Kamis, (26 Oktober 2023) – Jateng –bharindojakartaindonesia.com/- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen (Purn) Nana Sudjana meminta kepada jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk mendeteksi dini potensi permasalahan Pemilu 2024.
“Deteksi dini harus betul-betul dilakukan, kita harus pasang mata, pasang telinga, dan harus punya jaringan,” kata Nana dalam Rakor Evaluasi Program dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif dan Toleran Menjelang Pemilu Serentak di Hotel Lor Inn, Karanganyar, Rabu, (25/10/23) kemarin.
Sehingga, tambah Nana, setiap ada riak-riak permasalahan maupun potensi konflik segera terselesaikan.
“Jangan nunggu besar.
Jadi saya minta, sekecil apapun, selesaikan,” tegas Nana.
Kapolda Sulawesi Selatan masa jabatan Oktober 2021 hingga Maret 2023 itu mengungkapkan, perangkat terkecil dalam masyarakat, seperti RT, RW, maupun pemerintah desa, bisa dijadikan kepanjangan tangan Kesbangpol untuk melihat situasi di bawah.
Oleh karena itu, jejaring sosialnya harus diperluas. Karena Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri.
Nana juga meminta kepada pihak keamanan yang bertugas di Jateng melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas Pemilu 2024.
“Saya minta terus dilakukan (koordinasi) setiap ada masalah, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama.
Jadi, seluruh permasalahan sebesar apapun, seberat apapun, kalau kita sinergi, pasti ada langkah-langkah penyelesaiannya. Ada solusinya,” tuturnya.
Di kesempatan sama, Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi menyebut, pesta demokrasi 2024 adalah pekerjaan yang tidak ringan. Sebab, perhelatannya dilaksanakan serentak, dengan jumlah pemilih yang besar.
Menurut dia, setiap kontestasi politik punya potensi konflik masing-masing.
Maka, yang perlu dilakukan para penyelenggara Pemilu serta stakeholder adalah menekan terjadinya konflik.
Agar tidak berpotensi menjadi besar.
Untuk meredam konflik, terang Luthfi, Polda Jateng menyiapkan strategi cooling system.
Dalam strategi ini, Polda Jateng membentuk kelompok Cipayung yang isinya kumpulan berbagai organisasi kemahasiswaan.
“Ketika terjadi konflik, anggota organisasi kemahasiswaan ini yang mengambil peran untuk mendinginkannya,” jelas Luthfi.
Selain membentuk kelompok Cipayung, Polda Jateng juga menggunakan strategi manajemen sosial.
Dalam strategi ini, Polda menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan.
Di samping itu, diterapkan pula manajemen media dengan melaksanakan patroli siber.
“Di bawah Direktorat Siber, Ditreskrimsus, dan Dir Intel, kita akan melakukan patroli Siber untuk memetakan trending topik politik, di wilayah kita, ” ungkap Luthfi.
Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Widi Prasetijono menegaskan, sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang sukses.
Sinergi dan kolaborasi diperlukan karena setiap pemangku kepentingan memiliki keterbatasan.
“Kita punya keterbatasan. Keterbatasan kekuatan, keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan data atau informasi dan tentunya prioritas dalam pelaksanaan tugas,” beber Mayjen Widi.
Oleh karena itu, menurut dia, ada sejumlah ruang grey area yang perlu dikerjakan bersama-sama.
“Sehingga, kita harus bisa bersama-sama untuk menyongsong tugas yang akan kita laksanakan dalam waktu sekarang, sampai dengan nanti pelaksanaan Pemilu selesai, ” jelasnya
(One/ugl/awi)