Kamis, (28 Maret 2024)
Bharindojakartaindonesia.com/- JAKARTA – Sebanyak 21 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD melaporkan kenaikan pangkatnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak M.Sc. di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta
Rabu (27/3/2024).
Salah satu diantaranya Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita yang kini resmi menyandang pangkat bintang tiga.

Selain Wakasad, para perwira tinggi yang naik pangkat menjadi Letnan Jenderal TNI (bintang tiga) dan berdinas di dalam struktur TNI AD yaitu Letjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos. (Irjenad) dan Letjen TNI Mochammad Syafei Kasno, S.H.(Danpusterad).
Sementara itu, enam Pati naik pangkat menjadi Mayor Jenderal (bintang dua), terdiri dari Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, S.I.P., M.H. (Asintel Kasad), Mayjen TNI Adisura Firdaus Tarigan (Aslog Kasad), Mayjen TNI Djon Afriandi, S.I.P., M.S.D.A. (Danjen Kopassus), Mayjen TNI Dr. Achmad Budi Handoyo, M. Tr (Han) (Kapusbekangad), Mayjen TNI Windiyatno (Dansecapaad), serta Mayjen TNI Jamallulael., S.Sos. (Pa Sahli Tk III Kasad Bid. Intekmil dan Siber).

Adapun Pati yang bertugas dalam struktur TNI AD dan naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal TNI yaitu Brigjen TNI Boemi Ario Bimo S.E. (Danpusdikter Pusterad), Brigjen TNI Erdi Ekawidjajanto Arif, S.I.P. (Danpusdikarmed Pussenarmed), Brigjen TNI Suwandi, S.E. (Ir Pusziad), Brigjen TNI Hartum Sadmaja (Dircab Pushubad), dan Brigjen TNI dr. Djanuar Fitriadi, Sp.B. (Dircab Puskesad).

Sedangkan Pati yang bertugas di luar struktur TNI AD yang juga melaporkan kenaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi, yaitu Mayjen TNI Suratno, S.I.P., M.I.Pol., (Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Lemhanas), Mayjen TNI Maryono (Pa Sahli Tk II Bid Ekkudag Panglima TNI), Mayjen TNI Budi Eko Mulyono, S.Sos., M.M. (Wadan Sesko TNI), Brigjen TNI Heri Abdriyadi, S.E. M. (Han) (Wakil Dekan Bid. Akademik Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Unhan), Brigjen TNI Harri Dolli Hutabarat. S.Sos., M.Si. (Wakil Direktur Bid Keuangan Unhan dan Pascasarjana Unhan), Brigjen TNI Irsyad Hamdie Bey Anwar (Ka Otmilti II Jakarta Babinkum TNI) dan Brigjen TNI Dr. Erson Sinambela, S.Sos., S.H., M.H (Ka Dilmilti III Surabaya Mahkamah Agung).

Dalam amanatnya Kasad mengungkap bahwa sejatinya kenaikan pangkat adalah sebuah amanah dan tanggung jawab, serta langkah awal untuk memperbaiki dan menjadikan Angkatan Darat menjadi lebih baik lagi ke depannya.

“Mudah-mudahan kenaikan pangkat ini menjadikan para Jenderal dapat menciptakan karya-karya besar ke depannya, dan semoga ini menjadi awal langkah kita untuk menjadi lebih baik ke depannya,” tutur Kasad.

     (One

Palembang – Bharindojakartaindonesia.com/- Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terjalin kental saat Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M bersama Prajurit, PNS dan Persit bersilaturahmi dalam Buka Puasa Bersama di Masjid Al Ikhlas Makorem 044/Gapo Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Kota Palembang, Rabu (27/3/2024).

Bukber (Buka puasa bersama) bukan hanya soal makanan dan minuman semata, namun juga tentang kebersamaan, keikhlasan dan kedekatan serta terjalinnya silaturahmi, mengharap berkah Allah SWT. Setiap momen yang dilalui bersama menjadi memori dan pelajaran berharga tentang nilai-nilai kehidupan yang sejati.

Kegiatan yang digelar Korem 044/Gapo ini diawali dengan peringatan Nuzulul Quran 1445 H. Turunnya Al-Qur’an atau yang kita kenal dengan Nuzulul Qur’an memiliki hikmah dalam proses pembinaan keagamaan. Terlebih lagi kegiatan ini dilaksanakan dalam kondisi sedang melaksanakan kewajiban ibadah puasa ramadhan.

Pada sambutannya, Danrem mengatakan, Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu, sesungguhnya diutus ke bumi ini sebagai rahmatan lil‘alamin, sehingga sangat tepat apabila Al-Qur’an sebagai risalah yang dibawanya juga merupakan rahmat bagi semua makhluk di alam semesta ini.

“Peringatan nuzulul qur’an mengandung makna sebagai terapi, dalam arti menjadi wacana penyadaran masyarakat untuk mau menahan dan menjaga diri dari pengaruh negatif yang merugikan diri dan orang lain,” ucapnya.

“Mudah-mudahan melalui ibadah puasa dan peringatan Nuzulul Qur’an ini kualitas ibadah dan amaliah sosial kita masing-masing dapat semakin meningkat,” pungkasnya.

Ustad K.H. Drs. Solihin Hasibuan, M.Pd berpesan pada Ceramah Tausiah, “Pesan moral saat melaksanakan ibadah puasa ialah dalam hidup ini kita harus berhati-hati karena kita dalam pantauan Allah SWT, yang mengetahui isi hati dari makhluk ciptaan-Nya,” katanya.

“Apa yang kita makan dan minum harus kita perhatikan, itu merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT. Ketika berbuka puasa nikmat itu sangat kita rasakan setelah 11 jam kita tidak makan dan minum” ucapnya.

Kapenrem Mayor Inf Jauhari menambahkan, “Dengan hati yang penuh syukur, kita semua berharap bisa bertemu lagi di momen berharga Bulan Ramadhan tahun depan. Semoga Ramadan ini memberkahi setiap langkah dan amal ibadah kita semua”.

Selepas buka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan Shalat Magrib, Isya dan Tarawih secara berjamaah.

( agung

Manggar, Beltim –Bharindojakartaindonesia.com/– Di bulan suci Ramadhan, Kejaksaan Negeri Belitung Timur (Kejari Beltim) membagikan takjil bagi pengguna kendaraan dan  memberikan santunan kepada anak panti asuhan serta tuna netra di rumah dinas Kajari Beltim, Rabu (27/3).

Kepala Kejari Beltim Dr. Rita Susanti dan jajaran Kejari Beltim memberikan langsung takjil dan makanan untuk berbuka puasa kepada warga masyarakat dan pengendara yang melintas. Lalu, menyerahkan santunan dan sembako kepada anak panti asuhan dan tuna netra.

“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan terhadap sesama pada Bulan Ramadhan yang merupakan bulan penuh keberkahan,” kata Rita dalam sambutannya.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 100 bungkus takjil dan makanan diberikan kepada warga masyarakat. Dilanjutkan berbuka puasa dengan anak-anak panti asuhan dan tuna netra. Lewat kegiatan ini menghadirkan senyuman dari mereka yang menerima takjil dan mereka yang membagikan takjil.

“Hari ini kita mengucapkan syukur Alhamdulillah. Terima kasih, bapak, ibu, adik-adik, yang telah hadir ke acara ini. Kami merasakan kehangatan dan kekeluargaan di bulan suci ini dapat berkumpul bersama, semoga kita semua diberikan keberkahan dan sehat semua,” ungkap Rita dalam sambutannya.

Sementara itu, Pengurus Panti Asuhan Putra Muhamadiyah  Firman Triyono menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kejari Beltim  yang telah memberikan bantuan kepada Panti Asuhan mereka.

“Semoga Kajari Beltim semakin dimurahkan rezeki untuk tetap berbagi dengan sesama dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah SWT,” ujarnya.

(TIM

Medan- Media Bharindojakartaindonesia.com/- Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan menutup paksa tempat hiburan malam Heaven Seven Club di bulan suci Ramadan.

Tempat hiburan malam di Jalan Abdullah Lubis Medan ini ditutup karena tidak mengindahkan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 400-8-2-3/1871 tertanggal 6 Maret 2024.

“Penutupan sementara usaha hiburan dan rekreasi ini berlaku mulai 10 Maret hingga 10 April 2024,” kata Bobby dalam rilis di Medan, Senin (25/3).

Bobby berkata kebijakan itu untuk menghormati dan sekaligus menghargai umat Muslim dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dan merayakan Idulfitri 1445 H.

Dia menyatakan Heaven Seven Club tidak menghormati bulan puasa umat Muslim di Kota Medan dengan tetap beroperasi.

Bahkan, lanjutnya, beberapa waktu lalu tempat hiburan ini sempat didatangi pihak lurah, tapi manajemen tidak juga mengindahkan imbauan agar menutup sementara.

“Saya memastikan langsung dengan melakukan sidak. Bahkan menyamar sebagai pengunjung pada Sabtu (23/3) sekitar pukul 22.40 WIB,” tutur Bobby.

Di lokasi, Wali Kota Medan mengaku berpura-pura bertanya dengan petugas keamanan, apakah bisa masuk ke dalam Heaven Seven Club.

“Buka ini?. Bisa masuk?,” tanya Bobby.

Bobby berkata petugas itu tidak menyadari yang sedang bertanya adalah Wali Kota Medan, kemudian petugas itu menyatakan klub buka dan bisa dikunjungi.

Saat itu, Bobby datang seorang diri tanpa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Baru setelah dirinya masuk dan melakukan sidak, sejumlah OPD hingga Forkompinda Kota Medan merapat, seperti Polrestabes Medan.

Di dalam tempat hiburan itu, Bobby memanggil manajemen dengan tegas meminta operasional ditutup sementara demi menghormati bulan puasa.

“Kan sudah dikirim surat edaran supaya tutup sementara. Sampai 10 April saja, karena umat Islam sekarang sedang fokus ibadah. Tolong lah dihargai. Pokoknya ini harus tutup dulu,” tegas Bobby.

Kepala Satpol Pamong Praja Kota Medan Rakhmat Harahap membenarkan bahwa Wali Kota Bobby Nasution sidak langsung ke tempat hiburan malam.

“Pak Wali Kota juga meminta manajemen untuk menutupnya,” kata dia.
Selamat team

Kamis, (28/3/2024)
Bharindojakartaindonesia.com/-JAKARTA — Dua anak buah mantan Menkominfo Johnny G Plate didakwa melakukan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G pada Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara bersama-sama.

Jaksa menyebut kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek BTS mencapai Rp.8 triliun.
Dua anak buah Johnny G Plate itu adalah Walbertus Natalius Wisang selaku tenaga ahli di Kominfo dan Muhammad Feriandi Mirza selaku Kepala Divisi Lastmile/Backhaul pada Bakti Kominfo.
Sidang perdana para terdakwa itu digelar di PN Tipikor Jakarta Rabu, (27/3/2024) kemarin.

Walbertus didakwa melakukan korupsi proyek BTS bersama dengan Johnny G Plate, Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama.
Tindak pidana itu dilakukan pada (2020-2022)

“Bersama-sama dengan Johnny G Plate Menteri Komunikasi dan informatika (Kominfo), Anang Achmad Latif Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Irwan Hermawan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, dan Windi Purnama Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sampai dengan 2022,” demikian tertulis dalam Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) PN Jakpus

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 8.032.084.133.795,51 (Rp.8 triliun),” tulisnya.

Muhammad Feriandi Mirza juga didakwa melakukan korupsi proyek BTS 4G Kominfo secara bersama-sama.

Jaksa mengatakan, kalau Feriandi melakukan tindak pidana itu bersama Johnny G Plate, Anang Achmad Latif, Irwan Hermawan dan Windi Purnama.

Selain itu, Feriandi disebut melakukan korupsi itu bersama dengan Elvano Hatorangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bakti Kominfo, Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI), dan Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia

Kemudian, bersama Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima dan Jemy Sutjiawan selaku Direktur Utama PT Sansaine.

Bertempat di Kantor Bakti di Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan I No 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan di Centennial Tower Lantai 42 Jalan Gatot Subroto No.Kav. 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 8.032.084.133.795,51,” demikian tertulis dakwaan Feriandi Mirza pada laman SIPP PN Jakpus.

Jaksa menyakini Walbertus dan Feriandi Mirza melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

        (hjrn/One

Bharindojakartaindonesia.com – MALANG-  Sidang soal adanya pelanggaran administratif yang dilaksanakan di Bawaslu Kota Malang dengan Pelapor dari pihak Dr. Wiwik Sukesi dan Terlapor Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas dan Komisioner Deny Rachmat Bachtiar selaku pimpinan pleno rekapitulasi tingkat kota, kini telah memasuki tahap putusan pada Rabu (27/3/2024).

Sidang pembacaan putusan yang dipimpin oleh ketua majelis pemeriksaan, yang juga komisioner Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar Safara, S.AP.,M.AP saat membacakan hasil Putusan dalam sidang tersebut menyatakan, bahwa Terlapor dinyatakan bersalah.

“Ya, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota,” tegasnya dihadapan para awak media yang meliput.

Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum Dr. Wiwik Sukesi mengakui cukup mengapresiasi, meskipun belum puas dan bakal terus melakukan upaya hukum lanjutan guna terciptanya keadilan yang konkret, serta terdapatnya efek jera bagi para oknum penyelenggara.

“Sebagaimana yang telah kita dengar bersama, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pemeriksa telah menyatakan, bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan proses rekapitulasi DPRD Kota Malang di Hotel Haris telah cacat hukum, itu karena melanggar proses prosedur tata cara yg diatur dalam peraturan KPU dan keputusan petunjuk pelaksanaan,” kata Fajar Santoso, S.H, saat diwawancarai awak media.

Menurutnya, dalam sidang putusan tersebut, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pemeriksa juga menyinggung pelaksanaan hasil sanding data di tingkat provinsi, yang hasilnya valid telah terjadi penggelembungan suara caleg DPRD Kota Malang Dapil Blimbing dengan nomor urut 1.

“Modusnya yakni mengambil secara  tidak sah suara parpol PDI Perjuangan,” ungkap Fajar Santosa.

Namun demikian, lanjut Fajar, Tim Hukum akan tetap melakukan upaya hukum pengajuan koreksi atas putusan Bawaslu Kota Malang kepada Bawaslu RI.

“Semestinya Bawaslu Kota Malang setelah mempertimbangkan, bahwa berdasarkan hasil sanding data telah terjadi kesalahan hasil rekapitulasi di tingkat Kota Malang, maka logis kemudian semestinya diikuti amar putusan konkret untuk memerintahkan KPU Kota Malang memperbaiki rekapitulasi penghitungan suara, sehingga dalam tahapan penetapan caleg terpilih KPU mempedomani hasil pencermatan atau sonding data, bukan malah menyerahkan pada mekanisme perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu No. 8 tahun 2022 memberi ruang untuk hal ini dilakukan oleh Bawaslu,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Andi Rachmanto, S.H selaku tim kuasa hukum memaparkan, bahwasanya hal ini (upaya hukum-red) terkorelasi dengan terjadinya pencurian suara PDI Perjuangan di Dapil Kecamatan Blimbing, yang mana digeser ke Suara Caleg No. 1, yakni  Eko Herdiyanto.

“Perlu kita ketahui, sidang ini berjalan atas laporan kami ke Bawaslu Provinsi Jatim, yang mana sebelumnya kami juga melakukan laporan ke Bawaslu Kota, akan tetapi laporan tersebut tidak diregister, aneh kan? Padahal jelas-jelas bukti yang kami gunakan sebelumnya sama, terkait kejahatan pemilu yakni pencurian suara yang tersistematis dan terstruktur mulai di tingkat Kecamatan dan berkorelasi pada pelaksanaan rekap tingkat kota dan terbukti valid, pada saat penyandingan data di tingkat Provinsi,” ungkapnya.

Mantan wartawan senior Malang Raya ini juga menambahkan, jika pihaknya juga sempat dimediasi oleh pihak DPD PDI Perjuangan dengan hasil deadlock, dan pihaknya juga terus menempuh langkah di Mahkamah Partai di DPP PDI Perjuangan.

“Betul kami telah difasilitasi mediasi oleh DPD PDI Perjuangan, akan tetapi tidak menemukan solusi dan selanjutnya kami menempuh langkah hukum di Mahkamah Partai yang mana telah kita daftarkan Minggu lalu,” urai Andi.

Dirinya juga menambahkan, adapun fakta hukum terkait dengan putusan ini, pihaknya akan menggunakan sebagai bukti tambahan, bahwasanya telah secara sah dan nyata terjadi pencurian suara partai yang mana digeser ke Caleg No. 1.

“Selain itu, penegakan hukum dalam hal Pidana Pemilu 2024 dan laporan ke DKPP tetap kita lakukan,” pungkas Andi

( Ted

Jacob Ereste :

Jakarta- Bharindojakartaindonesia.com/- Kekayaan suku bangsa Nusantara yang sepakat bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa dan satu Tanah Air, yaitu Indonesia, sungguh merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan dalam arti ekonomi, politik dan budaya untuk menjadi bangsa yang kuat, tangguh membangun negara tangguh dan unggul dari bangsa-bangsa lain di dunia.

Aneka warna budaya daerah yang terbaik dan terindah, agama yang beregam dan rukun, kekayaan alam yang melimpah, hasil bumi yang komplit, aneka jenis tetumbuhan dan buah-buahan serta beragam macam olahan makanan, jelas semua itu tidak tertandingi oleh keragaman kekayaan yang dimiliki bangsa lain. Sehingga Indonesia acap disebut banyak orang semacam surga yang ditaruh  oleh Tuhan di bumi.

Lalu mengapa bangsa dan negara Indonesia masih sering dianggap memble ?

Inilah persoalan yang masih kita abaikan, tanpa pernah mau mengkoreksi diri dengan serius. Sementara spirit untuk tampil ke kancah global (internasional) masih gelayuti cara berpikir yang sempit, enggan untuk memberi dikungan kepada anak bangsa yang ingin maju sebagai pioner, seperti kepiawaian membuat pesawat, keahlian merakit kendaraan, kemampuan menciptakan peralatan perang hingga mengolah sumber alam dan hasil bumi terunggul untuk kemalahatan manusia Indonesia agar tidak cuma gemah ripah loh jinawi, tetapi juga lebih beradab, kebih adil dan lebih makmur, serta bermartabat — berkepribadian yang terpuji — tidak sampai kehilangan etika, moral dan akhlak serta rasa malu.

Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Indonesia telah menjadi tontonan warga masyarakat sejagat. Kegaduhan dan kekisruhan yang terjadi telah menjadi olok-olok yang membuat rasa sedih yang sulit diatasi. Sebab realitasnya kekonyolan yang dipertontonkan, seperti drama komedi murahan yang tidak pula lucu, sehingga tragikanya yang ironi tidak cuma sekedar dari narasi yang buruk, tetapi juga telah menanjangi para pemain maupun merek yang ada di bilik panggung.

Catatan buruk dari  pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Indonesia telah menjadi arsip sejarah yang kelam. Sampai pada saatnya kelak, akan dibaca dan dikaji ulang oleh generasi pelanjut, mungkin akan lebih degil dari perilaku yang telah dilakukan generasi hari ini.

Kesaksian ini adalah bagian dari cuplikan sekilas pandangan mata pada kurun waktu pra dan paska Pemilu tahun 2024 di Indonesia yang miris dalam mengikuti aksi dan unjuk rasa dari beragam elemen seluruh masyarakat yang menahan geram akibat dari pelaksanaan pesta demokrasi yang dirasa tidak demokrstis. Karena itu, perlakuan adil dan jujur harus diungkap untuk menjawab tuntunan rakyat.

Harapan terakhir yang masih tergantung di Mahkamah Konstitusi akan menjadi jawaban yang final juga bagi rakyat untuk menentukan juga konsistensi sikap pilihannya. Karena pertarungan dan pertaruhan akan menentukan masa depan bangsa.

Lantas atas dasar kekayaan sumber daya alam, hasil bumi dan laut kita yang melimpah ruah itu harus perebutkan kekuasaan untuk mengangkanginya halal dilakukan dengan segala cara, sehingga mengabaikan tata cara dan etika serta moralitas  yang menerabas rambu-rambu pembatas tanpa rasa-risi dan tanpa rasa  malu ?

Sungguh tragis ?

Bakauhini, 25 Maret 2024