Terkait Korban Meninggal Tertimbun Tanah Longsor ‘Pemilik Peti Rata Ulang Mangkir Dipanggil Pihak Polsek Pinolosian.

Bharindojakartaindonesia.com/Pasca meninggalnya korban tanah longsor warga Desa Imandi Kecamatan Dumoga Timur Bolmong beberapa waktu, pemilik lokasi Peti Rata Ulang Desa Adow mangkir atas surat panggilan yang dilayangkan pihak Polsek Pinolosian Bol-Sel.

Sebelumnya dari pemberitaan media ini beberapa waktu lalu, Kasatreskrim Polres Bolaang Mongondow Selatan “Iptu Dedy Vengky Matahari.S.H saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya Satreskrim Polres Bolsel baru sebatas membantu proses olah TKP sekaligus melakukan supervisi ke pihak Polsek Pinolosian terkait kasus meninggalnya korban warga Desa Imandi inisial I.M alias Isal.

Sementara itu, Kapolsek Pinolosian ‘Ipda Tedy Mandagi, dikonfirmasi via telepon WhatsApp terkait penanganan hukum terhadap pemilik Peti Rata Ulang inisial H.M alias Heldi menyampaikan, bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat undangan untuk Klarifikasi.

“Iya, Kami sudah memanggil yang bersangkutan (Pemilik Peti) Saudara H.M untuk klarifikasi, namun yang bersangkutan mangkir atas surat undangan tersebut, ‘Ujar Mandagi.

Ditanya sudah berapa kali surat panggilan dikirimkan pada yang bersangkutan, jelas mantan Kanit Tipidter senior Polres Bolmong pra pemekaran, bahwa surat panggilan baru satu kali dikirimkan.

“Kami baru sekali mengirimkan surat panggilan pada saudara H.M, bila yang bersangkutan mangkir lagi pada panggilan berikutnya, kami akan melakukan upaya paksa, ‘Tegas Iptu Tedy.

Diketahui, Korban I.M adalah warga Desa Imandi Kecamatan Dumoga Timur yang meninggal sebab tertimbun tanah longsor dilokasi Peti Rata Ulang milik H.M, pada Selasa,02 Juli 2024 lalu.

Hingga berita ini diturunkan, Kasatreskrim Polres Bolsel sendiri pada media ini dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk proses hukum lebih lanjut kasus tewasnya Korban hingga keterlibatan H.M atas kepemilikan lokasi Peti tersebut dalam penangan Pihak Polsek Pinolosian.

Pihaknya sendiri Satreskrim Polres Bolsel sedang menunggu perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Polsek.(R01)

KPK Tegaskan Penggeledahan di Rumah Tim Hukum PDIP Disertai Surat Tugas

Rabu (10 juli 2024)Bharindo JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penggeledahan di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah tidak didasari kemauan sendiri Penyidik Rossa Purbo Bekti.

Kepala satuan tugas (kasatgas) kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat buronan Harun Masiku itu dipastikan bekerja atas surat tugas.

Untuk melakukan penggeledahan ada surat perintah penggeledahan untuk melakukan penyitaan, ada surat perintah penyitaan jadi seperti itu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan resminya kepada Tim intelijen Bharindo JAKARTA Rabu, (10/7/2024).

Asep menjelaskan surat tugas itu diperlihatkan oleh penyidik kepada orang terkait saat penggeledahan dilakukan.

KPK juga memastikan ada surat penyitaan dalam upaya paska yang dilakukan Rossa.

Misalkan, kalau penggeledahan ya kita tunjukkan kepada orang yang menempati tempat yang akan kita geeledah tersebut.

Surat perintah penggeledahan dan lain-lain, kemudian surat penyitaan kita tunjukkan pada orang di mana dia memegang atau menguasai barang yang akan kita sita, kita tunjukkan,” ucap Asep.

KPK memastikan ada surat penerimaan barang atas penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah Donny.

Berkas itu wajib ada untuk pengembalian aset saat kasusnya sudah kelar ditangani.

ini penting, karena barang-barang ini pada suatu saat ketika sudah inkrah perkara sudah selesai nanti ada putusannya apakah ini akan dirampas oleh negara atau dikembalikan dari siapa barang itu disita,” ujar Asep.

Sebelumnya, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas Lembaga Antirasuah hari ini, 9 juli 2024.

Aduan itu didasari penggeledahan rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah pada Rabu, 3 Juli 2024.

Kami dari tim hukum DPP PDIP, hari ini kedatangan kami adalah untuk kedua kalinya melaporkan saudara Rossa atas pelanggaran etik berat,” kata Kuasa Hukum Donny, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024 lalu.

Johanes menjelaskan ada 16 orang yang menyambangi rumah kliennya saat itu.

Mereka menggeledah, memeriksa, dan menyita sejumlah barang di kediaman tersebut.

Menurut Johanes, upaya paksa itu berlangsung selama empat jam. Menurutnya, tidak ada surat tugas atas penggeledahan tersebut.

Kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa tidak didasari ada surat, surat perintah bahkan ini tidak ada izin dari dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang,” ujar Johanes  (One/ugl)

Tak Ada Kejelasan Status Hukum Pemilik Lokasi Peti Bolsel Yang Berbuntut Tewasnya Warga Imandi’ Ini Penjelasan Kasatreskrim Bolsel.

Bharindojakartaindonesia.com/Bolsel-Jimat,05/07/2024. Lima hari berlalu sejak ditemukannya warga Desa Imandi’ Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Inisial I.M alias Isal yang tewas tertimbun material longsor dilokasi Peti Rata Ulang wilayah Kabupaten Bolaang mongondow selatan hingga hari ini, status hukum pemilik lokasi Peti dimaksud belum ada kejelasan

Sebelumnya diketahui, Korban tanah longsor I.M yang bekerja di lokasi Peti milik H.M warga Desa Tabang Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu melakukan aktivitas penambangan ilegal dilokasi pegunungan Rata Ulang Pinolosian Tengah.

Sampai kemudian pada Selasa, 02 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Sore terjadi longsor dilokasi PETI dimaksud dan mengakibatkan Korban tertimbun material longsor dan meninggal Dunia.

Oleh warga dan juga beberapa penambang sekitar bersama pemerintah Desa melakukan evakuasi jasad korban dan dibawah turun ke perkampungan Desa Adow Pinolosian Tengah selanjutnya korban dibawah pulang ke kampung halamannya di Desa Imandi’.

Terkait kasus tewasnya Warga Desa Imandi penambang diwilayah peti tersebut dan juga status Hukum pemilik Lokasi Peti Rata Ulang inisial HM yang terendus kabar belum ada penindakan hukum, ini penjelasan Kasat Reskrim Polres Bolsel.

Iptu Dedy Vengky Matahari.S.H selaku Kasatreskrim Polres Bolsel, dikonfirmasi media ini Via WhatsApp Jumat,05 Juli 2024 mengatakan, bahwa LP terkait tewasnya Korban Masi dalam penanganan Pihak Polsek Pinolisian dan belum dilimpahkan ke pihak Polres Bolsel.

“Ia, kaitan Laporannya belum dilimpahkan ke Polres Bolsel dan masi ditangan Polsek Pinolosian, kami baru sebatas dimintai bantuan untuk olah TKP (Tempat Kejadian Perkara, ‘Jelas Dedy.

Ia menambahkan, bahwa hari ini anggota Satreskrim Polres Bolsel telah menuju ke Polsek Pinolosian untuk melakukan Supervisi terkait kasus tersebut.

Mengenai proses hukum terhadap pemilik Peti inisial H.M, maupun pihak lain yang ikut terlibat dalam aktivitas Peti dimaksud, pihaknya akan mendalami lebih lanjut sesuai hukum dan Undang-undang dengan melakukan penyelidikan.

” Kami akan melakukan penyelidikan sesuai aturan hukum dan Undang-undang untuk penetapan status hukum pemilik Lokasi Peti dimaksud, namun semuanya butuh proses agar nantinya tidak salah kaprah, ‘Pungkas Kasatreskrim Polres Bolsel.(R01)

 

Purwakarta Corruption Watch (PCW) Wakafkan Alqur’an ke LAPAS Kelas IIB Purwakarta

Bharindojkartaindonesia.com/ Purwakarta Corruption Watch (PCW) Yang diketuai Oleh Sulaeman tanjung mewakafkan puluhan kitab suci Alquran dan buku-buku Religi secara simbolis ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Purwakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Barat, di steril area Lapas Purwakarta pada Selasa 11 Juni 2024. Purwakarta 13-06-2024

Wakaf kitab suci ini diterima langsung oleh Reynaldi selaku Humas Lapas tersebut, didalam kesempatan itu Sulaeman menyampaikan bahwa latar belakang pemberian wakaf didorong oleh rasa kemanusiaan

Dan daripada itu kita diharapakan, Harus meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT, dari situlah iman kita akan sendirinya mengisi kerohanian dalam beragama baik dasar kebaikan begitupula dalam hal keburukan dengan otomatis akan menjauh dalam hal itu.

“Kami datang ke Lapas Purwakarta ini karena telah mengetahui sebelumnya bahwa di Lapas Purwakarta terdapat kegiatan pembinaan keagamaan Agama Islam, sehingga kami berniat untuk memberikan Al-Quran dan buku-buku religi ini agar bisa dipergunakan dan bermanfaat untuk kegiatan keagamaan dan warga binaan dilapas, ini bisa menjadi orang dan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,di Lapas Purwakarta dan menjadi amal ibadah bagi keluarga PCW ungkapnya

Didalam kesempatan yang sama Kepala Lapas Kelas IIB Purwakarta, Yusep Antonius yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Yedy Nurdiansyah mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan dari keluarga besar PCW yang di wakilkan oleh ketuaNya Sulaeman Tanjung yang telah mewakafkan Al-Qur’an serta buku-buku bertemakan religi ke Lapas Purwakarta.

Dengan bantuan dari PCW ini warga binaan kami terus belajar membaca dan mempelajari isi kandungan Alquran serta buku-buku religi ini dengan baik serta mengamalkanya,

“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas wakaf Al-Qur’an ini, kebetulan kami sangat membutuhkannya dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan kepribadian terutama kegiatan kerohanian agama Islam di Lapas Purwakarta, dan semoga Wakaf Al-Qur’an yang merupakan amal jariyah ini bermamfaat secara istimewa serta memberikan pahala yang terus mengalir bagi keluarga besar PCW dari Allah SWT,” ucap Yedy.

tidak mengurangi hormat kami selalu terbuka bagi siapapun dan pihak manapun yang ingin mewakafkan dan menyumbangkan buku bacaan hingga kitab suci seperti Al-Qur’an demi menunjang kegiatan pembinaan keagamaan maupun sebagai sarana meningkatkan literasi demi warga binaan kami yang ada dilapas ini tutup Tedy.***(RK)

Tim Gabungan TNI-POLRI Gagalkan Pengiriman Miras Ilegal di Pelabuhan Bitung

Bharindojakartaindonesia.com/Bitung – Pada Sabtu, 8 Juni 2024 pukul 20.50 WITA, tim gabungan TNI-POLRI bersama dengan KSOP Bitung, Pjs Kancab Pelni Bitung, dan petugas keamanan kapal KM Sinabung, melakukan inspeksi mendadak terhadap barang bawaan penumpang KM Sinabung yang bersandar di Pelabuhan Samudera Bitung. Dalam operasi ini, mereka berhasil menggagalkan pengiriman minuman keras jenis Cap Tikus ke wilayah Timur Indonesia, khususnya Papua.

Tim gabungan yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari:

– Waka Polsek Kps Bitung, IPDA Steven Pangkey

– KA SPKT I, AIPTU Edy Cristianto

– KSOP Bitung, Steven Walangitan

– Pjs Kacab Pelni Bitung

– Perwakilan Marinir (2 orang)

– Perwakilan TNI AL PAM kapal KM Sinabung (1 orang)

– Sekuriti KM Sinabung (2 orang)

Operasi ini juga disaksikan oleh beberapa penumpang kapal KM Sinabung yang akan berangkat ke Papua.

Dalam inspeksi tersebut, tim menemukan minuman keras jenis Cap Tikus yang disembunyikan dalam tiga cover hitam. Barang bukti yang ditemukan meliputi 40 botol besar berukuran 1.5 liter dan 40 botol kecil berukuran 600 ml, dengan total keseluruhan sebanyak 84 liter.

Penemuan ini bermula dari kecurigaan petugas saat memeriksa calon penumpang di dalam kapal KM Sinabung. Minuman keras tersebut kemudian dimusnahkan di atas kapal dengan cara dituangkan ke dalam kamar mandi.

Polsek Kawasan Pelabuhan (KPS) Bitung menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan pengamanan guna menggagalkan peredaran minuman keras ilegal dari berbagai merek yang akan dimuat di kapal Pelni tujuan daerah Timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat.(Murry.K)

Bidhumas Polda Jabar Buka Nomor Hotline Untuk Penanganan Kasus Vina Cirebon.

Bharindojakartaindonesia.com/Sabtu,08 Juni 2024. Bergulirnya kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini Masi dalam penanganan pihak kepolisian Polda Jawa Barat,.

Terkait penanganan kasus tersebut, pihak kepolisan Polda Jabar terus melakukan upaya menggali informasi dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan demi tuntasnya penanganan kasus Vina.

Upaya tersebut direalisasikan dengan dibukanya Nomor Hotline Penanganan Kasus Vina dengan ikut melibatkan semua elemen masyarakat yang ada dengan maksud agar membuka ruang pada publik untuk informasi tambahan kelengkapan informasi yang telah ada.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Barat ‘Kombes Pol. Jules Abraham Abast dalam siaran persnya menyampaikan, kepada seluruh Media dan Masyarakat sebagaimana isi penyampaian Kepala Divisi Humas Polri ‘Irjen Pol. Sandi Nugroho dimana sampai saat ini sudah bekerja dengan sangat baik dalam menangani kasus Vina, oleh karenanya mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat apabila ada informasi tambahan berkenan memberikan informasi kepada pihaknya untuk melengkapi informasi yang telah ada.

Sekaligus kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh dan para ahli atas saran dan masukan kepada kami dalam penanganan kasus Vina.

‘Kami mohon doa, Semogah penanganan kasus ini dapat segerah tuntas. Ujar Kombes Pol. Jules Abast mengutip isi siaran pers Bidhumas Polda Jabar.

Lebih lanjut, terang Kabidhumas Polda menyampaikan isi Siaran Pers tersebut, kami sampaikan untuk mari bersama menjaga dan menghargai para keluarga korban atas traumatis yang dialami s hingga semua bisa menjadi lengkap dan terang peristiwanya.

Dengan adanya fenomena informasi yang semakin berkembang dimedia sosial, maka Polda Jabar telah membentuk Tim Asistensi yang terdiri dari Iwasda Propam, Ditreskrimum (Pengawas Penyidik).

Kemudian kami membuka Hotline Informasi pada Nomor 0822-1112-4007 dengan syarat memberikan identitas sesuai dengan benar serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

‘Tentu kami akan melakukan analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga sama sama kita imbau bijak dan bertanggungjawab memberikan informasi untuk menjaga dan menghargai keluarga korban dan menghindari traumatis keluarga korban.

Kami meyakini terkait masalah kasus ini akanbtetap berlanjut secara profesional, prosedural dan proporsional, ”Jelas Jules Abast.

Tambah dia, saat ini sudah ada Kompolnas dan Komnas HAM yang ikut mengawasi proses penyidikan yang sedang berjalan,Pungkas Kabid Humas Polda Jabar.(R01)

 

Kapolda Gorontalo Pecat Dua Anggota Polres Boalemo

Bharindo GORONTALO -,Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo Irjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi MH kembali melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dua anggota polri yang bertugas di Polres Boalemo, Rabu (05/06/2024).

Kapolda Gorontalo melalui Kabid Humas Kombes Pol Desmont Harjendro AP., SIK.,MT mengatakan adapun anggota yang di kenakan sanksi PTDH dari dinas Polri tersebut yakni Bripka Sarlin Suleman sebagai Bintara Polres Boalemo serta Brigpol Muhamad David Kalapati sebagai Bintara Bag SDM Polres Boalemo.

“Polda kembali PTDH dua anggota Polri yang bertugas di Polres Boalemo dan berdasarkan putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT/01/I/2024/KEP tanggal 18 Januari 2024 Tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Bripka Sarlin Suleman serta putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT/05/XI/2023/KEP tanggal 22 November 2023 Tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Brigpol Muhamad David Kalapati,” kata Desmont.

Ia juga menjelaskan, bahwa PTDH tersebut juga berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf A peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor satu tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri pasal 5 ayat (2) peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan komisi kode etik Polri.

Untuk itu, Kabid Humas Polda Gorontalo ini menegaskan bahwasanya sidang Kode Etik yang telah lakukan terhadap Bripka Sarlin Suleman dan Brigpol Muhamad David Kalapati tersebut merupakan komitmen Institusi Polri dalam menindak setiap personel yang melakukan pelanggaran.

“Pemecatan terhadap anggota Polres Boalemo itu merupakan hasil keputusan pertimbangan karier Polres Boalemo,” tegasnya.

Terakhir, dia meminta kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi personel lainnya.

“Sanksi PTDH yang diberikan kepada dua anggota tersebut dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi seluruh Personel Polda Gorontalo serta jajaran agar selalu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota supaya tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari,” tandasnya.(IM)

Di Duga TARMIDI Oknum Kades Gunung Besar Mengkorupsi Dana Desa,Uang Pasar Desa dan Uang Sewa Tanah Milik Desa Lampung utara

BharindoJakartaIndonesia.com/Pekerjaan jalan Lapis Penetrasi (LAPEN) Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara (LAMPURA) yang bersumber dari dana desa (DD) tahun anggaran (TA) 2024 di DUGA Pengunaan ASPAL nya di Kurangi/di korupsi.

Selasa (04/06/2024).Berdasarkan informasi yang di terima awak media dari narasumber yang tidak ingin di sebutkan namanya dalam pemberitaan ini,adanya dugaan pekerjaan jalan Lapen yang ada di desa gunung besar kecamatan abung tengah di korupsi oknum kades dengan mengurangi Aspal untuk pembuatan jalan tersebut.

Sumber menerangkan selain jalan Lapen tahun 2024 ini ada juga PASAR DESA dimana setiap bulannya hasil dari pendapatan pasar desa itu berkisar RP 8.000,000.dalam perkiraan sumber,begitu juga dengan KEBUN milik desa ada sekitar Empat (4) Hektar lahan perkebunan milik desa,Lahan tersebut di SEWAKAN kepada warga dan uang sewanya juga tidak jelas (MJ) nta itu berapa berapa jumlah uangnya gak jelas,tutur sumber.

Lebih lanjut sumber menuturkan kalau dulu pemerintah desa (KADES) setidaknya ada laporan keuangan akhir tahun (Rapat tahunan di Desa) laporan hasil pendapatan Desa yang bersumber dari pasar Desa dan Kebun Desa,terangnya lagi

“Yang sekarang ini belum pernah ada rapat laporan hasil tentang,ya kebun desa,ya pasar desa,KADES sekarang ini,Gunung Besar ini banyak aset aset desanya,pungkas sumber.

Tim media mencoba mendatangi rumah kediaman ketua RT 01 ANTONI untuk mengkonfirmasi terkait pembangunan jalan lapen tahun 2024 yang terletak di RT 01 Dusun 01 Desa Gunung Besar dengan volume pekerjaan lebar 2,5 meter,panjang 420 meter,jumlah anggaran Rp.149.745.000,

Antoni menjelaskan saat di konfirmasi,”Kalau saya dengar si ada 12 apa 15 drum lah sekitar 15 drum Aspal itulah abisnya yang jelas,tutupnya.(Tim).

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi, Terkait Perkara Komoditas Timah

Bharindo JAKARTA –Selasa 4 Juni 2024, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 (dua) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022, berinisial :

1. TH selaku pihak dari PT Inti Valutama Sukses.

2. CS selaku Direktur PT Dollar Indo Intravalas Primatama.

Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun (2015 s/d 2022) atas nama Tersangka TN alias ANdkk.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Jakarta, (4 Juni 2024) KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM (K.3.3.1./One)

KPK Kantongi Data Keterlibatan Petinggi Partai NasDem diKorupsi Proyek Kementan

Selasa, (4 Juni 2024) Bharindo JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sejumlah bukti data terkait dugaan korupsi proyek pengadaan Kementan dalam pusaran kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Di antaranya, proyek pengadaan sapi dan hortikultura yang diduga juga menyeret sejumlah petinggi Partai NasDem.

KPK memang menemukan data dan informasi terkait proyek pengadaan yang menjadi tugas pokok fungsi di Kementan pada ujungnya ada kaitan dengan Gratifikasi dan TPPU untuk tersangka SYL berikutnya,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri Fikri kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Selasa, (4/6/2024).

Ali mengatakan,” pihaknya masih menyelidiki kasus korupsi tersebut khusus proyek pengadaan hortikultura di Kementan.

Perkembangan kasus tersebut, bakal dikabarkan nanti.

Memang dalam proses penyelidikan. Termasuk nama yang tadi disebutkan tadi (petinggi Partai NasDem) gitu ya.

Tetapi memang sampai hari ini saya perlu mengkonfirmasi kembali sejauh mana update perkembangan penanganan perkara tersebut,” jelas Ali.

Lebih lanjut Ali mengatakan,” pihaknya masih mencari unsur pasal pidana korupsi dalam kasus korupsi pengadaan proyek di Kementan itu.

Apakah termasuk dalam kategori korupsi kerugian negara ataupun penerimaan gratifikasi maupun suap.

Karena dalam proses pengadaan jasa itu kan yang menjadi fokusnya penggunaan uang negara dan sejauh mana pengelolaannya dan termasuk untuk pengadaan-pengadaan yang ditanyakan tadi (kasus korupsi pengadaan holtikultura menyeret nama Ahmad Ali dan Rusdi),” ucap Ali.

Diketahui, kader Partai NasDem Kisman Lakumakulita melaporkan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali dan Ketua DPW NasDem Sulsel, Rusdi Masse Mappasessu (RMS) kepada KPK pada Tahun 2020 lalu.

Pelapor menyebut kedua terlapor menerima fee dengan pungutan sebesar Rp1.000 per kg untuk mendapatkan izin kuota impor hortikultura(hjrn/One)