(Jum’at 24 2023)-Jakarta- Bharindojakartaindonesia.com/-
Menjelang akhir tahun 2023 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, melaksanakan rapat pertemuan dengan sejumlah pejabat serta wakil dari jawatan/instansi pemerintah setingkat eselon 1A dan 1B. Bertempat di Cemara Hotel – Jakarta pada hari Rabu, 22 November, dihadiri oleh peserta undangan dari 19 instansi pemerintah dan pihak swasta.

Rapat dipandu oleh Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Bapak Reza Pahlevi Chairul, S.Si, M.AS beserta stafnya. Bagi panitia rapat, urgensi pertemuan sudah dilakukan sesuai harapan, di mana para hadirin lebih awal telah mempersiapkan data dan informasi terkait komoditas kelapa. Demikian halnya dilakukan dalam rangka persiapan posisi Delegasi Republik Indonesia pada sesi tahunan ke-59 atau pertemuan tingkat Menteri International Coconut Community (ICC), yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023 di Provinsi Lampung. Sementara itu dalam sesi diskusi, sejumlah masukan diperoleh melalui dialog yang dibangun secara tatap muka dan melalui telekonferensi. Di mana keutamaannya adalah membahas tentang rencana strategi ICC lima tahun mendatang. Sehingga itu upaya pengembangan serta pengelolaan kelapa berkelanjutan maupun issu hambatan yang akan diperhadapkan pada program peningkatan kualitas dan kuantitas perkelapaan dunia, dapat dijadikan topik pembahasan dan tema pokok dalam event tahunan ICC pada desember mendatang.

Dalam rapat tersebut, ketua harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Bapak Rudy Handiwija, menyampaikan beberapa poin rintangan dalam upaya meningkatkan volume usaha pengelolaan perkelapaan nasional. Yang pertama adalah kondisi para pelaku usaha yang masih diperhadapkan dengan situasi dan tradisi perlakuan sistem dominasi single product. Menurut Rudy Handiwijaya, “harus ada upaya pengembangan hingga memproduksi banyak jenis jenis produk dari komoditi kelapa”.  Berbeda lagi rintangan terhadap rendahnya harga produksi kelapa sehingga banyak pelaku pelaku usaha pada produk pengolahan kelapa yang beralih ke komoditi lainnya. Selain itu index harga komoditas kelapa yang ditentukan oleh pelaku pelaku usaha yang berada di bawah naungan organisasi industri kelapa dunia. Demikian juga halnya sistem biaya transportasi yang tidak menentu dengan pola penyerahan barang dengan cara Free On Board. Transaksi ini dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan.

Pada kesempatan yang sama, Bapak Maman Ntoma mewakili organisasi Sahabat Kelapa Indonesia memberi masukan kepada pemerintah mengenai kampanye positif bagi program kelapa nasional secara berkelanjutan. Selanjutnya masukkan menyangkut lahan lahan kelapa dan lahan tidur eks hutan produksi serta areal penggunaan lain (APL) yang masih bisa diinvestasi oleh pelaku pelaku usaha. Hal ini menurut Maman Ntoma, membutuhkan koordinasi antara instansi guna memberi pelayanan terpadu untuk melegalkan usaha pengembangan perkelapaan nasional secara berkelanjutan. Sehingga dengan demikian, maka peningkatkan hasil perkebunan kelapa yang sudah ada mampu mendukung usaha peningkatan produk produk industri komoditi dari hasil tumbuhan kelapa.
(Iskandar Luneto)