Puluhan Warga Desa Pobundayan Dan Bilalang Pemilik Lahan Diwilayah Mopuya ‘Tuding Mantan Bupati Bolmong Ingkar Janji.

Kotamobagu-Selasa,12/09/2023- BharindoJakartaIndonesia.com/- Pasca putusan inkra PN Kotamobagu tahun 2013 lalu yang memenangkan gugatan atas kepemilikan lahan ahli waris warga masyaraka kelurahan Pobundayan dan Desa Bilalang bersatu yang berlokasi diwilayah Desa Mopuya Utara dan Selatan dengan tergugat Pemda Bolmong, kembali memanas.

Pasalnya, oleh warga masyarakat ahliwaris menilai, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dinilai seakan mengabaikan hak-hak mereka sebagai pemilik sah lahan yang berlokasi di Desa Mopuya Utara dan Selatan Kecamatan Dumoga Utara tersebut.

Siang tadi Selasa, 12 September 2023, puluhan warga Desa Bilalang dan Kelurahan Pobundayan kembali berunjukrasa di kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk menindaklanjuti perjuangan mereka menuntut kejelasan ganti rugi lahan milik mereka.

Diketahui, dari wawancara dengan kedua warga Kelurahan Pobundayan dan Desa Bilalang yang menjadi kuasa masyarakat dalam penuntutan lahan tersebut, yakni ‘Asaad Paputungan dan Rusdin Mokoginta, kedatangan mereka ke PN Kotamobagu untuk berunjukrasa sekaligus bertemu dengan perwakilan dari pihak Pemda Bolmong yang dimediasi oleh pihak PN Kotamobagu untuk menanyakan tindaklanjut realisasi hak mereka yang sudah pernah dijanjikan oleh pihak Pemda Bolmong akan diselesaikan.

‘Kami kesini untuk menanyakan tindaklanjut penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan kami yang sudah pernah dijanjikan oleh pihak Pemda Bolmong akan direalisasi.’ Ungkap Paputungan Dan Mokoginta.

Selain itu tambah As’ad dan Rusdin, hari ini Kami masyarakat dan juga dari perwakilan Pemda bolmong dimediasi oleh pihak PN untuk membicarakan tindaklanjut hak kami, dan dari hasil mediasi pihak PN Kotamobagu, Pemda Bolmong diberikan tengat waktu selama dua pekan untuk segerah merealisasikan apa yang menjadi hak kami sesuai putusan Aanmaning, dimana putusan itu merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat.’Jelas Keduanya.

Usai pertemuan antara pihak Pemda Bolmong dan perwakilan masyarakat (Kuasa Masyarakat), pada sejumlah awak media, Paputungan dan Mokoginta membeberkan upaya-upaya hukum yang sudah mereka tempuh beberapa waktu lalu hingga kemudian oleh putusan hukum memenangkan gugatan mereka pada pihak Pemda Bolmong.

‘Asa’ad Paputungan selaku Ketua Kelompok dan juga Kuasa Masyarakat menambahkan, pada pada tahun 2013 lalu selang 11 tahun bergulirnya polemik ganti rugi lahan milik warga Kelurahan Pobundayan dan Desa Bilalang Bersatu di wilayah Kecamatan Dumoga Utara Bolmong yang saat ini sudah menjadi dua Desa Mopuya Utara dan Mopuya Selatan dengan penduduknya yang mayoritas warga transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali, Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tahun tersebut telah mengeluarkan putusan Inkrah yang dimenangkan oleh warga masyarakat ahli waris, disusul dengan permohonan eksekusi oleh ahli waris pemilik lahan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu,  hingga PN mengeluarkan Annmaning dua kali pada Pemda Bolmong dengan batas waktu selama 8 hari untuk melaksanakan pembayaran, hingga kemudian Pemda Bolmong melakukan PK atas putusan tersebut.

Setelah pengajuan PK ke Mahkama Agung, Mahkamah menolak PK dari Pemda tahun 2017 dan keluar lagi Amaning (Teguran) sebanyak 3 kali Annmaning pada pihak Pemda Bolmong dalam batas waktu 8 hari.

Oleh mantan Bupati Bolaang Mongondow ‘Dra.Yasti Soeprejo Mokoagow, ‘Ungkap Paputungan, saat rapat di kementrian PDT terjadi kesepakatan di tahun 2019 akan diselesaikan, dan kesepakatan tersebut ditandatangani dua dirjen Kementrian transmigrasi dengan dirjen PDT, akan tetapi hingga saat ini apa yang menjadi kewajiban Pemda Bolmong tak kunjung dilaksanakan dan kami menganggap mantan Bupati Bolmong telah ingkar janji, ‘ Ucap Asa’ad Paputungan.

Diketahui, lahan milik warga Kelurahan Pobundayan seluas 300 Ha, dengan jumlah ahli waris sebanyak 150 kepala keluarga dengan total biaya ganti rugi sebesar 4,5 Milyar, adapun untuk Desa  Bilalang Bersatu lahan milik mereka seluas 200 Ha, dengan pemilik ahli waris sebanyak 100 kepala keluarga dengan total biaya ganti rugi sebanyak 3 Milyar.

(R01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *