Rabu (29 Mei 2025)
Bharindojakartaindonesia.com/- JAKARTA — Saat ini Indonesia sedang memikirkan persiapan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Berdasarkan perkiraan intelijen, potensi konflik sosial pada saat Pilkada 2024 cenderung menengah-tinggi.
“Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu paslon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen TA 2024 dengan tema “Intelijen Keamanan Polri yang presisi siap menjamin penyelenggaraan Pilkada dan Agenda Nasional 2024 guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”
diJakarta,
Selasa, (28/5/2024) .
Menko Polhukam mengingatkan terkait tantangan yang akan menghadang di masa depan, seperti ada 4 provinsi yang baru akan menyelenggarakan Pilkada untuk pertama kalinya, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
“Politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, adalah tantangan lain yang akan menghadang kita semua jelang Pilkada nanti,” ungkap Menko Polhukam.
Dalam Perayaannya, Menko Hadi mengajak para peserta rakernis untuk bersama-sama kita harus melakukan antisipasi secara matang dan baik pada dua tahapan krusial Pilkada, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan.
“Tahapan persiapan itu pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panwas, dan penyusunan daftar pemilih.
Tahapan pelaksanaannya, yaitu penetapan Paslon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, dan penetapan Calon Terpilih,” jelas Menko Hadi.
Melihat hal tersebut, Menko Polhukam menekankan kepada aparat intelijen keamanan untuk terus melaksanakan perencanaan, latihan, pengumpulan bahan keterangan, dan penggalangan dengan hati-hati dan cermat.
“Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan dengan tenang, pengamanan cadangan TNI/Polri akan berkurang, sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi,” tambah Menko Hadi.
Menko Polhukam berharap agar intelijen keamanan Polri harus bisa menjadi penjuru terdepan dalam mengamankan Pilkada sebagai fungsi preventif. “Intelijen harus dapat mengelola potensi-potensi gangguan Kamtibmas dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan keselamatan masyarakat demi terciptanya terselenggaranya Pilkada yang aman, lancar, dan damai,” kata Menko Hadi menutup Segalanya.
(ugl/One