Palembang-Bharindojakartaindonesia.com/- Pakde slamet Wakil Bupati Banyuasin periode 2018-2023 bersama Ketua DPD Partai Golkar Banyuasin Irian Setiawan dan Parpol koalisi Indonesia Maju hari ini meresmikan posko induk kemenangan Prabowo-Gibran yang beralamat di Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III.

Peresmian posko induk ini merupakan tekad kita untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Kabupaten Banyuasin, juga Melalui posko ini Pakde berharap dapat mendongkrak semangat kawan2 relawan khususnya dari rekan parpol Koalisi Indonesia Maju untuk bergerak sehingga mampu mengkonsolidasi para simpatisan  dan warga pendukung capres cawapres yg diusung oleh sejumlah parpol yg tergabung dalam KIM.

Namun, politik menjelang Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Banyuasin akan berbeda dan memberikan kejutan publik.

Pasalnya, disela-sela peresmian posko tersebut mantan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2018-2023 Slamet Somosentono, SH menyatakan diri maju sebagai Calon Bupati Banyuasin.

Artinya informasi yang berkembang di publik bukan sekedar isu tapi memang benaran adanya.

Hal itu disampaikan langsung oleh pakde Slamet panggilan akrabnya usai meresmikan Posko Induk pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang dihadiri gabungan Parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Saya katakan pasangan Solmet telah bubar pada 18 September 2023 itu benar, dan saya nyatakan terang-terangan maju menjadi orang nomor satu yakni Calon Bupati Banyuasin,”ujar Pakde Slamet, Kamis (30/11/2023).

Pakde Slamet dengan tagline “Banyuasin Maju” akan digadang-gadang berpasangan dengan Irian Setiawan Ketua DPD Partai Golkar Banyuasin.
“Kalau ditanya berpasangan dengan saya Pak Irian Setiawan,”ungkap Pakde Slamet sembari menunjuk Pak Irian Setiawan dan langsung dijawab dengan senyuman.

Pakde Slamet yang pro terhadap kepemimpinan Pj Bupati Banyuasin Hani Sopyar Rustam akan mendukung penuh Kebijakannya yang baru beberapa bulan untuk memperbaiki dan membangun Kabupaten Banyuasin.

Bahkan Pakde Slamet dengan semangat yang berapi-api dan mengisyaratkan siap berperang jika ada yang ingin menganggu kebijakan Pj Bupati sekarang ini.

“Kami akan menjaga pemimpin saat ini yakni Pj Bupati Hani Sopyar Rustam, tidak boleh ada yang menganggunya,”tegasnya.

Program Pakde Slamet sendiri sejalan dengan Pj Bupati Banyuasin dan Pemerintah Jokowi dengan meningkatkan kesejahteraan ASN dan pembangunan yang merata sampai ke desa.

“Maka dari itu pasangan Capres-cawapres yakni Prabowo-Gibran kita harus menangkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden,”terangnya.

Ditambahkan Irian Setiawan Ketua DPD Partai Golkar Banyuasin jika ia masih melihat situasi politik khususnya Pilkada 2024. Hanya saat ini masih fokus dengan Pileg dan Pilpres 2024.

“Ya, saya siap jika partai Golkar menghendaki,”pungkasnya.

Pewarta : Bunyamin.

Kamis,(30 November 2023). Pohuwato- Bharindojakartaindonesia.com/- Usaha Pertambangan Ilegal (PETI)  kembali memberi ancaman baru bagi kelangsungan hidup ekosistem yang ada di kab.pohuwato.

Kegiatan (PETI) tersebut kini perlahan mulai meluas,Setelah  Kec.Buntuliya dan Kec.Taluditi yang sempat memakan korban,kini meluas  ke Kecamatan Patilanggio yakni di Desa Balayo.

Lokasi PETI tersebut terpantau aktif melakukan kegiatan ,terlihat satu alat berat jenis excavator sedang lalu lalang mengeruk material di lokasi .

Menurut kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah 3 Marisa bahwa sebagian wilayah Patilanggio masuk dalam kawasan hutan dan sebagian areal penggunaan lain (APL).

“Untuk sementara langkah yang sudah kita ambil sementara adalah melakukan patroli dengan pendekatan persuasif dan humanis serta memberikan edukasi.”Kepala KPH 3,Srijono Kamis.

Srijono pun mengungkapkan bahwa pihaknya akan tetap menindak tegas para pelaku.

“Terkadang kondisi lapangan lagi pada off (tidak ada kegiatan -red) namun kami dari KPH sudah ada planning dengan menindak secara tegas bagi pelaku pertambangan ilegal ,namun dengan waktu yang kami belum dapat infokan terlebih dahulu.”ungkap Srijono.

Palembang-Bharindojakartaindonesia.com/- Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Suara Rakyat (PSR) melakukan aksi demo di kantor Gubernur Sumsel untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan indikasi pencemaran lingkungan dan polusi udara yang disebabkan oleh perusahaan batubara PT. BA serta PT. BAU.

Koordinator Aksi, Aan Hanapiah atau Aan Pirang dalam orasinya mengatakan jika PT. BA serta PT. BAU diduga melanggar Peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana kedua perusahaan tersebut terindikasi menyebabkan pencemaran lingkungan, polusi udara dan ISPA serta debu yang menyebar di rumah warga.

“Kami meminta PJ. Gubernur Sumsel atau instansi terkait untuk segera memghentikan kegiatan dan menutup operasional atau kegiatan dari PT. BA serta PT. BAU karena diduga perusahaan tersebut sebagai biang kerok penyumbang utama pencemaran lingkungan dan polusi udara,” jelas Aan.

Selain itu, Aan Pirang yang juga didampingi oleh Deky dan Yudi serta Bobi menjelaskan jika dua Stockfile Perusahaan industri Batu Bara ( PT. BA dan PT. BAU ) diduga Sudah Melanggar  Pasal 1 angka 14 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Masyarakat yang rumahnya bertempat tinggal dan menetap di pinggir  Sungai Tangga Buntung bertahun-tahun lingkungannya sudah tercemar polusi udara. Dan banyak orang tua maupun anak-anak terkena dan terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),” imbuhnya.

Selain itu, dalam aksinya PSR meminta PJ. Gubernur Sumsel :

Pertama  mendorong Reformasi Kebijakan keterbukaan informasi Publik terkait dua Stockfile Perusahaan industri Batu Bara Penyumbang Polusi Udara di Lingkungan Kertapati dan Tangga Buntung.

Kedua meminta Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kota Palembang segera hentikan kegiatan lalu berikan sanksi dan tutup  Dua Stockefile Perusahaan industri Batu Bara yaitu PT. Bukit Asam dan PT. Bara Alam Utama.

Kemudian Ketiga meminta (APH) Kepolisian, Kejaksaan Segera lakukan pemasangan ( Police Line ) menutup tempat tersebut.
karena “diduga” Industri Batu Bara sebagai biang kerok terjadi pencemaran Polusi Udara  di lingkungan warga Kertapati dan Tangga Buntung.

Lalu meminta Pemerintah berhenti mencari alasan melepas tanggung jawab pengendali polusi udara dan berhenti memberikan solusi palsu dalam upaya memulihkan kualitas udara bersih dan sehat di Kota Palembang.

Selain itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumsel, Herdi selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Sumsel saat menjumpai massa aksi PSR menuturkan dirinya mengucapkan permintaan maaf karena PJ. Gubernur Sumsel tidak bisa menemui massa aksi karena sesuatu hal. Terkait apa yang sudah disampaikan oleh PSR, dirinya akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada PJ. Gubernur.

“Secepatnya aspirasi ini akan kami sampaikan kepada PJ. Gubernur dan Sekda Sumsel,” ujarnya.

Kamis,(30 November 2023). Pahuwato-Bharindojakartaindonesia.com/- Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di Pohuwato seakan tidak akan pernah habis untuk dibahas, dimulai dari dampak lingkungan, sosial, BBM Bersubsidi, Pungli dan lain sebagainya.

Saat ini yang menjadi sorotan adalah PETI yang berada di Wilayah Taluditi yang dituntut untuk ditertibkan, padahal PETI bukan hanya di sana saja, sebut saja di Desa Balayo Kec Patilanggio dan marisa

Menurut Anto Margarito Kedua lokasi tersebut tidak jauh dengan kantor Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pemerintah Daerah Pohuwato, yang sampai saat ini masih saja beroperasi dengan bebas.

“Kalau hanya alasan ada korban jiwa, PETI di Wilayah lain juga pernah memakan korban jiwa, bahkan ada yang  sampai merusak fasilitas pipa distribusi air minum milik  PDAM,” ungkapnya

Menurut Anto bahkan yang lucunya ada kejadian raibnya 19 alat yang diamankan oleh Kapolda langsung,

“Intinya kalau menertibkan , tertibkan semua secara serentak, APH dan pemerintah daerah Pohuwato dengan sumber dayanya  mampu melakukan itu, ini sama dengan pepatah semut diujung kuku kelihatan, gajah didepan lagi makan tak tampak,”pungkasnya

( Ir )

Palembang-Bharindojakartaindonesia.com/- MAKI ( Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ) Sumsel melaksanakan Aksi Demo damai di halaman kantor Kejati Sumatra Selatan Jln H.Bastari Jakabaring, Rabu 29/11/2023.

Dalam Orasinya  ketua DPW K-MAKI sumsel Peri Maki didampingi oleh Man serta puluhan Massalnya dikawal ketat oleh pihak kepolisian dalam  aksi demonya dengan damai, berlangsung tertib dan aman.

Para awak media menemui Peri Maki  setelah orasinya menyampaikan, aksi damai kali ini merupakan aksi demo  yang di duga ada indikasi korupsi dan KKN dilingkungan PUPR dikabupaten Muara Enim Sumatra Selatan,” tegas peri Maki.

Dalam kesempatan ini kami akan melaporkan temuan lembaga audit negara BPK RI
Perwakilan Sumatera selatan terkait penggunaan anggaran di lingkungan Dinas PUPR
kabupaten Muaraenim Terkait Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Kasai
tahun anggaran 2020 yang tidak termuat dalam LHP kabupaten Muaraenim
tahun 2020.

Pasca amblasnya jalan Desa Kasai beberapa waktu lalu yang merupakan proyek
pemerintah kabupaten Muaraenim melalu dinas PUPR kabupaten
Muaraenim yang bersumber dari dana APBD Muara Enim dengan nilai pagu
Rp 15 Miliar dengan pekerjaan di lakukan oleh PT WIJAYA KITA SARANA, dengan
kejadian tersebut sangat yang di sesal,pekerjaan konstruksi yang baru
berumur 2 tahun lebih dan di duga tanpa di lakukan audit BPK RI Tahun 2020 kondisi
hancur sendiri tanpa sebab.
Dalam keprihatinan kami selaku pegiatan masyarakat anti korupsi di Sumsel sangat
mendukung pihak kejaksaan Tinggi Sumsel untuk mengusut dari pekerjaan tersebut,” ujarnya

Termaksud dalam penyedia jasa,sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku  penilai ahli,Kegagalan bangunan bisa terjadi akibat kesalahan
perencanaan maupun kesalahan dalam pelaksanaan serta pengawasan.

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian akibat kegagalan bangunan
diatur di dalam Peraturan Pemerintah,oleh karena beratnya tanggungjawab sesuai ketentuan undang-undang, disarankan
kepada penyedia jasa untuk berhati-hati dalam proses tender proyek maupun dalam
proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Perencanaan yang salah, pelaksanaan
yang salah dan pengawasan yang salah.

Dapat  menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan dan berakibat jatuhnya sanksi pidana atau denda. Undang-undang jasa
Konstruksi berlaku baik untuk proyek pemerintah maupun proyek swasta dan berlaku bagi usaha orang-perorangan maupun badan usaha.
Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa pada masa pemeliharaan yaitu :

1. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan

2. Penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi dapat memilih untuk memberikan Jaminan
Pemeliharaan atau memberikan retensi, sedangkan pekerjaan Jasa Lainnya
wajib menyampaikan Jaminan Pemeliharaan;

3. Jika dalam rentang masa pemeliharaan terdapat kerusakan maka Penyedia
wajib memperbaiki dan segala biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan menjadi
tanggungjawab penyedia;

4. Jika kerusakan yang terjadi disebabkan oleh unsur suatu keadaan yang terjadi
diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya (keadaan
kahar) maka perbaikan menjadi tanggungjawab para pihak;

5. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman
pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK. Apabila penyedia tidak
memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan
uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

Aksi demo damai oleh K-MAKI diterima baik pihak Kejati Sumatra Selatan yang diwakili oleh Azwar selaku kasi Intel C,bila surat atau berkas masuk ke PTSP Kejati Sumsel
akan ditindaklanjuti dengan tegas dan juga akan disampaikan dengan pimpinan kami,” tindanya.

Rabu, (29/11/2023-Jakarta –Bharindojakartandonesia.com/-  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) di Istana Negara, Jakarta Rabu, (29/11/2023).
Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai KASAD menggantikan pejabat sebelumnya Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merupakan Perwira Tinggi TNI lulusan Akademi Militer tahun 1992. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres (2018–2020), dan Pangdam IX/Udayana (2020).

      (One)

Rabu, (29/11/2023- Semarang – Bharindojakartaindonesia.com/– Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Rekening Virtual Account pada hari Selasa, (28/11/2023) kemarin. bertempat di Pusdiklat Bursa Kerja Kusus (BKK) Kota Semarang.
Kegiatan yang bekerjasama dengan Bank Jateng ini mengundang 35 Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah.
Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai tindaklanjut persiapan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola anggaran yang bersumber dari hibah Pemerintah Daerah.
Dalam kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga sore tersebut, peserta mendapatkan materi dari dua narasumber berasal dari Bank Jateng dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Amalia selaku Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Jateng Provinsi Jawa Tengah menyampaikan mekanisme pembukaan rekening induk giro kepada para peserta. Dalam materinya, Amalia menjelaskan bahwa adanya rekening Virtual Account (VA) ini akan memudahkan Bawaslu Kabupaten/kota dalam mengelola anggaran hibah. Hal ini tidak lepas dari karakteristik VA yang dapat ditransaksikan melalui internet banking bisnis. Selain itu monitoring rekening dapat dilakukan secara real time mealui sistem yang ada.
Meskipun transaksi VA lebih mudah untuk dilaksanakan, Amalia menyatakan keamanan VA juga terjamin. Adanya verifikasi dan otorisasi berjenjang mulai dari petugas CSR sampai dengan Kanit Pelayanan meminimalisir terjadinya transaksi ilegal.

Setelah pemberian materi mengenai teknis pembukaan rekening dan transaksi VA, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kartini Tjandra Lestari melanjutkan dengan materi seputar pengelolaan dana Hibah yang disimpan dalam rekening induk giro tersebut. Tjandra menekankan bahwa rekening yang dibuka di Bank Jateng ini akan menjadi rekening induk dalam mengelola anggaran pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pengawasan pemilihan Bupati dan Walikota.
Tjandra menekankan agar penggunaan anggaran disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Tjandra menambahkan bahwa kedepan akan ada kegiatan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota dalam mengoperasikan CMS Rekening VA.

“Pengelolaan anggaran yang normatif, efektif dan efisien dari kita selaku Sekretariat akan memberikan sumbangsih dalam menjamin kualitas pemilihan kedepan,” Tukas Tjandra di akhir materi

       (qo/awi)