Palembang- Bharindojakartaindonesia.com/- Masa Aksi Demo damai dari Koalisi Gerakan Aksi Mahasiswa (KGAM) dan Masyarakat Peduli Demokrasi (MDK) Meminta Netralitas PJ Bupati Banyuasin Serta ASN Pemkab Banyuasin Menjelang Pileg, Pilpre di KANTOR Bawaslu Sumsel, Kantor Gubernur dan Inspektorat Sumsel. Kamis, ( 28/12/2023)
Dalam hal ini Koordinator Aksi yang dikomandoi olehHaris Meminta Bawaslu Sumsel untuk Memeriksa PJ Bupati kabupaten Banyuasin terkait Netralitas dan dugaan Berapilasi dengan ketua partai di kabupaten Banyuasin dalam Pemilu Pileg, Pilpres dan terbukti memberikan Rekomendasi usulan ke Mendagri untuk di ganti diduga terapliasi dengan salah satu ketua Parpol dan Ketua TKD Capres Wilayah Kabupaten Banyuasin,Terlihat pada aksi dukungan dan sampai memberikan dukungan ke Mendagri,” tegas Haris.
Terjadinya aksi unjuk rasa Masyarakat banyuasin atas reaksi aksi di Jakarta yang di lakukan sekelompok orang berujung di balas aksi demo
atas dukungan oleh masyarakat banyuasin yang berasal dari 21 kecamatan di banyuasin berdasarkan infomarsi dari Medi yang
secara gamblang memberikan dukungan terhadap pj bupati banyuasin.
Aksi yang tidak biasa ini bukan hanya di ikuti oleh warga Masyarakat namun juga terdapat ASN dan hononer, anggota DPRD kota
dan DPRD provinsi Sumatra Selatan,serta mantan wakil bupati banyuasin yang juga menjadi salah satu ketua tim pemenangan salah satu
capres,” Jelasnya.
Bahwa dalam prakteknya kita ketahui Bersama bahwa kabupaten banyuasin saat ini sedang terjadi kekosongan pimpinan dan di isi oleh PJ bupati yang menjalankan tugas pemerintahan hingga adanya bupati terpilih 2024 nantinya.
Bahwa kekosongan tampuk kepemimpinan yang di legitimasi oleh rakyat tentuntya menjadi seksi bagi para calon bupati
dan wakil untuk berselancar dalam melakukan manuver politik pra pilkada banyuasin, salah satunya,bahwa aksi
dukung mendukung ini tidak bisa di sebut aksi spontan dan berdiri sendiri tantunya telah di siapkan juah hari
dengan dukungan logistic dan perangkat aksi yang tersusun rapi layaknya aksi Gerakan aktivis dan LSM dengan
management aksi yang tertib dan satu komando, apa lagi dudukung tokoh tokoh sekelas wakil bupati yang note bone,” tuturnya.
Selama ini menjadi penyelenggara pemerintahan yang tentunya akan selalu mengedepankan cara dialog dan tanpa
menghidari aksi masa, tiba-tiba tampil menjadi bagian dari aksi demostrana, menjadi pertanyaan besar bagi kami bahwa
ADA motif politik ada di balik aksi dukungan tersebut berkaitan dengan konstentasi pilkada 2024,ditambah juga terlibatnya dari berapa OPD
Kadis PUPR, Kadispora, Kadispertanian, Kabag Tata pemerintahan, kabid dan ASN serta honorer dalam aksi
yang tidak ada kaitanya dengan persoalan krusial ke ASN yang terjadi dibanyuasin, dan yang menarik adalah
munculnya beberapa dewan kabupaten dan provinsi dalam aksi yang terjadi.
Apapun alasan pembenaran aksi dukungan terhadap PJ BUPATI BANYUASIN ini adalah Upaya intimidasi terhadap
demokrasi di banyuasin, terlibatnya ASN dan salah satu ketua tim pemenangan Presiden menjadi kental dengan muatan
politik kelompok tertentu yang memiliki motif kekuasan dan penguasan sumber ekonomi jangka pendek di masa PJ Bupati Banyuasin
berkuasa, bahwa adanya dugaan motif politik kampanye terselubung dalam aksi tersebut.
Meminta banwaslu provinsi untuk dapat memanggil dan memeriksa motif aksi dukungan yang di back up oleh oknum tim
pemananga salah satu capres yang di duga ini melanggar.
Dan untuk mendukung netralitas ASN tentunya sangat disayangkan bahwa para ASN yang berada di ring satu PJ Bupati Banyuasin ikut bermain dan terlibat yang tidak bisa di benarkan dari sisi ASN nya karena ada UU 20 Tahun 2023 yang
mengatur soal ASN, sehingga sangat jelas bahwa ada dugaan oknum ASN di lingkup pemkab Banyuasin yang mengikuti aksi perlu periksa
dan dilakukan pemecatan jika terbukti melanggar oleh KASN, BKD banyuasin, dan BKN cq Cq Direktur
pengawasan dan Pengendalian pegawai (Wasdelpeg),” Katanya.
Oleh karena itu dalam aksi ini kami melakukan tuntutan sebagai berikut :
1. Meminta Bawaslu Sumsel untuk memeriksa PJ Bupati Kabupaten Banyuasin terkait Netralitasnya dalam Pileg, Pilpres
yang diduga terapliasi dengan salah satu ketua Parpol dan Ketua TKD Capres di wilayah Kabupaten Banyuasin, terlihat
pada aksi dukungan dan sampai memberikan dukungan ke Mendagri.
2. Miminta dan mendesak Bawaslu Sumsel / Inspektorat Sumsel untuk segera memeriksa Oknum Kadis, Kabid, Kabag, di
lingkungan Pemkab Banyuasin yang diduga tidak netral Karena diduga melakukan Foto bersama oknum Ketua salah satu
Parpol di kabupaten Banyuasin dan juga Ketua TKD KIM Banyuasin, serta juga sudah menyatakan akan maju sebagai bakal
calon Bupati Banyuasin pada Pilkada mendatang, hal ini terlihat pada saat aksi dukungan Pj Bupati Banyuasin.
3. Meminta Bawaslu dan Inspektorat Sumsel segera memanggil dan memeriksa para oknum yang diduga adanya
melakukan politik Praktis dengan salah satu oknum ketua Parpol di Banyuasin dalam aksi dukungan tersebut. (Foto
Barsama)
4. Aksi dukungan PJ Bupati, patut diduga ada kepentingan Pilpres Pileg terlihat beberapa orang Parpol Pendukung
pasangan capres di lokasi Aksi tersebut.
5. Meminta Bawaslu Sumsel agar dapat evaluasin Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin karena diduga kurang tanggap
terkait hal tersebut bahkan terindikasi melakukan pembiaran.
6. Meminta Inspektorat Sumsel memberikan sanksi tegas kepada, Pertanian, PUPR, Dispora, Kabag Keuangan Hukum,
kabid, ASN yang Ikut aksi dukungan PJ Bupatibeberapa wakt yang lalu.
Demokrasi memberikan ruang kebebasan menyampaikan pendapat ,namun ada juga Batasan yang di aturnya, sehingga
dalam kasus aksi masa yang melakukan aksi dukungan terhadap PJ BUPATI BANYUASIN terindikasi terdapat pelanggaran
yang di lakukan oleh ASN dan dugaan adanya kampanye terselubung dengan mengatas namakan aksi dukungan terhadap
PJ yang kita ketahui Bersama PJ bukan dipilih oleh rakyat banyuasin tapi oleh mendagri,sehingga hal yang aneh jika
muncul dukungan masyaraat yang ketahui Bersama tidak mudah membangun kesadaran spontan rakyat terhadap situasi
politik yang ada.
JIKA TIDAK ADA MOTIF !! JIKA TIDAK ADA PENYOKONG DANA /LOGISTIK, JIKA TIDAK ADA YANG MENGORGANISIR! AKSI
DUKUNGAN INI TIDAK ADA.
Aksi dukungan dengan menunggangi Masyarakat dengan dugaan iming-iming imbalan merupakan praktek politik kotor
yang digunaka oleh para pecundang saja!
DEMOKRASI DIBANYUASIN SEDANG DI OBOK-OBOK!
DEMOKRASI DI BANYUASIN SEDANG SAKIT!
ADILI ASN YANG MELANGGAR UU ASN!
ASN ITU NETRAL !
ASN ITU DI GAJI RAKJAT!
PECAT PJ BUPATI BANYUASIN ATAS DUGAAN BERPOLITIK PRAKTIS!
kami akan koordinasi ke inspektorat Banyuasin karena hal ini memerlukan pendalaman yang sangat penting. Serta akan kami sampaikan aksi pernyataan ini ke pimpinan inspektorat Sumsel dan kepada PJ Gubernur Sumsel,” Pungkasnya.