan barang-barang PMI lantaran ada dokumen yang belum lengkap, seperti yang disampaikan Yustinus, menurut Benny tak mungkin semua barang pada ratusan kontainer bermasalah dengan hal yang sama. Ia yakin hal itu terjadi pada kasus tertentu saja, tidak keseluruhan barang atau kontainer.

Benny juga menandaskan pihaknya tidak membela perusahaan jasa pengiriman, karena yang dibelanya adalah barang milik PMI.

Di era Jokowi menjadi presiden dan BP2MI dipimpin Benny Ramdhani, istilah Tenaga Kerja Indonesia sudah bertransformasi menjadi pekerja migran. Kalau dulu orang menamakan profesi pembantu di luar negeri seolah pekerjaan hina, sekarang justeru dimanusiakan sebagai pekerja migran.

Sosok Benny, bagi penulis adalah pribadi yang tak mengenal takut menyuarakan kebenaran. Sejarah reformasi mencatat, ketika Presiden Kedua RI Soeharto berkuasa, Benny Ramdhani menjadi mahasiswa pertama yang berani melawan Soeharto lewat aksi Mogok Makan. Ia menuntut Soeharto lengeser. Aksinya itu cukup efektif memprovokasi mahasiswa menentang Soeharto.

Kalau sekarang dia ditekan oleh pejabat sekelas Stafsus Menkeu, akankah Benny Ramdhani bakal terjungkal dan kalah dengan kekuatan institusi lain akibat kengototannya memberi karpet merah bagi Pekerja Migran Indonesia?   Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Penulis :
Hence Mandagi
Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia

Manggar, Beltim – Bharindojakartaindonesia.com/- Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia, berikan sertifikat penghargaan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.

Karya budaya yang meraih hak paten itu yakni tradisi Bebanjor Belitung Timur sebagai WBTb Republik Indonesia, dimana WBTb Bebanjor merupakan WBTb yang ke-18 yang diakui nasional.

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Beltim Haryoso im Haryoso bersyukur atas diraihnya sertifikat dari pemerintah pusat kepada Pemkab Beltim.

“Alhamdulillah karya budaya Bebanjor telah menjadi hak paten Kabupaten Beltim yang diakui secara nasional,” kata Haryoso yang ditemui di ruang kerjanya Disbudpar Beltim, Jumat (8/12).

Diraihnya sertifikat WBTb dari pemerintah pusat ini merupakan bentuk keseriusan pemda dalam melindungi, melestarikan dan menjaga kebudayaan kesenian.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada para maestro di Beltim yang telah memberikan dedikasinya untuk menjaga nilai budaya Beltim hingga karya budaya Bebanjor mendapat sertifikat penghargaan,” ungkap Haryoso.

Untuk melestarikannya, Haryoso berharap agar desa wisata di Beltim dapat menampilkan warisan budaya tak benda pada kegiatan kebudayaan dan pariwisata termasuk kolaborasi dengan instansi terkait agar seluruh WBTb di Beltim dapat dikenal masyarakat luas.

Perlu diketahui, penyerahan sertifikat itu diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pariwisata dan Pemuda Olah Raga Babel kepada Pemkab Beltim. Dalam hal ini, kepala UPTD Balai Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung Apri Yuliansyah menyerahkan sertifikat kepada Plt.Kadisbudpar Kabupaten Beltim melalui Sarwan selaku Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Beltim di Rumah Adat Melayu Belitung baru-baru ini.

Sementara itu, Sarwan menjelaskan karya budaya Bebanjor ini merupakan salah satu teknik memancing ikan air tawar secara tradisional oleh masyarakat Beltim.

Tentunya dengan adanya sertifikat penghargaan WBTb, artinya Bebanjor merupakan bagian dari peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau seni.

“Dengan ditetapkannya tradisi Bebanjor  tentunya diharapkan seluruh masyarakat Beltim untuk bersama-sama memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya ini sebagai bentuk nilai-nilai luhur dan karya seni budaya daerah kita kedepannya,” ujarnya.

(TIM) 

Palembang – Bharindojakartaindonesia.com/- Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkotika melalui jalur darat dari Provinsi Riau ke wilayah Provinsi Sumsel. Berdasarkan informasi tersebut Tim Brantas melakukan penyelidikan dijalan lintas timur Palembang -Jambi dan sekitarnya selama 1 (satu) Minggu.

Di pimpin langsung oleh Kabid Pemberantasan BNNP Sumsel Kombes Pol. Adi Herpaus, SH,. M.Si mendapat informasi bahwa kurir narkotika telah bergerak memasuki wilayah Provinsi Sumsel.

Selanjutnya pada hari Minggu (26/11/23) sekira pukul 07.00 WIB, tim Brantas BNNP Sumsel melakukan penyisiran terhadap setiap kendaraan menuju Kota Palembang yang melalui jalur lintas timur Sumatera tersebut.

Penyisiran meliputi wilayah Kota Bayung Lencir, Sungai Lilin sampai ke Kecamatan Betung Kabupaten Banyu Asin.

Sekitar pukul 13.00 WIB,  tepatnya di depan Kantor Camat Tungkal Jaya, Tim Berantas BNNP Sumsel dapat mengidentifikasi sebuah kendaraan yang ciri-cirinya sama seperti laporan masyarakat tersebut.

Untuk memastikan, Tim Brantas BNNP Sumsel langsung melakukan pembuntutan terhadap kendaraan tersebut, dan ternyata benar, kendaraan tersebut merupakan target operasi, selanjutnya Tim Brantas BNNP Sumsel langsung melakukan penyergapan terhadap kendaraan tersebut.

“Dijalan lintas Palembang -Jambi, tepatnya di KM.110, Kecamatan Sei Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, saat mau di berhentikan, kendaraan tersebut sempat kabur dengan menerobos blokade kendaraan Tim Brantas”, ujar Brigjen Pol Djoko Prihadi, SH.,MH kepada awak media, Jumat (08/12/23).

Tim Brantas langsung melakukan pengejaran terhadap Mobil Fortuner warna Putih yang menerobos tersebut, setelah melakukan pengejaran selama 10 (sepuluh) menit maka Tim Brantas BNNP Sumsel dapat menghentikan kendaraan tersebut pada pukul 13.20 di depan Dermaga PT. Hindolin Sungai Lilin, lalu Tim Brantas mengamankan Kedua Penumpang mobil Fortuner putih tersebut yaitu, dengan inisial NP(36) dan MJ(37).

Dari hasil interogasi terhadap kedua penumpang tersebut, di dapat informasi bahwa mereka membawa 5 (lima) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bruto lebih kurang 5 Kg.

“Ya’ kami mendapat informasi, bahwa kedua penumpang mobil Fortuner putih tersebut membawa 5 (lima) bungkus kantong plastik yang diduga berisi Narkotika, namun pada saat terjadi kejar-kejaran ke 5 (lima) bungkus kantong plastik tersebut di buang oleh mereka”, jelas Djoko Prihadi.

Lanjut kata Djoko Prihadi, Tim Brantas BNNP Sumsel langsung melakukan penyisiran kembali di jalan Lintas Timur Sumatera dengan membawa salah satu penumpang Mobil Fortuner putih tersebut sebagai petunjuk, dan hasilnya kelima bungkusan itu bisa ditemukan dijalan Lintas Timur Sumatera Palembang – Jambi, tepatnya didepan jalan Swadaya Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya Kecamatan Sungai Lilin.

“Tim Brantas BNNP Sumsel akhirnya mengamankan dua orang penumpang  mobil Fortuner putih tersebut yang mengaku bernama NP dan MJ yang sekarang kami jadikan tersangka”, imbuhnya.

Selanjutnya dari hasil interogasi terhadap kedua tersangka didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang akan di bawa ke Kota Palembang Provinsi Sumsel atas perintah seseorang yang berinisial ‘R’, untuk proses hukum lebih lanjut, kedua tersangka dan Barang Bukti (BB) dibawa ke Kantor BNNP Sumsel Jakabaring Palembang.

Barang bukti yang berhasil di amankan diantaranya,  5(lima) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 5 000 (lima ribu) gram, 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi BG 222 ZAU dan 3(tiga) unit Handphone

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka yang dikuatkan dengan fakta-fakta dan barang-bukti yang ada,  maka terhadap tersangka Novan Pratama Bin Asrani, dan kawan-kawan patut diduga keras telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika,  yaitu setiap orang tanpa hak dan melawan Hukum Permufakatan jahat, secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I, bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pewarta : Lily

Palembang – Bharindojakartaindonesia.com/- Jum’at (8/12/2023) Kepala Badan Karantina Indonesia Dr Sahat Manaor Panggabean menghadiri serta melepas secara langsung kegiatan pelepasan ekspor komoditas pertanian/perkebunan senilai Rp 151 Miliar ke Sepuluh negara tujuan dan komoditas perikanan senilai Rp 2,3 Miliar negara Perancis dengan mengambil tema “Kompeten, Unggul, Amanah, dan Tangguh”, dan acara ini sendiri dipusatkan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Boom Baru Palembang.

Turut hadir di dalam acara Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, Kepala Balai Karantina Kelas I Palembang DRH.

Azhar, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumsel H R Bambang Pramono, dan undangan lainnya.

Kepala Badan Karantina Indonesia Dr Sahat Manaor Panggabean mengatakan, bahwa pemerintah ini terus akan membuka ruang untuk komoditi-komoditi lainnya, dan juga negara-negara lainnya.

Memang syarat dari negara-negara tertentu itu berbeda-beda, kami dari Karantina memastikan bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan oleh negara-negara tersebut itu bisa dipenuhi.

“Tadi kita sudah melihat ada sertifikat yakni sertifikat dan sertifikat lainnya. Itu menunjukkan bahwa laboratorium kita, kantor kita itu diatur oleh mereka, jadi apa pun yang mereka minta bisa kita siapkan dan harapannya seperti itu,” ujarnya.

Kemudian, seharusnya barang itu tidak akan ada penolakan dinegara-negara tujuan. Karena memang sudah sesuai dengan protokol antara dua negara.

“Untuk potensi-potensi komoditi lainnya, saya lihat di provinsi Sumsel cukup banyak, terkait dengan sarang burung walet kita banyak di sini.

Kelapa tadi disampaikan yang kita kirim baru bulannya, tetapi ada kelapa muda juga, di mana mungkin ini akan di sertifikasi oleh CA-nya.

Selain itu ada durian juga, di mana kemarin kita sudah sampaikan bahwa Indonesia potensi durian sangat banyak, dan mereka juga merasa durian kita itu unik, di mana selama ini mereka terima dari Thailand yakni durian Montong,” ungkapnya.

“Untuk duriannya bervariasi, ada yang manis, ada yang pahit, dan ada juga manis pahit dan sebagainya.

Sehingga itu menarik untuk mereka, dan mungkin untuk komoditi-komoditi lainnya. Saya pikir untuk provinsi Sumsel ini bisa menyiapkan itu, dan kami dari Balai Karantina terus membantu untuk mempercepat proses-proses kekarantinaan dan juga syarat-syarat dari negara-negara dimaksud.

Sekali lagi ini kerja sama kita semua, stakeholder dari pusat dan juga daerah kita bersinergi, yakinlah kita akan kuat, ini eranya kita untuk bangkit, sepanjang kita bersama-sama berkolaborasi.

Dan saya yakin pengalaman saya di beberapa tempat, kita berkolaborasi, kita bisa maju, dan kita bisa kuat ke depan, dan untuk rekan-rekan media tolong diangkat dari hal-hal sisi positif saja,” katanya.

Sementara itu, PJ Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si menuturkan, pada hari ini ada kegiatan pelepasan ekspor untuk komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan total senilai Rp 153,3 Miliar.

Tadi Kepala Badan Karantina Indonesia sudah menyampaikan bahwa ekspor semacam ini akan terus dilakukan serta berkesinambungan.

“Dan hari bukan yang pertama tapi sebelumnya juga sudah dilakukan ekspor, dan pelepasan hari ini menunjukkan kepada kita semua, bahwa ekspor itu perlu adanya sinergitas, perlu ada kerja sama, dan perlu adanya koordinasi dengan semua pihak,” ucapnya.

Dia menuturkan, di mana pihak-pihak tersebut yakni ada pihak pelabuhan, ada pihak bea cukai, ada pihak imigrasi, khususnya ada lagi badan karantina, ada pemerintah daerah, ada pelaku usaha, ada masyarakat, ada pihak petani, ada pekebun, dan juga nelayan.

Terus kita dorong, dari pemerintah terus mendorong agar ekspor ini bisa dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada di luar negeri.

“Ekspor juga menunjukkan bahwa kebutuhan di kita di masyarakat provinsi Sumsel sudah mencukup, maka ini terus kita tingkatkan produksinya.

Pewarta : Lily

Manggar, Beltim –Bharindojakartaindonesia.com/-  Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Beltim, kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur di Auditorium Zahari MZ, Kamis (7/12/23).

Dan kegiatan ini bertujuan agar tercapai Pengelolaan BMD secara optimal serta mendapatkan data yang akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat koordinasi (Rakor) ini juga untuk meningkatkan pemahaman Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu.

Kepala BPKPD Kabupaten Beltim Kuspianto, melalui Sekretaris BPKPD Ira Elvira Kirana mengatakan dalam Rakor dilakukan pembahasan dan pendalaman terkait Pengamanan BMD, Pemanfaatan BMD terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

“Dalam Pemanfaatan dan Pengamanan diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari pihak yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di Kabupaten Beltim,” kata Ira.

Pemanfaatan BMD, kata Ira dapat dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Sedangkan Pengguna Barang  dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan selain tanah dan/atau bangunan.

“Pengamanan dan Pemeliharaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan  pengamanan hukum,” jelas Ira, yang didampingi oleh Kepala Bidang Kekayaan Daerah, Yudi Purwanto.

Dalam kegiatan ini BPKPD mengundang sebanyak 185 orang. Para peserta berasal dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu Se Kabupaten Beltim.

“Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Pengelola BMD dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna dapat meningkatkan pemahaman terhadap Pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku,” ujar Ira.

 Sementara itu Bupati Beltim Burhanudin dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Daerah, Sayono mengatakan forum ini merupakan wujud komitmen Pemkab Beltim untuk menjaga dan mengoptimalkan aset-aset berharga Kabupaten Beltim. Pemkab Beltim senantiasa mendukung penuh pengelolaan BMD yang optimal dan efisien.

“Tentunya keberhasilan kita dalam mengelola, pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan BMD tidak hanya mencerminkan profesionalisme kita selaku ASN, tetapi juga menjadi kewajiban etis bentuk tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Sayono.

Penyelenggaran kegiatan rakor pada hari ini, menurut Sayono merupakan wujud keseriusan Pemkab Beltim, melalui  BPKPD, dalam mendorong pemahaman mendalam dan kesamaan persepsi serta langka terintegrasi secara menyeluruh bagi rekan-rekan pengguna barang/kuasa pengguna barang di Kabupaten Beltim.

“Diharapkan nantinya melalui kegiatan ini, dapat menjadi wadah yang dapat meningkatan pemahaman rekan-rekan peserta terkait dengan bagaimana pengelolaan BMD yang optimal dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harap Sayono.

Dilanjutkannya, setelah mengikuti rakor ini, para peserta mampu untuk  merumuskan langkah-langkah strategis yang inovatif untuk memastikan bahwa setiap BMD dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Beltim.

“Mari bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan tata kelola BMD yang transparan, efisien, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Saya juga berterima kasih dan mengapresiasi  atas kerja keras dan dedikasi rekan-rekan selama ini dalam mengelola, mengamankan dan memanfaatkan BMD, sesuai dengan peruntukannya,”.

(TIM)

Jacob Ereste :

Harry, mantan Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang mengalami pergulatan fisik dan spiritual di Medan pertempuran sekitar wilayah Timur Tengah, sejak empat tahun silam akhirnya mendapat pensiun dini berikrar untuk menekuni dan mendalami tuntunan serta ajaran Islam yang kaffah.

Bom yang  meledak dan mencederai pinggang belakang hingga menembus perutnya itu, dia ceritakan dengan ekspresi yang dramatis ketika bercengkrama santai di Markas Aspirasi Emak-emak Indonesia, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamus, 7 Desember 2023. Bom yang meledak itu membuat dirinya cacat permanen hingga layak mendapat prioritas pensiun dini dari kesatuannya.

Sebagai pensiunan prajurit rendahan dari ketentaraan Amerika Serikat, Harry memilih untuk menikmati usia pensiunannya hidup di Indonesia sejak empat tahun dalam dan sesekali pulang ke kampung halamannya untuk sekedar menambah penghasilan dengan bekerja sebagai supir truk. Tapi kerena kemudian diketahui dirinya telah cacat sehingga sulit bekerja terus menerus lebih dari beberapa jam lamanya, maka dirinya  dipecat dari perusaan truk pengangkut barang tersebut.

Atas dasar itulah Harry kembali mendatangi kesatuan militer tempatnya dulu betugas, sehingga klaimnya atas penolakan pihak perusahaan truk itu mendapat kompensasi pengganti dari kesatuan militer tempatnya bergabung dahulu berupa kelipatan dana pensiun yang diterimanya setiap bulan.

Secara rinci kisah pergulatan fisik dan batinnya sehingga dia sangat tekun dan taat mengikuti tuntunan dan ajaran Islam, akan dia tuturkan pada kesempatan berikutnya, termasuk alasan dan pandangan sebagai mantan tentara Amerika yang demikian gigih membela rakyat Palestina. Karena semua kebohongan dan kecurangan doktrin ketentaraan yang dia terima semasa digotlok di kesatuan militernya dulu sangat banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang temukan dan dia hadapi langsung di lapangan.

Kisah hidup Harry sungguh memberi inspirasi dan perspektif yang menarik, bukan saja sebagai tentara yang mendapat tunjangan pensiun ganda, tapi juga kesaksiannya tentang kegaduhan di Timur Tengah yang dominan dikendalikan oleh Inggris dan Amerika.

Dari pengalaman langsung pertempuran dan pergolakan fisik dan spiritual di Timur Tengah, Harry kini menjadi pendukung berat rakyat Palestina yang gigih membela hak dan kemerdekaan tanah airnya.

Tentu saja, pengalaman spiritual dirinya yang sangat serius mendalami ajaran dan tuntunan Islam. Karena Harry pun semakin fasih mengurai makna “rahmatan Lil Al-Amin”.

Menteng, 7 Desember 2023

Tanjungpandan, Belitung -Bharindojakartaindonesia.com/-  Dalam rangka mengoptimal sosialisasi peraturan daerah, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung giat melakukan Sosialisasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kelurahan Kampong Damai, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, termasuk salah satu yang menjadi target pelaksanaan sosialisasi.

Untuk Sosilalisasi di Kelurahan Kampong Damai dibuka langsung Lurah Kampong Damai Budi, A.Md, serta dihadiri narasumber dari Kepala UPT Bakuda Edwinsyah, SE, Babin Regdent Satlantas Polres Belitung Aiptu Dwicahyo,  Penanggungjawab Wilayah Kabupaten Belitung PT. Jasa Raharja Muhammad Ardi Fagumi, SE, CRA dan pegawai Kantor Samsat Tanjungpandan.

Lurah Kampong Damai Budi, A.Md dalam sambutannya mengatakan, untuk sosialisasi Perda ini sangat penting, karena disamping sebagai warga negara yang baik kita juga harus taat dalam membayar pajak.

” Pentingnya peran serta kita untuk mensukseskan penerimaan pajak daerah, pajak ini banyak dan nanti akan dijelaskan dari narasumber yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah ini,” ujar Budi sekalian membuka kegiatan di Ruang Pertemuan Kantor Kelurahan Kampong Ďamai Lantai II , Jum’at siang (08/12/2023).

Sementara itu Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Belitung Edwinsyah, SE, menyebutkan, dari kita membayar pajak kendaraan itu 66 % untuk kas kabupaten dan 34 % provinsi. Untuk sekarang tidak ada lagi bagi hasil, jadi bagi kita yang bayar pajak untuk kas kabupaten atau daerah kita.

” Dan Penerimaan UPT Samsat Tanjungpandan Belitung, sampai dengan 5 Desember 2023 kemarin sebanyak 65 Milyar dan tahun lalu 80 Milyar. Untuk hal tersebut dikarenakan daya beli kendaraan bermotornya tinggi,” jelas Edwinsyah.

Dalam laporan Panitia pelaksana menyebutkan, bahwa tujuan dilaksanakannya sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi daerah adalah  :
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat  mengenai Perda tentang pajak dan distribusi daerah.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak dan distribusi daerah.
Pada kegiatan ini juga manargetkan sebanyak 50 Peserta Masyarakat di Kelurahan Kampong Damai.

(Den/Aris)

JAKARTA-Bharindojakartaindonesia com/- Dalam rangka menjaga kewaspadaan terhadap keamanan dan ketertiban di tengah perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan,Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melaksanakan Apel Siaga Serentak yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun dan diikuti oleh seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Ombudsman Jakarta Raya, Kepolisian Resor Wilayah DKI Jakarta, Komandan Kodim Wilayah DKI Jakarta, jumat (8/12/2023).

Apel siaga yang terpusat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang ini, seluruh Petugas Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta juga membacakan Ikrar Netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kepala Devisi Pemasyarakatan, Tonny Nainggolan.

Dalam pelaksanaan Apel Siaga ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun memberikan arahan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Surat Edarannya Nomor : PAS2077.PK.08.05 tanggal 29 November 2023 tentang Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 ada 15 point penting yang harus dijalani dan dipedomani dengan sungguh-sungguh oleh seluruh Jajaran Pemasyarakatan dilingkungan KanwilKemenkumham DKI Jakarta.

“Memerintahkan kalapas/karutan/kepala LPKA dan pejabat struktural untuk tetap berada di tempat tugas pada saat perayaan Natal dan tahun baru. Menangguhkan pemberian cuti bagi petugas lapas/rutan/LPKA satu minggu sebelum dan sesudah tahun baru 2024,”

“Seluruh Petugas Pemasyarakatan harus meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan selama 24 jam, Bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum, Melakukan deteksi dini, Optimalisasi kegiatan Satopspatnalpas untuk memastikan seluruh petugas melaksanakan SOP dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang,” bebernya.

Lebih lanjut, KaKanwil juga menangguhkan pemberian cuti bagi Petugas Lapas/Rutan/LPKA, satu minggu sebelum dan sesudah Tahun Baru 2024 dan untuk Petugas Pengamanan agar dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan dalam upaya deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtib dan tetap memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan warga binaan.

Selain itu, Ibnu Chuldun juga menyematkan tanda kesiap siagaan dalam menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta.

Kegiatan Apel Siaga berjalan dengan lancar, tertib dan aman serta di akhiri dengan foto bersama seluruh undangan dan peserta Apel Siaga Nataru 2023 dan Tahun Baru 2024. ***

(Sumber Humas :Puspo)