Palembang-Bharindojakartaindinesia.com/- Peringati hari guru Nasional ketua umum (Ketum) Taekwondo Indonesia Kota Palembang Armin Heryadi mengucapkan selamat hari Guru Nasional 2023 yang diperingati setiap tanggal 25 November

“HGN tentu menjadi hari yang membahagiakan bagi para guru diselururuh tanah air,”Kata Armin Heryadi,Jum’at (24/11/23)

Propesi guru menurutnya bukanlah perkejaan sembarangan hal itu dikarenakan perkerjaan yang dilakukan guru sangat Mulya yakni mendidik para siswa

Lanjutnya guru memiliki peran sentral dalam mencerdaskan bangsa, sehingga sudah sepatutnya guru ditempatkan pada posisi yang seharusnya dan terhormat

Pada hari guru Nasional (HGN) 2023:ini Armin Heryadi memberikan apresiasi setinggi-tinggi nya kepada para guru yang tidak hanya membentuk watak anak didik nya menjadi manusia yang dapat membuat perubahan,namun juga melahirkan manusia-manusia yang berakhlak mulia yang menjadi bekal manusia di akhirat kelak,Kita harus mengapresiasi perjuangan para guru,”Tegas Armin Heryadi Ketum Taekwondo Indonesia Kota Palembang ini

ia berharap momentum hari guru Nasional (HGN) saat ini dijadikan motivasi untuk memberikan teladan terbaik kepada anak-anak didik nya,bahwa kita harus siap dan tetap inovatif dalam situasi apapun

Karena ekosistem pendidikan yang positif harus terus dibangun guna menjaga anak didik terus berdaya menuju kemandirian

“Mari untuk saling menguatkan agar para guru terus menghadirkan energi positif dalam memberdayakan anak didik,”Tandas Armin Heryadi

Pewarta / Agung

(Jum’at 24 2023)-Jakarta- Bharindojakartaindonesia.com/-
Menjelang akhir tahun 2023 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, melaksanakan rapat pertemuan dengan sejumlah pejabat serta wakil dari jawatan/instansi pemerintah setingkat eselon 1A dan 1B. Bertempat di Cemara Hotel – Jakarta pada hari Rabu, 22 November, dihadiri oleh peserta undangan dari 19 instansi pemerintah dan pihak swasta.

Rapat dipandu oleh Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Bapak Reza Pahlevi Chairul, S.Si, M.AS beserta stafnya. Bagi panitia rapat, urgensi pertemuan sudah dilakukan sesuai harapan, di mana para hadirin lebih awal telah mempersiapkan data dan informasi terkait komoditas kelapa. Demikian halnya dilakukan dalam rangka persiapan posisi Delegasi Republik Indonesia pada sesi tahunan ke-59 atau pertemuan tingkat Menteri International Coconut Community (ICC), yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023 di Provinsi Lampung. Sementara itu dalam sesi diskusi, sejumlah masukan diperoleh melalui dialog yang dibangun secara tatap muka dan melalui telekonferensi. Di mana keutamaannya adalah membahas tentang rencana strategi ICC lima tahun mendatang. Sehingga itu upaya pengembangan serta pengelolaan kelapa berkelanjutan maupun issu hambatan yang akan diperhadapkan pada program peningkatan kualitas dan kuantitas perkelapaan dunia, dapat dijadikan topik pembahasan dan tema pokok dalam event tahunan ICC pada desember mendatang.

Dalam rapat tersebut, ketua harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Bapak Rudy Handiwija, menyampaikan beberapa poin rintangan dalam upaya meningkatkan volume usaha pengelolaan perkelapaan nasional. Yang pertama adalah kondisi para pelaku usaha yang masih diperhadapkan dengan situasi dan tradisi perlakuan sistem dominasi single product. Menurut Rudy Handiwijaya, “harus ada upaya pengembangan hingga memproduksi banyak jenis jenis produk dari komoditi kelapa”.  Berbeda lagi rintangan terhadap rendahnya harga produksi kelapa sehingga banyak pelaku pelaku usaha pada produk pengolahan kelapa yang beralih ke komoditi lainnya. Selain itu index harga komoditas kelapa yang ditentukan oleh pelaku pelaku usaha yang berada di bawah naungan organisasi industri kelapa dunia. Demikian juga halnya sistem biaya transportasi yang tidak menentu dengan pola penyerahan barang dengan cara Free On Board. Transaksi ini dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan.

Pada kesempatan yang sama, Bapak Maman Ntoma mewakili organisasi Sahabat Kelapa Indonesia memberi masukan kepada pemerintah mengenai kampanye positif bagi program kelapa nasional secara berkelanjutan. Selanjutnya masukkan menyangkut lahan lahan kelapa dan lahan tidur eks hutan produksi serta areal penggunaan lain (APL) yang masih bisa diinvestasi oleh pelaku pelaku usaha. Hal ini menurut Maman Ntoma, membutuhkan koordinasi antara instansi guna memberi pelayanan terpadu untuk melegalkan usaha pengembangan perkelapaan nasional secara berkelanjutan. Sehingga dengan demikian, maka peningkatkan hasil perkebunan kelapa yang sudah ada mampu mendukung usaha peningkatan produk produk industri komoditi dari hasil tumbuhan kelapa.
(Iskandar Luneto)

Semarang,(24/11)Bharindojakartaindonesia. com – Sungguh disayangkan kelakuan dari Dirut PT.BPR Surya Yudha dari sebuah perusahaan bergerak di bidang perbankan yang ada Wonosobo.

Dirut BPR Surya Yudha bersama masa dan memanfaatkan Aparat Penegak Hukum telah melanggar Udang-undang Hak Asasi Manusia dimana mereka manahan mengunci korban eva hingga berjam-jam lamanya dan tidak diberi makan.

Hal ini diketahui awak media ini bermula dari adanya laporan  Eva ke lawyer Risandi.S.H pada hari kamis pukul 14.00 WIB.

Mengatakan bahwa ada peyekapan didalam toko Mekar Sari digembok dari luar terhadap seorang perempuan  Eva Triana dan  tim lawyer Risandi S.H langsung ke Tempat kejadian  dan memang benar itu terjadi.

Kemudian awak media  ini meminta keterangan dari saksi mengatakan  korban langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas.

Masih dengan korban Eva,paling ngeri nya kami tidak dikasih makan dan minum, justru gembok pakai kunci dari luar padahal kami sudah lapar, haus rasa  ketakutan terus mendapatkan intimidasi sampai kami mengalami stress sesak nafas.

Jadi atas kejadian penyekapan ini saya tidak terima dan saya melalui tim lawyer Risandi S.H dan Rekan langsung membuat laporan keDitreskrimun  Polda Jateng agar jangan lagi kejadian penyekapan terhadap seorang perempuan jangan  terulang lagi pada yang lain nya,”ujarnya.

Kemudian saya menanyakan terkait SOP,
BPR Surya Yudha sangat menyesalkan perbuatan inisial (S.Y) nasabah Eva berupaya berbagai cara untuk mempertahankan Haknya membayar Angsuran 1 miliar langsung justru tidak masuk angsuran

Kemudian eva sanggup membayar hutangnya dengan perhitungan bank lagi-lagi tidak bisa.

Melihat gelagat tersebut BPR Surya Yudha dengan semena -mena melakukan intimidasi ke nasabahnya.

KBP Satake Kabidhumas Polda jateng saat dikonfirmasi ditempat terpisah melalui WA mengatakan Akan dipelajari kasusnya kemudian akan diperiksa pelapor atau korban akan dipanggil untuk klarifikasi kejadian dan tindak lanjut.
(Kacong kenek)

JAKARTA-Bharindojakartaindonesia.com/- Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik oleh DPP SPRI. Ketua Umum SPRI Hence Mandagi melantik langsung Burju Simatupang selaku Ketua DPD SPRI Sumut bersama jajaran pengurus lainnya di Hotel Saka, Kota Medan, Kamis (23/11/2023).

Pengurus DPD SPRI Provinsi Sumut periode 2023 -2028 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan DPP SPRI bakal segera melalukan konsolidasi organisasi ke seluruh Kota dan Kabupaten se Sumut. “Kita akan segera menyusun program peningkatan kualitas wartawan dan melaksanakan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Burju saat memberi sambutan di sela acara pelantikan.

Sementara Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi dalam sambutannya, cukup banyak memberi masukan terkait tindaklanjut pembahasan potensi belanja iklan menjadi sumber Pendapat Asli Daerah atau PAD dari pajak iklan media.

“Selama ini ratusan triliun belanja iklan nasional atau biaya promosi barang dan jasa produk perusahaan nasional melalui media massa hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat media. Perlu ada regulasi yang mengatur agar pajak media dari belanja iklan bisa jadi PAD bagi pemerintah Provinsi,” papar Mandagi.

Hal itu, menurut Mandagi, harus diperjuangkan agar media lokal bisa hidup dan berkembang karena memiliki sumber penghasilan dari iklan yang terdistribusi merata di setiap daerah. “Sekarang ini kan hanya dimonopoli oleh media arus utama nasional. Bagaimana wartawan di daerah bisa sejahtera dan independen jika sumber utama penghasilan dari iklan tidak ada. Padahal ada potensi bisa diraih jika Pemda membuat regulasinya,” terang Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia.

Mandagi juga mendorong, pengurus DPD SPRI Sumut dapat berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas wartawan. “Naskah akademis tentang potensi PAD dari belanja iklan harus segera disusun. Karena SPRI Sumut pernah menggelar diskusi media tentang hal itu. Harus ada tindaklanjutnya,” harapnya.

Ia juga meminta khusus agar program pendidikan dan pelatihan pers di bidang video jurnalistik dapat segera dipersiapkan dengan instruktur profesional dan berpengalaman puluhan tahun di TV nasional.

(  HM )