Bharindojakartaindonesia.com/MANADO, Humas Polda Sulut – Sebelum menggelar Operasi Keselamatan Samrat 2024, Polda Sulut melalui Direktorat Lalu Lintas melaksanakan latihan pra operasi, yang digelar di aula Tribrata Polda Sulut, Kamis (29/2/2024).

Kegiatan Latihan Pra Operasi (Latpraops) Keselamatan Samrat 2024 ini dibuka oleh Wakapolda Sulut Irjen Pol Jan de Fretes didampingi Dirlantas Kombes Pol Rachmad Iswan Nusi, dihadiri oleh personel Ditlantas dan para Kasat Lantas jajaran.

“Latpraops ini merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan operasi sehingga kemampuan, kesiapan dan pengetahuan serta keterampilan anggota Polri dalam bertugas dapat dilakukan secara profesional dan proporsional,” kata Wakapolda.

Berdasarkan data pelaksanaan Operasi Keselamatan Samrat sebelumnya, bahwa data pelanggaran lalu lintas  menunjukan, data tilang naik 613,51% dan data teguran naik 8,96%.

Untuk data kecelakaan lalu lintas turun 7,14% dibanding tahun sebelumnya, dengan jumlah korban meninggal dunia turun 44,44%, luka berat turun 40,00% dan luka ringan turun 16,07%.

“Sehingga diharapkan pada Operasi Keselamatan Samrat 2024 ini mengalami penurunan,” ujarnya.

Operasi Keselamatan Samrat 2024 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 4 hingga 17 Maret 2024.

“Dalam kurun waktu tersebut sasaran operasi adalah segala bentuk potensi gangguan menyebabkan kemacetan, dan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalulintas juga berpotensi terjadinya laka lantas yang berakibat  fatalitas  korban serta sangat merugikan negara atas kerusakan infra struktur jalan dan  jembatan, kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi, pengemudi R2 berboncengan lebih dari dua orang serta kendaraan yang tidak menggunakan TNKB,” papar Irjen Pol Jan de Fretes.

Pelaksanaan Operasi Keselamatan kali ini mengedepankan kegiatan preemtif, preventif secara persuasif dan humanis.

“Kita prioritaskan pada kegiatan yang mampu mewujudkan rasa simpatik masyarakat kepada, diantaranya melaksanakan binluh kepada masyarakat, memberikan edukasi dan penerangan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, dan juga melakukan tindakan gakkum dengan tilang elektronik (e-tle) secara statis dan mobile serta memberikan terguran terhadap pelanggar guna menurunkan korban fatalitas akibat laka lantas,” pungkasnya.

(Murry.K)

Bharindojakartaindonesia.com/MANADO, Humas Polda Sulut – Itwasda Polda Sulawesi Utara menggelar Audit Kinerja Tahap I TA 2024 yang diawali dengan taklimat awal, di aula Tribrata Polda Sulut, Kamis (29/2/2024).

Taklimat awal dipimpin Wakapolda Sulut Irjen Pol Jan de Fretes didampingi Irwasda Kombes Pol Bayu, dan dihadiri oleh para PJU Polda Sulut dan para Kapolres/ta jajaran.

“Kegiatan ini adalah audit atas pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan tugas dan fungsi Polri untuk mencapai aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas serta dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan benar,” ujar Wakapolda.

B Bu

Yang menjadi sasaran dalam audit ini adalah aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang meliputi bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, operasional dan anggaran di semua satker jajaran Polda Sulut.

“Kegiatan audit kinerja ini merupakan momentum yang paling tepat kita melakukan introspeksi serta evaluasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, memperkecil penyimpangan serta meningkatkan integritas maupun sinergi antar fungsi,” lanjutnya.

Audit kinerja juga katanya merupakan salah satu fungsi kontrol agar mekanisme kerja yang ada di lingkungan Polri tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan.

Wakapolda berharap Tim Audit Kinerja dapat memberikan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan kinerja Polda Sulut beserta jajaran.

“Dan kepada para Kasatker tingkat Polda dan kewilayahan, saya harapkan agar sebagai auditi dapat mempersiapkan satkernya sehingga kegiatan audit kinerja Itwasda ini dapat berjalan dengan lancar dan transparan sebagaimana yang diharapkan,” pesannya.

(Murry.K)

Bharindojakartaindonesia.com/Jakarta – (Puspen TNI).  Proyeksi kedepan TNI akan menggelar total 37 Kodam di seluruh Indonesia, sehingga direncanakan akan ada penambahan 22 Kodam baru melengkapi 15 Kodam yang sudah ada saat ini. Demikian di sampaikan Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar di Kantor Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (29/02/2024) menanggapi beredarnya berita terkait rencana penambahan Kodam, beberapa berita membuat masyarakat salah menafsirkan.

Berita tersebut menggambarkan TNI akan menambah 37 Kodam  baru, hal tersebut merupakan salah mengartikan dari rencana TNI yang akan menambah jumlah  Kodam yang akan diimplementasikan secara bertahap.

Kapuspen TNI meluruskan agar masyarakat tidak salah menafsirkan terkait rencana TNI (TNI AD) yang akan menambah jumlah Kodam yang  akan di gelar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Ibu Kota Negara (IKN). “Yang benar menambah menjadi 37 dari sebelumnya 15 Kodam, jadi penambahannya 22 Kodam,” pungkasnya.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

(Murry.K)

2024Februari26

Medan-Bharindojakartaindonesia.com/- Budayawan Karo Sada Arih Sinulingga yg akrab di sapa SAS Lingga dan Bode Haryanto selaku Akademisi Karo beserta masyarakat Karo di kabupaten Karo, Langkat, Binjai, Deli Serdang dan Medan Tolak Keras Ulayat Karo bergabung di Provinsi Toba Raya. Senin 26/02/2024

SAS Lingga selaku Budayawan Karo kepada Wartawan media ini menjelaskan wilayah kabupaten karo dan yang di diami masyarakat karo di sumatera utara bukan ulayat batak, SAS Lingga pada saat di hubungi melalui Watsappnya menceritakan sejarah karo dan batak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Tegas SAS

Ulayat Karo jelas-jelas sesuai Fakta Sejarah bukan Ulayat Batak sebagaimana yang telah di buat selama ini yang di nilai keliru, dan fakta sejarah Suku karo bukan bahagian dari Suku Batak.

Akademisi Karo Bode Haryanto juga membenarkan apa yang telah di sampaikan SAS Lingga saat di temui kepada awak media ini mengatakan Suku Karo adalah Suku tersendiri yang tidak memiliki hubungan darah dengan batak, Bode juga mengatakan batak karo yang di sebut-sebut selama ini adalah Produk Penjajah yang di pakai selama ini untuk kepentingan Politik. Terang Bode

Bode dan SAS Lingga mewakili masyarakat karo merasa dirugikan jika identitas karo selalu di klaim, Kabupaten Karo berdasarkan fakta sejarah tidak berada dalam Kresidenan Tapanuli ( Pantai Barat ) tapi di Kresidenan Sumatera Timur( Pantai Timur ). Pungkas SAS

Di Sumatera Timur ada 3 suku asli yaitu Karo ,Melayu dan Simalungun. TANEH Karo Secara Ulayat atau tanah adat yg didirikan oleh Suku Karo ( Simantek Kuta ) ada di Kota Medan , Binjai ,Langkat , Deliserdang , sebagian Serdang Bedagai ,Kab .Karo ,sebagian di Simalungun dan sebagian lagi di Kab .Dairi.

Atas dasar itu sangat tidak tepat jika Kabupaten Karo di masukkan ke dalam wilayah provinsi Tapanuli atau Provinsi Toba Raya yang sedang di gagasi oleh pihak tertentu karena tidak sesuai dengan latar belakang sejarah di masa lalu bahkan di masa pra kolonial pun tidak pernah Suku Karo berada dalam satu pemerintahan.

SAS Menegaskan “Lagi pula jika Kabupaten Karo di ikutkan ke wilayah tersebut maka sangat tidak relevan karena sama dengan memisahkan Kabupaten Karo dengan Kabupaten lainnya di 8 wilayah adat Suku Karo tersebut yg memiliki akar budaya yang sama itu Budaya dan Adat Karo yang mana Medan adalah kota sebagai pusat peradaban , Ekonomi SUKU KARO bersama saudaranya Suku Melayu yang karena itu jauh lebih baik Kabupaten Karo jangan ikut gabung ke Propinsi baru tersebut dengan kata lain tetap ada di Propinsi Sumatera Utara. Tandas SAS mengakhiri
#Nuel team