Sabtu, (25/11/2023) ,Bharindo, Jakarta –Tim Penyidik KPK menetepkan lima orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa hari lalu.

Kelima tersangka yang terdiri dari tiga orang rekanan dan dua orang ASN ini diduga terlibat korupsi suap pengadaan barang dan jasa proyek jalan di Kalimantan Timur tahun anggaran 2023.

Lima orang tersangka tersebut sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Pada saat itu, penyidik menemukan uang senilai Rp.525 juta.

“KPK meningkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan lima tersangka,” kata Wakil KPK Johanis Tanak pada Sabtu, (25/11/2023).

Para tersangka di antaranya Direktur CV Bajasari (BS) Nono Mulyanto (NM), pemilik PT Fajar Pasis Lestari (FPL) Abdul Nanang Ramis (ANR), serta menantunya Hendra Sugiarto (HS) yang juga staf PT FPL.

Kemudian dari pihak penyelenggara negara, Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasioanl (BBPJN) Kalimantan Timur Tipe B Rahmat Fadjar (RF), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan jalanan nasional Riado Sinaga (RS).

Kasus ini berawal saat BBPJN Kalimantan Timur sebagai unit pelaksanan teknis Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memiliki tanggung jawab dalam pembangunan jalan nasional.

Wilayahnya berada di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada 2023, bersumber dari APBN dilakukan peninggakatan jalan Simpang Batu-Laburan dengan nilai proyek Rp. 49,7 miliar, dan preservasi jalan Kerang-Lolo-Kuaro dengan nilai proyek Rp. 1,1 miliar.

“Untuk kedua proyek tersebut, RS (Riado) ditunjuk selaku kepala satuan kerja BBPJN Kalimantan Timur tipe B dan RS juga ditunjuk selaku PPK,” kata Tanak.

Disebutnya, agar memenangkan proyek, ketiga tersangka Nono, Abdul, dan Hendra melakukan komunikasi dengan Riado.

Riado selanjutnya menyampaikan kepada Rahmat, dan memberikan persetujuan.

Perusahaan Nono, Abdul, dan Hendra akhirnya dimenangkan, dengan dilakukan modifikasi dan manipulasi beberapa item di aplikasi E-katalog LKPP.

Rahmat mendapatkan fee sebesar 7 persen dan Riado sebesar 3 persen dari nilai proyek.

“Sekitar Mei 2023, NM, ANR, dan HS (Nono, Abdul, dan Hendra) memulai pemberian uang secara bertahap bertempat di kantor BPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, hingga mencapai sejumlah sekitar Rp.1,4 miliar dan digunakan di antaranya Nusantara Sail 2023. Temuan uang dimaksud menjadi bukti permulaan awal untuk pengembangan lebih lanjut,” jelas Tanak.

Atas perbuatannya, Nono, Abdul, dan Hendra sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan Rahmat dan Riado sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Guna proses penyidikan kelima tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta terhitung sejak 24 November sampai dengan 13 Desember 2023.(hjrn/One)