SIRA Laporkan Indikasi KKN Dinas Provinsi di Kejati Sumsel

PALEMBANG- bharindojakartaindonesia.com/-
Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (LSM SIRA) Sumsel melakukan unjuk rasa di halaman Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memberikan laporan terkait adanya dugaan indikasi Korupsi dan KKN di Dinas instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (15/09/2023).

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat puluhan massa aksi demo yang di Komandoi oleh Rahmat Shandy Iqbal SH selaku Ketua umum SIRA( koordinator Aksi) didampingi oleh Rahmat Hidayat SE (Koordinasi Lapangan) tampak melakukan orasi menyampaikan aspirasinya.

Rahmat Shandy Iqbal selaku ketua LSM SIRA saat dimintai keterangannya dari awak media setelah aksi demo dikejati sumsel, menjelaskan bahwa terkait ada dugaan terindikasi korupsi dan KKN di dinas pemerintahan Sumatra Selatan,” tegas Rahmat Shandy.

“Untuk itulah kami meminta pihak Kejati Sumsel untuk bertindak tegas dan mengusut tuntas ada dugaan korupsi di bumi Sriwijaya ini. Karena sudah ada contoh para pejabat yang sekarang di penjarakan terkait kasus korupsi,” ujarnya.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, namun ketegasan penegakan Hukum dalam hal ini Kejati Sumsel dalam memerangi para koruptor di bumi sriwijaya tak kalah luar biasanya. Apresiasi kami sebagai penggiat anti korupsi tak henti-hentinya kami sampaikan kepada jajaran Kejati Sumsel, yang telah berani mengungkap berbagai kasus-kasus besar dugaan tindak pidana korupsi di Sumsel serta serius dalam menindaklanjuti setiap lapdu-lapdu yang disampaikan oleh kawan-kawan penggiat anti korupsi lainnya, sehingga menghantarkan Kejati Sumsel ke peringkat nasional dalam penanganan Lapdu.

Oleh sebab itu, hari ini kami kembali mendatangi kantor Kejati Sumsel dengan membawa masa aksi demo karena kami masih sangat yakin dan percaya akan kinerja kawan-kawan di Kejati Sumsel dalam memberantas dan memerangi para pelaku korupsi di Sumatera Selatan masih sangat baik,” imbuhnya.

Adapun sejumlah persoalan yang kami bawa hari ini yang kami anggap perlu untuk diselidiki oleh Kejati Sumsel adalah terkait adanya sejumlah indikasi KKN dilingkungan :

Rumah Sakit Dr Ernaldi Bahar,

Belanja Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit, APBD tahun. 2022, senilai Rp. 1.788.443.000,00 yang dikerjakan oleh CV. ELdyra Rekayasa Arsitek

Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir (OI) :

Rehabilitasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Rantau Panjang, APBD tahun 2022, senilai Rp. 906.921.000,00 yang dikerjakan oleh CV Marvel.

Rehabilitasi Puskesmas Kandis, APBD tahun 2022 senilai Rp. 459.698.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Barokah Dua

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SD Negeri 31 Pemulutan APBD tahun 2022, senilai Rp. 633.850.000,00 yang dikerjakan oleh Mitra Jaya Seguguk.

Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMP Negeri 1 Indralaya APBD tahun 2022 senilai Rp.592.500.000,00 yang dikerjakan oleh Saleh dan CO, CV.

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD Negeri 04 Muara Kuang APBD tahun. 2022 senilai Rp. 648.300.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Anugerah Jasa Abadi.

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD Negeri 11 Indralaya ,APBD tahun. 2022 senilai Rp. 648.000.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Putri Aurrelia Mandiri.

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD Negeri 12 Tanjung Batu, APBD tahun. 2022 senilai Rp. 577.610.000,00 yang dikerjakan oleh Mitra Jaya Seguguk.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir yaitu :

Pembangun Cor Beton Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, APBD tahun 2022, senilai Rp. 494.000.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Versa Anugraha Abadi.

Pembangun Jalan Rabat Beton Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, APBD tahun 2022 senilai Rp. 797.500.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Versa Anugraha Abadi.

Pembangunan jalan setapak penghubung kelurahan sungai pinang dengan desa pinang mas, APBD tahun. 2022 senilai Rp. 494.500.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Salnada

Dinas Kesehatan Kabupaten OKU,

Pembangunan Poskesdes Sukaraja, APBD tahun 2022, senilai Rp. 412.124.793,24 yang dikerjakan oleh CV. Chandra Brother.

Pembangunan Ruang Puskesmas Batumarta II, APBD tahun. 2022 senilai Rp. 488.435.058,17 yang dikerjakan oleh CV Purwa Daya Sejahtera.

Rehabilitasi Poskesdes Lubuk Dingin, APBD tahun. 2022 senilai Rp. 470.077.473,52 yang dikerjakan oleh CV. Pelangi Indah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU yaitu:

Pembuatan Jalan Lingkungan Blok H1 dan Blok H2 Dusun 3 Desa Karya Mukti, APBD TA. 2022, senilai Rp. 951.696.490,05 yang dikerjakan oleh CV. Melati Jaya Baturaja.

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Lr. Kembar Desa Kemilau Baru, APBD tahun 2022 senilai Rp. 490.453.500,00 yang dikerjakan oleh CV Peyn Bara Abad.

Dinas PUPR Kabupaten OKU yaitu:

Pembangunan Bronjong Desa Ulak Pandan, APBD tahun. 2022, senilai Rp. 1.950.498.566,21 yang dikerjakan oleh CV. Ulpa Raya.

Pembangunan Jalan Batumarta Unit II, APBD TA. 2022 senilai Rp. 4.868.006.970,03 yang dikerjakan oleh CV. Domico Persada.

Pembangunan sarana dan prasarana gedung BKPSDM Jl. A. Yani km. 15 transito Kec. Baturaja Timur, APBD tahun 2022 senilai Rp. 1.433.617.903,28 yang dikerjakan oleh CV. Gada Arta Bahana.

Selain itu kami juga mempertanyakan perkembangan laporan kami sebelumnya terkait indikasi KKN dilingkungan BAPENDA Sumsel yang tercantum dalam Nomor : 232/SIRA/VII/2023 tentang : Laporan dan Pengaduan Indikasi KKN dilingkungan BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, atas LHP LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 oleh BPK RI Perwakilan Sumsel. Terkait Terdapat kelebihan Pembayaran kepada Sebagian Penerima Insentif sebesar Rp.19.488.556.511,60,-, dan

LPSE Kabupaten OKU yang tercantum dalam Nomor : 280/SIRA/IX/2023, Perihal : laporan dan Pengaduan Indikasi Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan dilingkungan LPSE Kabupaten OKU pada Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) terkait adanya dugaan kecurangan, dugaan monopoli dan dugaan pengaturan tender pada proses lelang.

Menyikapi permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini kami menyatakan sikap :

Mendukung Kejati Sumsel dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan KKN di Sumatera Selatan.

Meminta kepada Kejati Sumsel dan jajaran untuk memeriksa seluruh pekerjaan yang telah kami uraikan diatas.

Segera Panggil dan Periksa oknum Kepala Dinas, PPK, PPTK, Pengawas Lapangan dan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan.

Dalam rangka membantu APH/Aparat Penegak Hukum dalam melakukan tindakan dalam laporan nanti kami juga menyerahkan laporan pengaduan yang disertakan bahan pendukung seperti KAK, Rancangan Kontrak, BQ , Gambar dan Spesifikasi teknis yang kami anggap telah memenuhi ketentuan “PP 43 Tahun 2018”.

Meminta kepada Jam Pengawasan Kejagung RI dan Komisi Kejaksaan RI untuk mengawasi kinerja Kejati Sumsel beserta jajarannya dalam menindaklanjuti perkara indikasi KKN pada pekerjaan ini. Agar kasus indikasi KKN pekerjaan ini benar-benar diperiksa sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Meminta kepada Kejati Sumsel untuk memberikan jawaban kepada kami terkait perkembangan Lapdu kami tentang Indikasi KKN dilingkungan BAPENDA Sumsel dan LPSE Kabupaten OKU.

Ditempat yang sama pihak Kejati Sumsel yang diwakili oleh Soermalin sebagai kasi Intel B menyambut baik Aksi Demo LSM SIRA dengan baik, bilamana surat atau laporan yang masuk ke PTSP akan dijawab secara lisan dan tulisan, dan akan dilaporkan keatas atau pimpinan kami,” pungkasnya.

Pewarta: BUNYAMIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *