Palembang-bharindojakartaindonesia.com/- Masa LSM Gransi (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) menggelar aksi demo di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan terkait adanya tindakan korupsi dan KKN dilingkungan OPD Provinsi Sumsel dengan damai, Selasa ( 31/10/2023).
Dalam hal ini Supriyadi selaku ketua DPW Gransi sumsel pada orasinya sebagai sosial control masyarakat terkait adanya dugaan tindakan korupsi dan KKN di lingkungan OPD Provinsi Sumatera Selatan dinas kehutanan, dinas perhubungan dan Badan pengelola pendapatan daerah,” tegas Supriyadi.
Kepada awak media Supriyadi menjelaskan bahwasanya meminta kepada PJ Gebernur harus bertindak tegas pihak yang tersandung Korupsi dan KKN dilingkungan di OPD provinsi Sumatra Selatan.
Pada Pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh LSM Gransi kepada pemerintah dalam hal ini PJ Gubernur provinsi Sumatera Selatan yaitu ;
1. Meminta Bapak PJ Gubernur
memanggil memeriksa kepala dinas dan PPK dalam kegiatan tersebut
diatas Karena Diduga terlibat korporasi atau perbuatan jahat yang melawan hukum dan berakibat merugikan negara.
2. Mendesak bapak Guernur Sumatera Selatan melalui Inspektorat turun
Kelapangan guna Melakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan diatas yang diduga dikerjakan tidak sesuai ketentuan dan kuat dugaan sargt
dengan KKN dan sangat Merugikan Negara.
3. Mendesak kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan agar Memecat kepala
dinas PERTANIAN TANAMAN PANGAN -Kepala Dinas KEHUTANAN Kepala Dinas
PERHUBUNGAN -dan Kepala Badan PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Kara
tidak becus dalam mengelola anggaran daerah.
4. Jika Bapak PJ GUBERNUR Sumsel tidak berani Memecat kepala dinas
yang melakukan Pemerasan terhadap bawahan nya dan berbuat kejahatan
dalan Pengelolaan anggaran maka kami menduga bapak terlibat dalam
Persekongkolan Tersebut dan dengan berat hati kami meminta Bapak PJ
GUBERNUR Sumsel mengundurkan Diri.
5. Mendukung sepenuhnya segala tindakan bapak Gubernur Sumatera Selatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan segala upaya dan
tindakan dalam Penyelamatan Keuangan Negara.
Masa aksi demo LSM Gransi diterima dengan baik oleh perwakilan pemerintah provinsi Sumatera Selatan Endang Widayanti selaku staf
inspektorat Sumatra Selatan, dan sempat adu argumentasi antara pihak LSM Gransi dengan pihak inspektorat, sebab piha LSM Gransi merasa tersinggung apa yang disampaikan oleh Endang Widayanti selaku staf inspektorat Sumatra Selatan.
Endang Widayanti ditemui awak media mengatakan, jadi apa yang diaspirasikan oleh Gransi tadi merupakan kontrol balance bagi pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan pemerintahan, saat ini PJ gubernur tidak ada ditempat sedang rakor dijakarta dari kemarin, maka aspirasi ini akan kami sampaikan pada pimpinan”, tindasnya.
Pewarta : Bunyamin.