Kapolres Kotamobagu Pimpin Apel Kesiapan Satgas OMB 2023-2024, sekaligus serahkan tas serbaguna secara simbolis

BharindoJakartaIndonesia.com/HUMAS POLRES KOTAMOBAGU – Dalam moment penuh semangat, Kapolres Kotamobagu AKBP Dasveri Abdi SIK memimpin apel kesiapan Satuan Tugas Operasi Mantap Brata (OMB) untuk periode 2023-2024. Kegiatan ini sebagai penanda semangat serta komitmen tinggi Polri khususnya Polres Kotamobagu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Kotamobagu, Selasa (28/11/2023).

AKBP Dasveri Abdi SIK memimpin langsung jalannya apel kesiapan tersebut turut memberikan arahan yang jelas serta turut memotivasi para personil Satgas OMB dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan profesionalisme serta dedikasi yang tinggi.

Tak hanya itu, Kapolres Kotamobagu turut menyerahkan tas serbaguna kepada personil Satgas OMB. Tas serbaguna ini diharapkan dapat mendukung mobilitas dan kesiapan setiap anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

“Kesiapan kita adalah kunci utama dalam menjalankan tugas operasi yang akan kita laksanakan. Saya yakin, dengan semangat dan persiapan yang matang, kita akan mampu memberikan yang terbaik untuk menjaga keamanan masyarakat”, ujar AKBP Dasveri Abdi SIK dalam arahannya.

Para anggota Satgas OMB terlihat sangat antusias dan siap mengemban tanggung jawab yang diberikan. Mereka komitmen untuk menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat selama periode operasi ini.

Kehadiran serta semangat yang terpancar dari apel kesiapan Satgas OMB ini menjadi bukti nyata bahwa keamanan masyarakat menjadi prioritas utama. Dengan komitmen yang kuat, diharapkan Kota Kotamobagu akan semakin aman, sejahtera dan nyaman selama perhelatan pesta demokrasi(Humas/R01)

HGN Tahun 2023, Kepala Sekolah SMPN 25 Jadi Pemimpin Upacara Di Pemkot Palembang

PALEMBANG-Menjadi suatu kebanggaan dalam momen Hari Guru Nasional tahun 2023, Kepala sekolah SMP Negeri 25 Palembang, Fedwin Almuin Halim Spd MM Msi dipercaya menjadi pemimpin Upacara memperingati HGN ke-78 yang digelar pada hari sabtu (25/11/2023) dihalamam Pemerintah Kota Palembang.

Bertindak sebagai pembina upacara PJ Walikota Palembang Ratu Dewa, Pemimpin dan semua peserta upacara tampak seragam mengenakan baju adat Kota Palembang.

Turut hadir dalam upacara peringatan HGN tersebut Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin, Kepala Dinas Pendidikan Palembang H Ansori, Unsur TNI, perwakilan guru dan siswa SD-SMP Kota Palembang.

“Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak PJ Walikota Palembang Drs Ratu Dewa dan pemerintah kota Palembang melalui Dinas Pendidikan kota Palembang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Pemimpin Upacara ( Dan Up) pada peringatan HGN (Hari Guru Nasional) ke 78,” kata Fedwin Almuin Halim Spd MM Msi. Selasa (28/11/2023).

Fedwin melanjutkan, dalam sambutannya Pj Walikota Palembang mengajak semua yang hadir untuk bersama-sama dengan penuh semangat bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar yang mencerminkan semangat kebebasan dalam proses pembelajaran.

“Bapak Walikota Palembang menyampaikan, kemerdekaan Belajar bukan hanya ide semata, tapi merupakan sebuah ajakan bagi kita semua termasuk siswa, guru, dan tenaga pendidik lainnya untuk terus melangkah maju, menjelajahi dunia ilmu pengetahuan tanpa henti, dan kepada para guru di Kota Palembang disampaikannya agar terus semangat dan bersungguh-sungguh dalam mendidik siswanya,” ucapnya menirukan penyampaian Pj Walikota Palembang.

Diajuga mengharapkan agar anak didik siswa siswi SMP Negeri 25 Palembang, untuk terus belajar berpacu mengejar prestasi

“Anak-anak SMP Negeri 25 tercinta, saya menghimbau agar teruslah belajar serius dan raih prestasi. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan seperti bolos sekolah, malas belajar, berkelahi atau bahkan tawuran yang merugikan diri sendiri,” pungkasnya. Pewarta/ agung

DPD LSM KPK Nusantara Buat Lapdu Ke Kejati Sumsel, Ini Kata Sekda Kabupaten Muara Enim

Palembang – Dewan Pimpinan Daerah Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (DPD KPK N) resmi melaporkan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Muaraenim untuk dua kasus, yaitu mengenai dugaan terjadi Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor)

anggaran kegiatan penyediaan makanan dan minum, sebesar Rp.4.090.500.000,00 dan pada realisasinya sebesar Rp.3.687.500.500,00 atau 90,15%. Serta kegiatan beberapa rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, sebesar Rp.6.743.572.000,00 pada realisasinya sebesar Rp.6.742.861.275,00 atau 99,99% termasuk didalam daerah sebesar Rp.1.768.800.000,00, pada realisasinya sebesar Rp.1.253.026.000,00 atau 70,84%. Berdasarkan dari studi banding yang sudah kami lakukan dengan beberapa kabupaten, anggaran yang digunakan tidak sebesar kabupaten Muaraenim. Kenyataannya Sekda Muaraenim sudah melakukan pelanggaran Tipidkor serta manipulasi data, karena adanya ketidaksesuaian uraian anggaran, serta realisasi antara LKPJ kabupaten Muaraenim dan sirup penyedia TA. 2020, padahal di tahun 2020 sedang terjadi Pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan dilarang berkerumun apalagi berpergian, maka dari itu pemerintah menerapkan Work From Home (WFH) serta zoom meeting.

Menurut Dodo Arman selaku Ketua DPD KPK Nusantara, dirinya menilai tidak adanya empati dari Daerah kabupaten Muaraenim ditengah pandemi covid-19 yang mengakibatkan buruknya ekonomi, menghabiskan anggaran yang tidak masuk akal karena hanya untuk makan minum saja.

“Kami telah melayangkan surat klarifikasi kedua, namun tidak ada tanggapan dari Sekda Kabupaten Muaraenim. Maka dari itu kami anggap kegiatan tersebut benar adanya fiktif, baik kegiatan rapat ataupun penyediaan makanan dan minum”, tegasnya.

Perihal semua kejadian ini, Dodo Arman meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) meminta segera,

1. Untuk memproses

Laporan Pengaduan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kepada Kejati Sumsel untuk segera melakukan Penyelidikan/Penyidikan serta memanggil dan memeriksa Sekda Kabupaten Muaraenim, dan pihak terkait lainnya.

3. Kepada Kejati Sumsel untuk segera memberikan

Informasi/pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan penanganan perkara tersebut kepada kami sebagai pelapor.

Dengan tetap mengacu kepada azas praduga tidak bersalah, kami berharap agar pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini Kejati Sumsel agar segera

melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai kewenangannya.

Sementara ditempat terpisah, Sekda Kabupaten Muaraenim Ir. Yulius, M.Si saat dikonfirmasi awak media melalui telepon menanggapi, dirinya baru beberapa bulan menjabat sebagai Sekda di Kabupaten Muaraenim, jadi terkait permasalahan Tipidkor tahun 2020 dirinya tidak mengetahui akan hal itu.

Notaris diPanggil KPK Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Bupati Banjarnegara

Selasa, (28/11/2023), Bhanrindo, Jakarta –KPK memanggil notaris Dody Saiful Islam.

Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS).

“Bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, sebagai berikut, Dody Saiful Islam,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada media Selasa, (28/11/2023).

“Ali belum menjelaskan apakah Dody sudah memenuhi panggilan tersebut.

Dia hanya mengatakan Dody akan diperiksa terkait kasus TPPU Budhi Sarwono (BS).

“Penyidikan perkara dugaan TPPU dengan Tersangka BS (Bupati Banjarnegara),” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah menghukum Budhi Sarwono dengan pidana 8 tahun penjara.

Budhi juga dihukum mengembalikan uang yang dikorupsi sebesar Rp. 4,3 miliar

Kasus bermula saat KPK mengusut dugaan keterlibatan Budhi Sarwono dalam kasus suap dan gratifikasi dalam berbagai proyek yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya pada kurun (2017-2018) KPK juga mendudukkan di kursi terdakwa pengusaha Tedy Afandi yang berperan sebagai orang kepercayaan Budhi.

Pada Juni 2022, Pengadilan Negeri (PN) Semarang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Budhi dan Kedy serta denda Rp. 700 juta subsider 6 bulan. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding.

Jaksa yang menuntut 12 tahun penjara lalu mengajukan kasasi.

“Amar putusan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adili sendiri terbukti Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 12 b. Masing-masing 8 tahun penjara dan denda Rp.700 juta subsider 6 bulan kurungan,” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir website MA, Selasa, (28/2).

Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Sinintha Sibarani dan Dwiarso Budi Santiarto. Yang baru, MA menambah hukuman berupa kewajiban mengembalikan uang yang dikorupsinya.

“Uang pengganti Terdakwa 1 (Budhi) Rp 4.351.506.700 subsider 2 tahun.

Uang pengganti terdakwa II (Kedy) uang pengganti Rp 2.880.000.000 subsider 1 tahun.

Tolak kasasi Terdakwa,” demikian bunyi putusan dengan panitera pengganti Sunardi. (hjrn/haf/awi)

DISKUSI PUBLIK FORUM MASYARAKAT BERDAYA SUMSEL KAMPANYEKAN PEMILU DAMAI 2024 ANTI ANARKISME DAN ANTI KEKERASAN

Bharindo Palembang Forum Masyarakat Berdaya Sumsel gelar Diskusi Publik pada Senin (27/11/2023) di gelar pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Komering Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang. Kegiatan yang dihadiri oleh 50 orang aktivis FMB ini mengambil tema “Ciptakan Pemilu 2024 Damai Tanpa Kekerasan dan Tindakan Anarkis”, dengan tujuan terciptanya rasa aman dan damai bagi masyarakat.

Kegiatan juga dihadiri oleh para pemateri yaitu Advokat / Praktisi Hukum Sdr. M. JASMADI PASMEINDRA, S.HI, MH, MED, CLMA, CNPHRP; Pengamat Sosial dan Politik Sdri. ELITA AIDILLAH, S.Sos, MA; dan DR. MAULANA, MM Akademisi Pascasarjana Universitas Taman Siswa Palembang,Selasa(28/11/2023).

Dalam sambutannya KI EDI SUSILO selaku Founder FMB menyampaikan, pada 28 November 2023 mendatang, ruang publik akan di penuhi oleh spanduk dan alat peraga kampanye, silahkan laksanakan Demokrasi namun ciptakan pemilu damai anti anarkis dan kekerasan. Selain itu pihaknya berharap siapapun di tahun 2024 pemimpin yang terpilih agar memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa dan memperdulikan generasi muda serta tidak ada lagi penyerobatan lahan milik masyarakat. Dengan berpedoman pada pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kegiatan ini, pihaknya berharap para peserta dapat ikut mensosialisasikan kepada masyarakat dan generasi millenial untuk menjaga pemilu yang damai, bersih tanpa anarkisme.

Penyampaian materi dari Pengamat Sosial dan Politik Sdri. ELITA AIDILLAH, S.Sos, MA, seperti yang kita ketahui Demokrasi itu dari rakyat dan untuk rakyat dengan tujuan kesejahteraan. Keberhasilan negara dilihat dari kesejahteraan rakyatnya itu sendiri. Semakin sering terjadi demonstrasi oleh rakyat berarti dapat disimpulkan negara tersebut tidak berhasil mensejahterahkan rakyatnya. Dalam forum ini mari kita ciptakan Pemilu damai yang anti anarkis dan anti kekerasan, yang tidak menjatuhkan satu sama lain baik secara langsung maupun melalui media sosialsosial akibat penyebaran isu-isu hoaks di masyarakat.

Penyampaian materi dari Advokat / Praktisi Hukum Sdr. M. JASMADI PASMEINDRA, S.HI, MH, MED, CLMA, CNPHRP, Mayoritas pemilih pada pemilu 2024 mayoritas adalah Gen Z yang rata-rata baru berusia 18 tahun dengan kondisi yang labil. Persoalan kekerasan dan anarkis didasari dari fenomena jiwa dan hati nurani. Namun hati nurani harus di tunjang dengan pengetahuan sehingga pilihan tidak hanya didasari dengan emosi, yang dapat berdampak pada kekerasan dan anarkis akibat perbedaan pilihan. Minimal tingkatkan pengetahuan tentang berpolitik dalam tingkat keluarga. Dari sisi hukum apapun bentuk anarkisme adalah perbuatan terlarang, bahkan akibat dari ujaran kebencian dapat berdampak pada perbuatan melanggar hukum. Melalui kegiatan ini meskipun suhu politik tegang namun hati tetap damai sehingga membantu pelaksanaan tugas Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai.

Penyampaian materi dari DR. MAULANA, MM Akademisi Pascasarjana Universitas Taman Siswa Palembang, Indonesia kedepan akan menjadi rumah bagi para generasi muda di masa yang akan datang. Keterlibatan generasi muda dalam kondisi unfished artinya generasi muda itu ikut merusak rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya di masa yang akan datang. Melalui kegiatan ini dirinya menghimbau, jadilah katalisator dalam lingkungan, saat melihat situasi panas pada politik 2024. Bijaklah dalam lingkungan dan bermedsos agar tidak terlibat menjadi buih bagi kelompok yang berkepentingan, generasi muda dapat menjadi kelompok yang memenangkan dan mendamaikan sehingga tetap terjaga republik ini yang kelak akan menjadi tempat tinggal bagi generasi muda di masa yang akan datang.

Kegiatan berlangsung khidmat dengan penampilan seni tari kreasi, puisi dan lagu dari aktivis Forum Masyarakat Berdaya Sumsel serta ditutup dengan Deklarasi Pemilu Damai.

“Atas nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Kami Forum Masyarakat Berdaya dan berbagai elemen masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan menyerukan kepada semua kontestan Pemilu 2024 untuk menjaga dan mewujudkan Pemilu Damai dan Persatuan Indonesia untuk Indonesia Adil dan Makmur”tutupnya.(Pewarta Aldrin.)

 

 

 

 

 

 

 

Kapolri Hadiri Deklarasi Kampanye Pemilu Damai di KPU

Selasa, (28/11/2023)-Jakarta- Bharindojakartaindonesia.com/- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri deklarasi kampanye Pemilu Damai 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat Senin, (27/11/2023) kemarin.

Acara ini didahului dengan kirab bendera Pemilu 2024. Mereka membawa 18 bendera partai politik peserta Pemilu tahun depan. KPU mengatakan kirab dengan membawa 18 bendera parpol itu juga dilakukan estafet di setiap provinsi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait peserta Pemilu. Dengan penampilan dan konsep KPU kali ini. Pendiri Muri Jaya Suprana menganugerahkan Rekor MURI.

Pembacaan naskah deklarasi oleh Ketua KPU Hasyim Asyari kemudian ikuti oleh tiga pasangan capres-cawapres, serta diikuti juga oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024. Selanjutnya, seluruh pihak yang hadir menandatangani pakta kampanye pemilu damai, termasuk seluruh partai peserta Pemilu 2024, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan stakeholder terkait turut menandatangani pakta. Mereka diminta memastikan pemilu berlangsung damai.

Naskah itu berisi tiga poin yang mesti ditaati para peserta Pemilu 2024.
Mulai dari Pemilu yang diharapkan berjalan adil, damai, tanpa politik uang, hingga pelaksanaannya sesuai dengan aturan undang-undang.

Adapun isi deklarasi yakni :

1. Mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Melaksanakan kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA dan tanpa politik uang

3. Melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sebelum deklarasi damai KPU, kapolri dan Panglima TNI menandatangani Deklarasi Kampanye Damai Tertib dan Taat Hukum peserta Pemilu 2024, dalam Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat Senin, (27/11/23).

     (hjrn/awi)

Polres Banjarnegara Lakukan Pengamanan Aksi Peduli Palestina Batur Raya

Banjarnegara – Bharindojakartaindonesia.com/- Polres Banjarnegara melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas kegiatan long march “Penggalangan Dana dan Doa Bersama untuk Palestina” oleh Forum Peduli Palestina Batur Raya (FPPB) di Batur Banjarnegara, Selasa, (28/11/2023).

Kegiatan pengamanan mulai pukul 06.30 WIB di Masjid Al-Hasbi dan Lapangan Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

Kapolres Banjarnegara AKBP Era Johny Kurniawan, SIK, MH mengatakan,” pengamanan kegiatan dilakukan guna mengantisipasi kerawanan gangguan kamtibmas.

“Sehingga perlu dilakukan upaya preventif guna mencegah gangguan kamtibmas selama kegiatan berlangsung,” katanya di Mapolres Banjarnegara.

Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan dengan melibatkan 36 personel Polres Banjarnegara untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut.

“Kita libatkan personel gabungan baik itu Reskrim, Lalu lintas, Samapta, Intelijen, Provos serta anggota polsek untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas,” ujarnya.

Menurut dia, pengamanan dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung.

“Personel melakukan pengamanan dan pengawasan untuk melakukan tindakan awal apabila ada kejadian yang dapat menggangu stabilitas Kamtibmas,” ucapanya.

Selain itu, lanjut dia, pengamanan dilakukan agar tercipta situasi yang aman, kondusif dan antisipasi berbagai tidak kejahatan.

“Sebagai upaya Kepolisian dalam memberikan jaminan keamanan selama kegiatan berlangsung,” ucapnya.

Adapun pengaturan lalu lintas, lanjut Kapolres, dilakukan untuk menekan kerawanan Kamtibmas dan kamseltibcarlantas.

“Sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan serta meminimalisir angka kemacetan dalam berlalu lintas,” bebernya.

Selain itu, kata dia, sebagai upaya kepolisian meminimalisir kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dijalan.

“Sehingga masyarakat lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara,” pungkasnya.

   (ugl/One)

Kaum Wanita Indonesia Dalam Kalkulasi Angka & Pemilu 2024*

Jacob Ereste :

JAKARTA-Bharindojakartaindonesia.com/- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 orang pemilih. Menurit Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos (Baca CNN Indonesia, Senin, 3 Juli 2023), total jumlah DPT ini terdiri dari jumlah pilih laki-laki 102.218.503 orang dan pemilih perempuan 102.588.719 orang. Dari total rekapitulasi nasional pemilih dari dalam dan dari luar negeri, tersebar di 514 Kabupaten/ Kota dan 128 negara. Adapun jumlah TPS keseluruhan di dalam dan di luar negeri berjumlah 823.220. Sedangkan TPS di dalam negeri berjumlah 820.161, selebihnya berada di luar negeri.

Jumlah pemilih di dalam negeri sebanyak 203.056.748 orang ini terdiri pemilih laki-laki sebanyak 101.467.243 orang dan pemilih perempuan 101.589.505 orang. Sedangkan pemilih di luar negeri sebanyak 1.750.474 orang yang tersebar do 128 negara.

Jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki terdapat di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,  Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Maluku.

Dari 575 anggota DPR RI tahun 2019-2024 yang terpilih resmi dan dilantik hingga diambil sumpahnya pad 1 Oktober 2019, terdapat 463 orang (80,52 persen) laki-laki dan 112 (19,48 persen) adalah wanita.

Dalam Pemilu serentak (2019) keterwakilan kaum wanita di parlemen meningkat dibanding Pemilu sebelumnya. Sebab pada Pemilu 1999 jumlah anggota DPR RI berkelamin wanita hanya 44 orang (9 persen) meningkat pada 2004 menjadi 65 orang (13.3 persen) dan naik lagi jumlahnya pada Pemilu 2009 menjadi 100 orang (18 persen) namun.menurun pada pada hasil Pemilu 2014 menjadi 97 orang (17 persen) yang bisa duduk di Senayan.

Yang menarik, justru kuota perempuan yang disediakan oleh partai sebesar 30 persen, mampu dicapai oleh Partai Nasdem sebesar 32,2 persen. Meski dalam bilangan jumlah anggota parlemen terbanyak yang mampu diusung oleh PDIP pada Pemilu 2019. Jadi pencalonan 30 persen wanita dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk pertama kali dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 2003 menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019 dan seterusnya yang belum diisi penuh oleh kaum wanita Indonesia. Padahal, jumlah pemilih perempuan pun dalam Pemilu relatif lebih banyak dibanding jumlah pemilih laki-laki. Maka itu masalah pengisian kuota bagi kaum wanita dalam Pemilu — termasuk Capres dan Cawapres yang tengah berlangsung prosesnya di Indonesia, kaum wanita pun terkesan masih berada di pinggir gelanggang, tak ikut sebagai pemain. Artinya, inilah diantara topik menarik yang patut digunjingkan oleh berbagai pihak, agar peran kaum wanita Indonesia dapat maksimal membuat regulasi yang bisa lebih memberi banyak manfaat dalam peran mengeloka bangsa dan negara yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil serta beradab.

Begitulah, kurang lebihnya kaum wanita Indonesia dalam angka dan kalkuladi Pemilu 2024 yang pantas dan patut untuk digunjingkan secara serius, tak hanya oleh kaum wanita sendiri, tapi juga bagia semua pihak yang mendambakan iklim demokrasi yang sehat di negeri ini.

Percetakan Negara, 15 November 2023

*Pilpres Curang Terstruktur, Sistematis dan Massif Akibat KKN dan Politik Dinasty Menjadi Potensi Bagi Rakyat Memboikot Pemilu*

Jacob Ereste :

JAKARTA -Bharindojakartaindonesia.com/- Pilpres curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif karena KKN dan Politik Dinasty bisa mengarah pada upaya gerakan pemboikotan Pemilu 2024. Demikian pokok pikiran diskusi seri ke 4 Posko Relawan Rakyat Indonesia Anti Pemilu dan Pilpres yang curang dan KKN yang ingin mengembangkan politik dinasty.

Diskusi rutin mingguan ini seperti biasanya akan berlangsung hari Rabu, 29 November 2023, mulai pukul 13.15 sampai selesai di Cafe Bintang, Jl. Percetakan Negara IV No. 1, Jakarta Pusat.

Akan tampil sebagai Nara sumber Beathor Suryadi, aktivis senior yang sempat masuk Istana sebagai salah satu anggota KSP, bersama Hendrajid, aktivis dan juga jurnalis dan Marwan Batubara, pengamat pertambangan yang konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah.

Release resmi yang diterima redaksi langsung dari Presidium Posko Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) pada 27 November 2023 mengharap diskusi ini dapat juga menjadi sarana konsolidasi untuk merapatkan barisan kaum pergerakan yang konsen terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman kehancuran.

Karena untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi dari penyesatan dari ambisi penguasa yang zalim, adalah kewajiban bagi setiap warga negara sebagai pemilik suara.

Jakarta, 27 November 2023

*Pilpres Curang Terstruktur, Sistematis dan Massif Akibat KKN dan Politik Dinasty Menjadi Potensi Bagi Rakyat Memboikot Pemilu*

Jacob Ereste :

JAKARTA -Bharindojakartaindonesia.com/- Pilpres curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif karena KKN dan Politik Dinasty bisa mengarah pada upaya gerakan pemboikotan Pemilu 2024. Demikian pokok pikiran diskusi seri ke 4 Posko Relawan Rakyat Indonesia Anti Pemilu dan Pilpres yang curang dan KKN yang ingin mengembangkan politik dinasty.

Diskusi rutin mingguan ini seperti biasanya akan berlangsung hari Rabu, 29 November 2023, mulai pukul 13.15 sampai selesai di Cafe Bintang, Jl. Percetakan Negara IV No. 1, Jakarta Pusat.

Akan tampil sebagai Nara sumber Beathor Suryadi, aktivis senior yang sempat masuk Istana sebagai salah satu anggota KSP, bersama Hendrajid, aktivis dan juga jurnalis dan Marwan Batubara, pengamat pertambangan yang konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah.

Release resmi yang diterima redaksi langsung dari Presidium Posko Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) pada 27 November 2023 mengharap diskusi ini dapat juga menjadi sarana konsolidasi untuk merapatkan barisan kaum pergerakan yang konsen terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman kehancuran.

Karena untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi dari penyesatan dari ambisi penguasa yang zalim, adalah kewajiban bagi setiap warga negara sebagai pemilik suara.

Jakarta, 27 November 2023