Bharindojakartaindonesia.com/MANADO, Humas Polda Sulut – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan memberikan apresiasi atas pelaksanaan tugas yang dilakukan personel Polres Kepulauan Sitaro dan jajarannya.

Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan kunjungan kerja di Polres Kepulauan Sitaro, Rabu (29/5/2024).

“Kunjungan saya untuk memberikan semangat kepada anggota dan memberikan apresiasi kepada anggota yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat sehingga kondisi kamtibmas kondusif,” ucapnya.

Irjen Pol Yudhiawan juga mengapresiasi penanganan evakuasi warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang, yang dilakukan personel Polres Kepulauan Sitaro bersama stakeholder terkait beberapa waktu lalu, sudah berjalan dengan baik.

“Penanganan pengungsi akibat terdampak erupsi Gunung Ruang cukup bagus, tidak ada korban jiwa,” katanya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Sitaro, Kapolda yang juga didampingi oleh Ketua Bhayangkari Sulut Ny. Yunita Yudhiawan dan para PJU Polda Sulut, melaksanakan sejumlah agenda kerja, antara lain bertatap muka dengan Forkopimda Sitaro, melaksanakan penandatanganan prasasti renovasi Polsubsektor Makalehi, penyerahan tali asih kepada Purnawirawan Polri, meninjau UMKM dan P2L, serta memberikan arahan kepada personel.

Dalam arahannya, Kapolda kembali mengingatkan personel agar melaksanakan tugas pokok Polri yang tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum.

Ia juga berpesan kepada personel agar tidak mengambil duit negara, duit masyarakat, duit anggota, tidak memakai narkoba dan tidak melakukan hubungan gelap.

Terkait pengamanan Pilkada, Kapolda juga mengingatkan personel agar melaksanakan tugas dengan baik dan menunjung tinggi netralitas.

“Polisi bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi panggilan untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan keberanian dan integritas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, mengabdi untuk bangsa,” pungkas Kapolda.

(Murry.K

Palembang – Bharindojakartaindonesia.com/- Danrem 044/Gapo selaku Dansatgas Pam VVIP RI 1 mengikuti kegiatan gelar pasukan pengamanan Presiden RI dalam rangka kunjungan kerjanya di wilayah Prov. Sumsel, Rabu (29/5/2024).

Bertempat di Lapangan Taman Olahraga Silampari (TOS) Kota Lubuk Linggau, lebih dari 3.000 orang personel dikerahkan guna menjamin keamanan dan keselamatan yang dapat membahayakan Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan dalam melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Prov. Sumsel.

Personel yang diterjunkan dari Kodim jajaran Korem 044/Gapo, Yonif 200/BN, Yonif 144/JY, Yon Arhanud 12/SBP, Yon Kavaleri 5/DPC, Yon Zipur 2/SG, Yon Brimob Satbrimob Polda Sumsel, Polres Lubuk Linggau, Polres Musi Rawas serta Personel Satpol-PP, Dishub, dan Damkar Kota Lubuk Linggau dan Kab. Musi Rawas.

Diliris Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir S.Sos., M.M hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K, Danlanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Rizaldy Efranza, S.T, Danlanal Palembang Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan, Plh Dandim 0406/Lubuk Linggau Kolonel Arh Sugiri, S.Sos, Pj. Walikota Lubuk Linggau H. Trisko Defriansyah serta para PJU Kodam II/Swj, para PJU Polda Sumsel dan unsur Forkopimda.

Kapenrem menyebutkan, Pangdam II/Swj Mayjen TNI M. Naudi Nurdika S.I.P., M.SI., M.Tr. (Han) memimpin jalannya kegiatan apel gelar pasukan tersebut.

Pangdam mengatakan, “Tugas PAM VVIP ini jangan dianggap tugas rutinitas, kita harus selalu siap melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin,”.

“Sekuat apapun, sekeras apapun tugas yang kita laksanakan, kalau kita tidak berupaya maka tugas kita akan sia sia,” lanjutnya.

“Hari ini kita melaksanakan apel gabungan dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan, kita lakukan dengan maksimal tidak ada kata gagal,”. lanjutnya.

“Saya berpesan, pahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, pahami sektor pengamanan masing-masing, kita mengamankan objek selalu laksanakan koordinasi dengan semua pihak. Kita harus kompak termasuk dengan Paspampres harus terjalin dengan baik,” katanya Pangdam menglanjutkan amanatnya.

“Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga tugas kita dapat berjalan dengan aman dan lancar.” tutupnya.

Melalui Kapenrem 044/Gapo, Danrem 044/Gapo menambahkan, “Kegiatan ini digelar bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan yang dapat membahayakan Presiden RI Bapak. Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan dalam melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Prov. Sumsel, serta agar tidak terjadi ancaman gangguan dan hambatan yang dapat menjatuhkan kehormatan, martabat dan kewibawaan Presiden RI,”.

“Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP ini dalam rangka mengecek kesiapan secara langsung Satgas Pam VVIP, baik personel, materiil, maupun sarana pendukung lainnya,”. kata Danrem.

“Juga untuk mengetahui secara langsung tentang keadaan dan hambatan/permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi selama kegiatan Kunker, dimulai dari kedatangan, selama berlangsungnya kunjungan sampai dengan kegiatan kunjung selesai, sehingga Kunker RI 1 di wilayah Prov. Sumsel dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman,” pungkasnya.

( Agung

Kampar – Bharindojakartaindonesia.com/- Dinamika politik menjelang Pemilihan kepala daerah di kampar semakin dinamis setelah beberapa tokoh  muncul, kini  mencuat nama Khairuddin siregar sebagai salah satu bakal calon yang diperhitungkan beberapa pihak pada ajang Pilkada yang akan dilaksanakan November mendatang.

Saat di konfirmasi wartawan Selasa salah seorang Tokoh Masyarakat kampar kiri Elpa afrizal yang juga Ninik mamak,Selasa (28/5) mengatakan bahwa sampai saat ini khairuddin ini memiliki peluang besar dalam kontestasi Pilkada kampar yang akan datang,sebagai sosok yang memiliki rekam jejak panjang di Dunia Bisnis dan bahkan  beliau  memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk memimpin kampar untuk lima tahun kedepan.

“Beliau ( khairuddin siregar) punya Integritas dan Kapasitas untuk memimpin kampar ini kedepan sebagai seorang pengusaha sukses  dan saya sangat yakin peluangnya sangat besar” ujar Elpa.

Elpa afrizal juga mengatakan saat berbincang dengan Khairuddin di rumah mewahnya di Jalan Flamboyan, Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau bahwa pada pilkada sebelumnya khairuddin mendapat perolehan suara terbanyak untuk wilayah kecamatan tapung .

**( Ns

Banyumas – Bharindojakartaindonesia.com/-  (29/5) -Djoko Setyono Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas belum menemukan penyelewengan kasus dugaan korupsi dana desa Rp 2.5 miliar penjualan aset DSP dan Penjualan sapi yang dilakukan oleh oknum kepala Desa Klapagading Kulon kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

Bantahan tersebut dilontarkan oleh Djoko Setyono Kepala Inpektorat Kabupaten Banyumas.
Kepada awak media swarabhayangkara.com melalui pesan singkat,Rabo(29/5).

Menurut Djoko Kepala Inspektorat,Hingga kini kepala Desa Klapagading Kulon Karsono belum ada bukti apapun kepada pihaknya.

Itu(dugaan korupsi dana desa Rp2.5 miliar Polres masih mengumpulkan saksi,belum ada bukti belum dilakukan gelar perkara,”ujar tipikor Polres Banyumas.

Sementara itu,berdasarkan peraturan yang berlaku dana desa sebelum digunakan harus melalui proses Musyawarah Desa(Musdes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa tahun 2013 saat saya dilatik menjadi kepala Desa baru APBDesa  kosong,”papar karsono Kepala desa Klapagading Kulon yang baru.

(Kacong

Rabu (29 Mei 2025)
Bharindojakartaindonesia.com/  – Saat ini Indonesia sedang memikirkan persiapan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Berdasarkan perkiraan intelijen, potensi konflik sosial pada saat Pilkada 2024 cenderung menengah-tinggi.

“Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu paslon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen TA 2024 dengan tema “Intelijen Keamanan Polri yang presisi siap menjamin penyelenggaraan Pilkada dan Agenda Nasional 2024 guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”
diJakarta,
Selasa, (28/5/2024) .

Menko Polhukam mengingatkan terkait tantangan yang akan menghadang di masa depan, seperti ada 4 provinsi yang baru akan menyelenggarakan Pilkada untuk pertama kalinya, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

“Politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, adalah tantangan lain yang akan menghadang kita semua jelang Pilkada nanti,” ungkap Menko Polhukam.
Dalam Perayaannya, Menko Hadi mengajak para peserta rakernis untuk bersama-sama kita harus melakukan antisipasi secara matang dan baik pada dua tahapan krusial Pilkada, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan.

“Tahapan persiapan itu pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panwas, dan penyusunan daftar pemilih.

Tahapan pelaksanaannya, yaitu penetapan Paslon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, dan penetapan Calon Terpilih,” jelas Menko Hadi.

Melihat hal tersebut, Menko Polhukam menekankan kepada aparat intelijen keamanan untuk terus melaksanakan perencanaan, latihan, pengumpulan bahan keterangan, dan penggalangan dengan hati-hati dan cermat.

“Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan dengan tenang, pengamanan cadangan TNI/Polri akan berkurang, sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi,” tambah Menko Hadi.

Menko Polhukam berharap agar intelijen keamanan Polri harus bisa menjadi penjuru terdepan dalam mengamankan Pilkada sebagai fungsi preventif. “Intelijen harus dapat mengelola potensi-potensi gangguan Kamtibmas dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan keselamatan masyarakat demi terciptanya terselenggaranya Pilkada yang aman, lancar, dan damai,” kata Menko Hadi menutup Segalanya.

(ugl/One)

Rabu (29 Mei 2025)
Bharindojakartaindonesia.com/- JAKARTA — Saat ini Indonesia sedang memikirkan persiapan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Berdasarkan perkiraan intelijen, potensi konflik sosial pada saat Pilkada 2024 cenderung menengah-tinggi.

“Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu paslon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen TA 2024 dengan tema “Intelijen Keamanan Polri yang presisi siap menjamin penyelenggaraan Pilkada dan Agenda Nasional 2024 guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”
diJakarta,
Selasa, (28/5/2024) .

Menko Polhukam mengingatkan terkait tantangan yang akan menghadang di masa depan, seperti ada 4 provinsi yang baru akan menyelenggarakan Pilkada untuk pertama kalinya, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

“Politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, adalah tantangan lain yang akan menghadang kita semua jelang Pilkada nanti,” ungkap Menko Polhukam.
Dalam Perayaannya, Menko Hadi mengajak para peserta rakernis untuk bersama-sama kita harus melakukan antisipasi secara matang dan baik pada dua tahapan krusial Pilkada, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan.

“Tahapan persiapan itu pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panwas, dan penyusunan daftar pemilih.

Tahapan pelaksanaannya, yaitu penetapan Paslon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, dan penetapan Calon Terpilih,” jelas Menko Hadi.

Melihat hal tersebut, Menko Polhukam menekankan kepada aparat intelijen keamanan untuk terus melaksanakan perencanaan, latihan, pengumpulan bahan keterangan, dan penggalangan dengan hati-hati dan cermat.

“Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan dengan tenang, pengamanan cadangan TNI/Polri akan berkurang, sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi,” tambah Menko Hadi.

Menko Polhukam berharap agar intelijen keamanan Polri harus bisa menjadi penjuru terdepan dalam mengamankan Pilkada sebagai fungsi preventif. “Intelijen harus dapat mengelola potensi-potensi gangguan Kamtibmas dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan keselamatan masyarakat demi terciptanya terselenggaranya Pilkada yang aman, lancar, dan damai,” kata Menko Hadi menutup Segalanya.

     (ugl/One

Bharindojakartaindonesia.com/ – Komandan Korem 131/Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo M. Turnip, S.H., M.H., menghadiri pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Acara ini dipimpin oleh Drs. Steven Kandouw, Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Kandouw mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga stabilitas keamanan di Kepulauan Sangihe.

Drs. Steven Kandouw juga berharap Bpk. Albert Huppy Wounde, yang baru dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dapat membawa pengalaman dan kompetensinya untuk memimpin Kepulauan Sangihe yang dikenal dengan wisata alamnya.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Pangdam XIII/Merdeka yang diwakili oleh Brigjen TNI Martin Susilo M. Turnip, Kapolda Sulut yang diwakili Kombes Pol FX Winardi Prabowo, Ketua DPRD Provinsi Sulut Fransiscus Andi Silangen, Danlantamal VIII yang diwakili Kolonel Laut (KH) Ir. F. V. Jacobus, Danlanudsri Manado yang diwakili Kolonel Tek Lodewijk Makitulung, Kabinda Sulut yang diwakili Bpk. Janhein Alvons Sumege, Sekprov Sulut Bpk. Steve Hartke Andries Kepel, serta para Bupati, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota se-Provinsi Sulut, dan para Asisten Gubernur Sulawesi Utara.

(Murry.K)

Kota Sorong – Bharindojakartaindonesia.com/- Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menyelenggarakan Rembuk Stunting Kota Sorong Tahun 2024. (Rabu 29 Mey 2024)

Berdasarkan Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, berdasarkan Peraturan Presiden  tersebut Pemerintah Kota Sorong (Pemkot)  Menyelenggarakan Kegiatan Rembuk Stunting.

Penyelenggaraan Rembuk Stunting ini di laksanakan untuk Menyampaikan hasil analisis situasi serta rancangan kegiatan Intervensi penurunan Stunting yang Terintegrasi di Kota sorong,Serta Mendelegasikan Komitmen Penerintah Daerah yang menyepakati Rencana Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegritasi tahun berjalan dan tahun Terencana,Dan Membangun Komitmen Publik dalam kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Secara Integrasi di Kota Sorong.

Rembuk Stunting ini di Laksanakan pada hari ini Rabu tanggal 29 Mey Tahun 2024 Bertempat di Gedung Lambert Jitmau, dan kegiatan Rembuk Stunting Ini di hadiri 150 Peserta  terdiri dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Sorong,Forkopimda,TPPS Tingkat Distrik dan Kelurahan,Lintas Sektor yang Terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting,Kepala Puskesmas Sekota Sorong,Organisasi Profesi,Organisasi Kemasyarakatan dan Akademisi.

Semoga Dengan Kegiatan Rembuk Stunting ini bisa berdampak kepada Masyarakat,Karena Keluarga berencana itu harus   terlaksana atau terencana pada masa Pranikah.TutupNya

(A.M

Morowali – Barindojakartaindonesia.com/-
Penjabat (Pj) Bupati Morowali, diwakili Staf Ahli bidang Politik dan Hukum, Drs. Ichwan Bachmid, MM.,menghadiri kegiatan pemusnahan Barang bukti (Babuk) Perkara Tindak Pidana Umum yang digelar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Morowali.

Kegiatan pemusnahan Babuk Perkara Tindak Pidana Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) tersebut, bertempat di Kantor Kejari Morowali, Kelurahan Mendui, Kecamatan Bungku Tengah, Rabu (29/5/2024), Siang.

Kepala Kejari Morowali, I Wayan Suardi, SH.,MH,.mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejari Morowali dalam bidang penuntutan, yang mana semua Babuk dimusnahkan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah terselesaikan tahapan penyelesaiannya yaitu dengan dieksekusi, dengan cara dimusnahkan.

Dia menambahkan, pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan keputusan hakim, yang mana dalam keputusan setiap perkara yang ada kaitannya dengan barang bukti dirampas dan kemudian dimusnahkan.

“Barang bukti yang dimusnahkan hari ini yaitu, Ganja seberat 112,642 Gram, Narkotika Golongan I jenis Sabu 813,807 Gram, Handphone 3 buah, 4 buah timbangan serta beberapa barang bukti lain seperti pisau, parang dan barang bukti yang bukan merupakan Narkotika juga dimusnahkan pada hari,” ujar I Wayan Suardi.

“Besar harapan kami dengan selesainya pemusnahan ini, ada suatu efek yang ditimbulkan sebagai efek jerah dari perbuatan pidana yang dilakukan dari perkara-perkara seperti yang hari ini akan dilakukan pemusnahan barang buktinya,” imbuhnya menambahkan.

Adapun acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Pj Bupati Morowali diwakili, Staf Ahli bidang Politik dan Hukum, Kepala Kejari Morowali, dan Unsur Forkopimda Morowali yang hadir pada kegiatan tersebut.

Pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum tersebut seperti Narkotika yakni dengan cara dilarutkan kedalam air yang berisi deterjen kemudian diblender dan dibuang. Sedangkan barang bukti lainya dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan api.

(red m.h.)