JAKARTA – bharindojakartaindonesia.com/- Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menerima audiensi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Rabu, (25/10/2023).
Audiensi tersebut dilakukan guna mempererat hubungan antara Polri dengan media agar upaya menciptakan situasi kondusif semakin kuat.

Kadiv Humas mengaku, peran media massa sangat penting, terlebih saat ini sudah mulai memasuki tahun politik.
Diharapkan, kolaborasi akan semakin erat untuk menciptakan pemilu damai.

“Dengan adanya pemilu yang cukup besar atau pesta demokrasi, persatuan dan kesatuan tetap harus dijaga,” ujar Kadiv Humas dalam sambutannya, Rabu (25/10/2023).

Perwakilan SMSI, H. M. Nasir, menegaskan bahwa di tahun politik ini memang pemberitaan positif harus terus digelorakan demi terwujudnya pesat demokrasi sesungguhnya.

“Pemberitaan jangan ugal-ugalan tapi pertimbangkan kejujuran, pemberitaan positif,” ungkapnya.

Menurutnya, Polri memang menjadi ujung tombak menjaga situasi tetap kondusif.
Oleh karenanya, sinergitas media dengan Polri diperlukan agar terjalin keselarasan.

“Tujuan kita bagaimana membangun Indonesia walaupun belum optimal tetapi semoga bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

      (hjrn/One/awi)

Rabu, (25 Oktober 202_JAKARTA –bharindojakartaindonesia.com/-  Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Pelantikan Pejabat Negara Republik Indonesia yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Rabu, (25/10/2023).

Presiden Jokowi melantik 3 pejabat negara yakni Menteri Pertanian, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

Menteri Pertanian dijabat oleh Amran Sulaiman yang sebelumnya dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo. Kemudian jabatan Kepala Staf Angkatan Darat diisi oleh Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto, menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang akan memasuki masa pensiun.

Sementara itu, Sulaiman menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Argentina, merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay berkedudukan di Buenos Aires.

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju turut menghadiri pelantikan tersebut diantaranya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI dan Kapolri.

     (One)

SEMARANG –bharindojakartaindonesia.com/- Kapolda Jateng selaku Kaopsda Ops Mantap Brata 2023 mengajak insan Pers Jawa Tengah untuk ikut dalam menjaga kondusifitas selama Pemilu 2024 dengan menggelar Deklarasi pemilu Damai 2023/2024, Rabu, (25/10/2023).
Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.St.Mk., S.H. menyatakan dengan adanya kolaborasi ini akan menciptakan aura positif bagi institusi Polri dalam memberikan kontribusi terhadap pemberitaan di wilayah jawa Tengah. “Dengan tahapan pemilu yang sudah berjalan tentu akan menciptakan polarisasi di dalam masyarakat sehingga kegiatan ini sangat tepat di laksanakan, dan tentunya akan mengikat secara moril terhadap rekan-rekan media untuk kita bersama sama menciptakan suasana yang damai,” ujar Kapolda. Kapolda juga menyampaikan kegiatan Cooling system memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilu, dengan cooling system akan mencegah upaya-upaya penyebaran Hoax, ujaran kebencian serta semua hal yang berpotensi memecah belah dan mengganggu harkamtibmas.

Dia pun berharap media harus turut berperan serta dalam menciptakan colling system di masyarakat yang artinya bagaimana agar pemberitaan yang di tulis dapat membuat Kamtibmas menjadi Kondusif. Sementara itu Zaenal Abidin Petir wakil ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jateng, mengungkapkan tahapan pemilu 2024 telah berjalan sebagai sarana dalam sistem demokrasi, dan Pemilu merupakan momentum penting dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui proses ini di kukuhkan komitmen untuk mengawal seluruh tahapan.pemilu agar berjalan dengan aman dan damai. “Penyelenggaraan pemilu bukan hal yang mudah, harus ada kolaborasi antara stake holder dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu,” ujar Zaenal Abidin. Pihaknya menyebutkan media memiliki tanggung jawab besar dalam kesuksesan jalannya pemilu, media harus menyajikan informasi yang akurat dan seimbang kepada masyarakat.

Oleh karena itu harus bersama-sama menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam penyampaian informasi sehingga situasi kamtibmas dapat dikendalikan dengan baik. Ada pun deklarasi Jurnalis Media Kawal Pemilu Damai 2024 berisi empat poin pernyataan para awak media, yaitu:Siap menjaga pemilu tahun 2024 yang damai dan kondusif, untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat demi sebesar-besarnya kemashalatan publikSiap menaati semua peraturan dan ketertiban yang terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakatSiap memberikan informasi yang akurat, netral dan obyektif kepada masyarakat Berkomitmen untuk menghindari publikasi berita yang bersifat bohong, tendensius, menyesatkan atau bersifat sensasionalSementara itu dalam pernyataannya Kabidhumas Polda Jateng Kombes pol Satake Bayu S. Menyatakan momentum pelaksanaan Deklarasi Pemilu Damai kali ini bertepatan dengan HUT Humas yang ke 72 pada bulan Oktober. “Kita terus bersinergi menjalin hubungan yang baik dengan Media sebagai mitra utama Humas Polri dalam menjaga kondusifitas wilayah Jawa Tengah Indonesia dengan Informasi yang Obyektif dan Aktual maupun informatif kepada masyarakat, harapan nya dalam ulang tahun yang ke 72 Humas Polri menjadi lebih Profesional” pungkas Kombes Pol Satake Bayu. Pihaknya sangat mengapresiasi dengan kerjasama dan komunikasi yang selama ini terjalin dengan baik antara Polri dengan Media sehingga dapat menunjang program pemerintah maupun dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

     (qo/ugl/awi)

PALEMBANG  – bharindojakartajakartaindonesia.com/- Mengahadapi pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, tokoh muda Sumatera Selatan (Sumsel) Charma Afrianto, SE  mengajak semua elemen anak bangsa untuk menjadi pemilih yang cerdas.

Hal ini disampaikan dalam acara silaturahmi antar Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi kepemudaan (OKP) dan mahasiswa. Bertempat di Rumah Makan Pecel Lele 89 (Pecel Lele Mas Yanto) , Jalan Mayor Salim Batubara, Selasa (24/10/23).

Kepada awak media Charma Afrianto menyampaikan, banyaknya perbedaan pilihan dalam Pemilu nanti, untuk menjaga keakraban dan pesta demokrasi tersebut berlangsung dengan cara sehat, walaupun beda pilihan akan tetapi tujuannya sama, yaitu kedepannya dapat melahirkan para pemimpin, baik itu legislatif dan eksekutif yang dapat menjaga keseimbangan kehidupan berdemokrasi.

Menurutnya, kata Charma Afrianto, hal ini tentunya berdasarkan landasan Pancasila yang kokoh, artinya Ormas, OKP dan Mahasiswa sepakat untuk terus menjaga Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Palembang berlangsung secara damai.

“Selaku penggagas acara ini, saya ucapkan terimakasih atas semua masukan, khususnya dari semua mahasiswa yang hadir, Kenapa,??? karena mereka bersedia menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kita semua harus menjadi pemilih yang cerdas”, ujarnya.

Saat disinggung awak media terkait money politik,  lanjut Charma Afrianto menjelaskan, dalam perpolitikan di Indonesia, money politik sudah menjadi kanker yang ganas,  namun dirinya yakin kepada mahasiswa di Kota Palembang mempunyai nalarisasi politik yang baik.

“mereka mahasiswa tahu dan cerdas, ke depan bangsa ini mau dibawa kemana, mangkanya saya berharap kepada mereka untuk bisa menjadi agen-agen yang dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari money politik, karena bangsa ini tidak dapat dibeli dengan uang”, tegas Charma Afrianto.

Diwaktu dan kesempatan yang sama, Bahkan Adika Trirona, Ketua Forum Mahasiswa Ushuluddin dan Psikologi UIN Raden Fatah Palembang menambahkan,  sebagai perwakilan dari mahasiswa, dirinya telah diberikan kesempatan berbincang bersama Tokoh muda Sumsel sekaligus sebagai Ketua Umum DPP Gencar Indonesia Charma Afrianto. Kepada awak media, Adika Trirona mengatakan, semua elemen mahasiswa akan  terus  mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan jangan menjadi bagian dari Golongan Putih (Golput) di Pemilu 2024 mendatang.

“Saya berharap kepada masyarakat, agar bisa  menentukan calon pemimpin yang baik untuk kebaikan bangsa kita di masa depan, maka dari itu pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani kita sendiri”, ucap Adika Trirona tutup pembicaraan.

Pewarta : Lily

Lanjutkan membaca →

Palembang – bharindojakartaindonesia.com/- Giatnya DPC GRIB Jaya Ogan Ilir dalam menjalin silaturahmi dengan semua lapisan elemen tanpa perbedaan. Dimana pada hari ini Selasa (24/10/2023) Robet Ali datang untun menjalin silaturahmi dengan Asisten Teritorial Kodam II Sriwijaya.

Dalam kegiatan silaturahmi tersebut Robet Ali mengatakan ” Terima kasih kepada Asisten Teritorial Kodam II Sriwijaya yang mau menerima DPC GRIB Jaya dan Kawan – Kawan.  Dengan silaturahmi kami dari DPC GRIB Jaya mohon arahan dan bimbingan dari Kodam II Sriwijaya untuk menjadi ormas yang profesional serta berguna bagi masyarakat”.

Disamping itu Kol Kav Zubaedi S. Sos. MM memberikan motivasi kepada DPC GRIB Jaya ” Jadila ormas yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat membantu masyarakat. Bantulah masyarakat tanpa adanya perbedaan dengan profesional dan Intergritas yang baik. Insyallah Kedepan DPC GRIB Jaya Ogan Ilir sukses dan amanah selalu dalam membantu masyarakat “.

Pewarta / Agung

Palembang – bharindojakartaindonesia.com/- Serikat buruh yang ada di Sumsel dan Kota Palembang melakukan pertemuan silaturahmi dalam rangka menunggu penetapan upah buruh dan persiapan pemilu 2024 agar berjalan damai,  aman dan kondusif. Pertemuan silatuhami digelar di Cafe Kalpataru Jalan Basuki Rahmad, Selasa (24/10/2023).

Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri(FSB Nikeuba) dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Palembang Hermawan,S.H mengatakan, hari ini pihaknya melakukan pertemuan silaturahmi dari seluruh elemen serikat buruh dan Bawaslu. Pembahasannya adalah bagaimana tentang proses politik ke depan. “Sehingga intensitas isu-isu ketenagakerjaan tidak mengganggu daripada kegiatan politik yang mungkin berlangsung. Karena pengupahan akan berjalan pada masa kampanye, sebelum kampanye dan pasca kampanye pemilu 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut Hermawan menuturkan, dari serikat-serikat buruh sebenarnya tidak ada persoalan menghadapi pemilu. Tentu kebebasan berserikat mengeluarkan pendapat dalam aksi, atau unjuk rasa itu diatur perundang-undangan. Berbeda dengan perundang-undangan menyangkut dengan pemilu. Sehingga apa yang mungkin dilakukan oleh serikat buruh Serikat pekerja itu sepanjang sesuai aturan tidak menjadi persoalan.

“Sedangkan terkait kegiatan politik itu domain peserta pemilu, partai politik  dan penyelenggara pemilu. Sehingga apabila ada aksi unjuk rasa yang mungkin mereka lakukan harus dengan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bersangkutan. Artinya itu mengatur hal yang berbeda dengan ketentuan menyangkut Serikat pekerja atau serikat buruh yang diatur undang-Undang nomor 9 tahun 1998,” katanya.

Lebih lanjut Hermawan menuturkan,  dalam proses ini berjalan sebagai Serikat pihaknya akan tetap memperjuangkan hak-hak buruh dalam bentuk secara apakah nanti secara dialog,   atau secara aksi.

“Karena aturan-aturan ketenagakerjaan itu bagi kami masih sangat menyengsarakan pekerja buruh,” ucapnya.

Terkait sosialisasi peserta pemilu, dia mengungkapkan,  itu sudah ada yang kampanye.  Bahkan ada baner-bener yang artinya didirikan tanpa ada izin. Sehingga ada ajakan pemilu. Sehingga banyak juga yang berpendapat mengapa bahwa Bawaslu belum melakukan tindakan preventif dalam bentuk pencegahan kepada benda-benda tersebut.

“Money politik tadi dibahas bawa ada dugaan money politik itu sudah berjalan secara masif dan juga secara vulgar. Artinya masyarakat itu sudah banyak mengetahui bahwa ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mengkonsolidasikan masyarakat baik melalui tokoh-tokoh masyarakat melalui aparat pemerintahan yang dibawa untuk dicurigai sebelum mencoblos akan dilakukan money politik. Itu juga dipertanyakan oleh kawan-kawan sebagai masyarakat agar Bawaslu tindakan preventif terhadap upaya-upaya money politik yang justru merugikan dasar-dasar kita berdemokrasi,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPW KSBSI Nikeuba Sumsel Ali Hanafiah mengatakan,  pertemuan hari ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentang Kamtibmas. Karena ada beberapa momen yang dianggap mereka penting pertama kenaikan upah setiap tahun itu kan biasanya setiap tahun itu di akhir November itu sudah ada rekomendasi kenaikan upah tapi hari ini karena regulasinya masih tumpang tindih belum ada kepastian apa yang mau dipakai.

“Sehingga hari ini pemerintah baru punya draft sementara kita sudah mendekati untuk memutuskan upah. Itu adalah alat pemicu yang membuat kondisi politik di Sumsel yang tidak stabil,” bebernya.

Lebih lanjut dia menuturkan, berkaitan dengan tahun politik jadi mereka memberitahu bahwa batasan-batasan ketentuan hukum tentang partai politik itu itu yang dijelaskan oleh Bawaslu.

“Memang kita jelaskan juga antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang politik itu tidak ada sama sekali korelasi tidak bisa digabungkan jadi satu. Jadi kekhawatiran itu jangan terlalu ditonjolkan bahwa kami para serikat buruh ini tetap akan menjaga kedamaian,” bebernya.

“Tadi kami sudah menjelaskan, setiap aksi kami tidak pernah anarkis,” ucapnya.

Menurutnya, terkait upah itu sangat sensitif. Karena bayangkan saja sekarang kebutuhan pokok sudah naik tapi upah belum naik sampai sekarang ini.

“Bukan terpaksa mau tidak mau naik sedikit saja kita masih protes apalagi kalau dimungkinkan untuk tidak naik. Bayangkan saja kalau aturan untuk menaikkan upah itu belum jadi undang-undangnya apa kita akan dipicu atau pemerintah yang sengaja memancing hal itu kenapa tidak dari jauh-jauh hari disiapkan. Karena sudah tahu batasannya itu terakhir itu di 29 November rekomendasi atau hasil musyawarah dan segala macam dengan seluruh pihak itu sudah ada. Karena diberlakukan upah baru itu per Januari 2004. Dan hari ini regulasi masih dibahas itu sangat mengkhawatirkan, dan kami tidak akan diam,” katanya.

“Karena di draft ini ada kemungkinan tidak naik itu. Jadi sensitif buat kawan-kawan buruh, bukan ini kami para pengurus tapi mereka yang langsung di pabrik,di kebun itu toko-toko atau di mall-mall itu yang merasakan khawatiran itu dalam keadaan hari ini kalau sampai 2024 itu tidak ada kenaikan. Akan tetapi kami akan tetap menjaga kondusifitas di sumsel menjelang pelaksanaan pemilu tahun ini,” tandasnya.

Pewarta : Lily

Banyumas — bharindojakartaindonesia.com/- Staf Ahli (Sahli) Pangdam IV/Diponegoro Kolonel Czi Eko Budianto. P. S.Sos., M.I.P. selaku Ketua Tim beserta Kolonel Inf Puguh Suwito, S.I.P., M.I.P. selaku anggota, kunjungi Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas. Selasa, (24/10/2023).

Kedatangan Sahli Pangdam IV/Diponegoro tersebut, diterima langsung Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han., beserta segenap Kasirem dan Kabalakrem 071/Wijayakusuma.

Kunjungan Sahli Pangdam IV/Diponegoro ini, dalam rangka kajian  pengumpulan data terkait Operasi Militer Selain Perang atau OMSP satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro.

Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han., dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di Makorem 071/Wijayakusuma kepada Tim Pengkaji dari Sahli Pangdam IV/Diponegoro.

Dikatakan, kedatangan tim ini dalam rangka membuat kajian tentang organisasi Kodam kita. Karenanya, terkait hal itu, kepada segenap Perwira Staf untuk melengkapi data-data yang diperlukan kepada tim kajian ini.

Dijelaskan Danrem, kunjungan Tim kajian itu sebelumnya telah mengkaji satuan jajaran Korem 071/Wijayakusuma yakni Kodim 0710/Pekalongan dan saat ini di Korem 071/Wijayakusuma serta nantinya juga akan mengunjungi satuan-satuan jajaran Korem 071/Wijayakusuma lainnya.

“Terkait hal itu, staf yang membidangi perencanaan yakni Staf Ren Korem 071/Wijayakusuma agar mensupervisi kegiatan tim pengkaji dari Staf Ahli Pangdam IV/Diponegoro sampai selesainya kegiatan tim kajian diwilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma”, himbaunya.

Danrem juga mengatakan, penyampaian atau usul kepada tim kajian ini adalah tentang permasalahan organisasi. Menurutnya, usulan itu seperti yang disampaikan Dandim 0710/Pekalongan akan adanya penambahan satuan teritorial lain Kodim di wilayah Pekalongan. Hal ini, terkait wilayah Pekalongan ada dua wilayah yakni Kabupaten dan Kota serta adanya Koramil yang mempunyai dua wilayah, sehingga satu Koramil merangkap dua wilayah Kecamatan.

Danrem berharap, agar usulan ini untuk menjadikan masukan komando atas dalam hal ini Kodam IV/Diponegoro untuk dapatnya menambah organisasi satuan teritorial Korem 071/Wijayakusuma.

“Walaupun rencana strategis atau Renstra lima tahunan belum masuk tentang hal ini, kita juga akan membuat pengajuan kepada satuan atas, sehingga mungkin nantinya bisa dibuatkan prioritas untuk bisa dimasukkan rencana strategis/Renstra Kodam IV/Diponegoro”, lanjutnya.

Sementara itu, Katim Kajian Sahli Pangdam IV/Diponegoro Kolonel Czi Eko Budianto mengatakan, bahwa kajian yang dilaksanakan ini mengambil judul Membangun pertahanan wilayah melalui gelar satuan dalam rangka mewujudkan tugas pokok Kodam IV/Diponegoro.

Dalam pelaksanaannya Tim Kajian menggunakan metode Diskriptif Analisis, sehingga perlunya turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan fakta yang ada dilapangan. Tim juga melibatkan stakeholder wilayah setempat, utamanya unsur pemerintah daerah setempat dalam upayanya melengkapi data fakta yang dibutuhkan dalam pengkajian.

“Dalam pelaksanaan pengkajian ini kami tidak sendiri, melainkan juga melibatkan stakeholder wilayah setempat, unsur pemerintahan daerah setempat beserta perangkatnya untuk membantu melengkapi data yang kita butuhkan.” ungkapnya.

“Terkait dengan usulan Korem 071/Wijayakusuma, tentang adanya penambahan satuan teritorial di wilayah Pekalongan, progresnya sudah diterima tim kajian, namun hal ini perlunya dukungan dan aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakatnya”, pungkasnya.

     (One/DD)

PULAU MAYA- bharindojakartaindonesia.com/- Selasa tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di aula Kantor Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara telah dilaksanakan pengamanan kegiatan Oprasi Pasar Murah dalam rangka penanganan Inflasi di Kab. Kayong Utara.

Kapolsek Pulau Maya Karimata IPDA SR Sembiring menyampaikan “Pelaksanaan Kegiatan Oprasi Pasar Murah ini merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja PJ Bupati Kayong Utara dan program kerja Dinas Perdagangan Kab. Kayong Utara tahun anggaran 2023 di Kec. Pulau Maya dalam rangka penangan dampak Inflasi dan membantu ekonomi Masyarakat.

Adapun paket Oprasi Pasar Murah merupakan bahan sembako berjumlah 800 peket dengan harga perpaket sebesar Rp.62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari, 2 kaleng susu, 2 bungkus / 2 liter minyak goreng, 2 Kg gula pasir, 5 bungkus indomie.

Pembeli lebih di utamakan masyarakat yang terdata di P3KE dan masyarakat pra sejahtera berpenghasilan rendah dan diwajibkan pada saat pembelian paket sembako agar membawa fotocopy Kartu Keluarga”.

Kegiatan dihadiri oleh, PJ. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya S.Sos.,M.Si. beserta rombongan, PJ. Ketua PKK Kab. Kayong Utara Ibu Tengku Mardia Romi, Kadis Perdagangan Kayong Utara Mac Novianto, SH. Beserta Staf, Camat Pulau Maya Musdar, SE, Kapolsek Pulau Maya Karimata Ipda SR Sembiring, Babinsa Koramil 1203-08 Pulau Maya Serda Hairul, Masyarakat Pulau Maya.

Di tempat yang sama, dilantai dua pada  pukul 13:00 wib bertempat di Aula Serumpun Sebalai Kantor CAMAT Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara telah dilaksanakan pengamanan kegiatan Pengukuhan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara.

Berdasarkan Skep Bupati Kayong Utara Nomor : 462/POLPP-LINMAS/X/2023 tentang Pengukuhan anggota satuan perlindungan masyarakat Kab. Kayong Utara tahun 2023 dan Sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 26 Thn 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Andri Candra, S.Sos, M.Ap Kab. Kayong Utara sebagai penyelenggara melaksanakan kegiatan pengukuhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang di hadiri langsung PJ. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya S.Sos.,M.Si untuk Mengukuhkan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)  Kec. Pulau Maya sebanyak 60 orang terdiri dari Desa Tanjung Satai, Satai Lestari dan kemboja.

Dalam arahannya PJ. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya S.Sos.,M.Si. menyampaikan “menjadi anggota Linmas, karena anggota Linmas ini sangat penting menjadi pioner kedepan, menjadi ujung tombak di desa maupun di Kecamatan, sebagai contoh kecil menjaga keteriban pada saat Pilkada, mampu mengatasi keributan-keributan ditengah masyarakat yang tetap berkoordinasi dengan Kades setempat.

Pengukuhan anggota Sat. LINMAS ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan PERMENDAGRI nomor 26 Thn 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Hadir dalam Kegiatan tersebut, PJ. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya S.Sos.,M.Si. beserta rombongan, PJ. Ketua PKK Kab. Kayong Utara Ibu Tengku Mardia Romi, Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Kayong Utara Andri Candra, S.Sos, M.Ap beserta anggota, Camat Pulau Maya Musdar, SE, Kapolsek Pulau Maya Karimata Ipda SR Sembiring, Babinsa Koramil 1203-08 Pulau Maya Serda Hairul, Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang di kukuhkan 60 orang.

(  Tim  )