MY  dan IS Korupsi Penguasaan Fasilitas Publik (Lapangan Bola) Ditetapkan Jadi Tersangka 

Tanjungpandan, Belitung- Kejaksaan Negeri Tanjungpandan telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tidak pidana korupsi terhadap penguasaan fasilitas publik. Berdasarkan hasil penyelidikan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti terhadap penguasaan fasitas publik Lapangan Bola seluas 8.236,725 M2 di Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Selasa (5/3/2024).

Dan atas dasar bukti permulaan yang cukup, pasal 184 Ayat 1 KUHAP telah menetapkan 2 orang tersangka berinisial MY selaku oknum Kelurahan Paal Satu. Sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-388/L.9.12/Fd.2/03/2024 dan IS selaku masyarakat pemohon SKT,  sehingga sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-387/L.9.12/Fd.2/03/2024 tanggal 5 Maret 2024.

Dalam siaran persnya, Riki Guswandri,SH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungpandan seijin  Kajari Tanjungpandan Lila Nasution, SH., M.Hum mengatakan bahwa sebelumnya tersangka pernah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah didapatkan bukti permulaan yang cukup bersangkutan terlibat dalam perkara tindakan pidana korupsi penguasaan fasilitas publik. Tersangka IS telah memperjual belikan tanah milik negara/ milik daerah, kepada warga masyarakat melalui promosi media online dan sudah terjual beberapa bidang dengan total kurang lebih Rp.425.000.000,-, sehingga akibat perbuatan para tersangka negara/ daerah mengalami kerugian.

“Selain menetapkan tersangka, di hari yang sama tim penyidik juga melaksanakan kegiatan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Kecamatan Tanjungpandan guna mencari dan melengkapi bukti-bukti tambahan.,” jelas Riki.

Adapun pasal yang telah dilanggar oleh kedua tersangka dalam perkara ini adalah pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) lke 1 KHUP, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Jo Ayat (1) ke 1 KHUP Pdana.

“Untuk kepentingan penyidikan terhadap kedua tersangka, penyidik melakukan penahan untuk 20 hari kedepan mulai dari tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024 di lapas kelas IIB Tanjubgpandan,” tegas Riki Guswandri.(Den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *